Polisi Diraja Malaysia Akui Bantu Tangkap Buronan Joko Tjandra

Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News

Jakarta, IDN Times - Polisi Diraja Malaysia mengaku ikut membantu Polri menangkap buronan kelas kakap Joko S. Tjandra pada Kamis, 30 Juli 2020. Namun, mereka enggan menungkap bagaimana detail penangkapan terpidana kasus pengalihan hak tagih (cassie) Bank Bali itu.

"Kami memang menangkapnya dan dia dikirim kembali (ke Indonesia). Itu saja," ungkap Wakil Kepala Polisi Diraja Malaysia (PDRM) Deputi Irjen Pahlawan Mazlan bin Mansor saat jumpa pers di markas PDRM di area Petaling Jaya, Senin 3 Agustus 2020.

Ketika didesak kembali oleh media, Pahlawan tetap berkukuh tidak bersedia merinci bagaimana Joko yang diduga sudah lama bermukim di negara itu bisa tertangkap.

"Saya tidak bisa memberikan detailnya. Apa pun itu, subjek (Joko) telah dikirim kembali ke Indonesia. Hanya itu yang bisa saya ungkap saat ini," tutur Pahlawan seperti dikutip dari ANTARA.

Namun, fakta unik lainnya terungkap. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, pemilik Mulia Group itu dipulangkan dari Negeri Jiran dengan menggunakan paspor yang dikeluarkan oleh KBRI di Kuala Lumpur. Bukankah Joko sudah menjadi warga negara Papua Nugini?

1. Menkum HAM Yasonna sebut paspor yang diterbitkan KBRI hanya berlaku satu hari

Polisi Diraja Malaysia Akui Bantu Tangkap Buronan Joko Tjandra

Paspor Indonesia Joko Tjandra agar bisa dibawa pulang ke Jakarta (Instagram/com/yasonna.laoly)

Melalui akun Instagramnya, Yasonna Laoly menjelaskan, paspor Joko diterbitkan pada pekan lalu. Menurut Yasonna, paspor Indonesia yang diterbitkan oleh KBRI Kuala Lumpur itu hanya berlaku selama satu hari yakni 30 Juli 2020.

"Sebagai supporting system dalam penegakan hukum, jajaran Kementerian Hukum dan HAM lewat Ditjen Imigrasi mengeluarkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) bagi Joko Tjandra agar bisa dibawa dari Malaysia ke Indonesia. SPLP dicabut hari Kamis tanggal 30 Juli kemarin," demikian ditulis Yasonna pada 1 Agustus 2020.

Hingga saat ini tidak ada penjelasan dari pihak Kemenkum HAM mengapa Joko dipulangkan dengan menggunakan SPLP. Sedangkan, ia juga mengantongi paspor Papua Nugini dengan nama Joe Chan.

Hal itu juga dikonfirmasi oleh Duta Besar Indonesia untuk Papua Nugini dan Kepulauan Solomon, Andriana Supandy. Ia menyebut, Joko memperoleh paspor PNG tahun 2012 dan hingga kini belum dicabut oleh otoritas setempat.

"Di dalam paspor itu, JST mengubah namanya menjadi Joe Chan dan mengganti tanggal kelahiran dari sebelumnya tanggal 27 Agustus 1951 menjadi 27 September 1963. Pada bulan Januari 2018, diperoleh paspor baru lagi atas nama Joe Chan yang berlaku hingga tahun 2023," kata Andriana melalui pesan pendek kepada IDN Times, 13 Juli lalu.

2. Yasonna yakin perpanjangan paspor Joko Tjandra tak menyalahi aturan hukum

Buronan Joko Tjandra tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, Kamis (30/7/2020) ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

Lanjutkan membaca artikel di bawah

Editor’s picks

Sedangkan, soal Joko yang bisa memperpanjang paspor agar bisa masuk kembali ke Indonesia, menurut Yasonna tak ada yang keliru dengan hal tersebut. Pihak Dirjen Imigrasi hanya memberikan layanan publik sesuai persyaratan, kendati Joko masih berstatus buron.

Ia kembali menegaskan, paspor Joko bisa diperpanjang, karena di dalam sistem tidak ditemukan ada notifikasi bahwa pria 69 tahun itu dicari oleh otoritas Indonesia. Yasonna berkukuh nama Joko terhapus di dalam sistem red notice.

"Waktu penerbitannya dia punya KTP, kartu keluarga, akta lahir, semua memenuhi syarat. Tidak ada dalam sistem bahwa dia dinyatakan DPO (Daftar Pencarian Orang)," kata Menteri dari PDI Perjuangan itu pada Senin, 3 Agustus 2020, di kantor Kemenkum HAM.

Lagi pula kata Yasonna, petugas di kantor Imigrasi Jakarta Utara yang membantu memperpanjang paspor Joko, tidak lagi mengenali siapa itu Joko Tjandra. Menurut Yasonna, pihak Imigrasi malah akan disalahkan oleh publik lantaran tak memproses perpanjangan paspor Joko.

"Apakah semua setiap orang ketika datang ke tempat pelayanan paspor lalu menduga kau salah, kau salah (berbuat kriminal). Kan gak begitu. Begitu kita tahu salah langsung kita cabut (paspor yang sudah diperpanjang), ternyata dia tidak menggunakan," tutur dia lagi.

3. Joko Tjandra ditangkap di Malaysia atas instruksi langsung Presiden Jokowi

Joko Tjandra di Rutan Bareskrim Polri (Dok. Istimewa)

Joko ditangkap di Malaysia dan dijemput langsung oleh Kabareskrim Komjen (Pol) Sigit Prabowo. Ia memboyong Joko pada Kamis, 30 Juli 2020, dengan menggunakan jet pribadi dan tiba di Bandara Halim Perdanakusuma.

Menurut Sigit, penangkapan Joko adalah instruksi langsung Presiden Joko "Jokowi" Widodo kepada Kapolri Jenderal Pol Idham Azis.

"Bapak Presiden memerintahkan untuk mencari keberadaan Joko Tjandra di manapun berada, untuk segera ditangkap dan dituntaskan (kasusnya)," ungkap Sigit yang dikutip dari kantor berita Antara.

Idham kemudian menindaklanjuti instruksi itu dengan membentuk tim khusus untuk memburu Joko. Ia juga melayangkan surat kepada Kepala Polisi Diraja Malaysia.

"Kapolri mengirimkan surat kepada Polisi Diraja Malaysia untuk bersama-sama mencari. Kemudian, diperoleh info mengenai keberadaan yang bersangkutan, target bisa diketahui," tutur mantan ajudan Jokowi itu.

Sedangkan, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan keamanan, Mahfud MD, dalam keterangan tertulisnya mengatakan, rencana penangkapan Joko hanya diketahui oleh dua orang lainnya yakni Kapolri dan Presiden Jokowi.

Mahfud juga mengungkap, penangkapan terhadap Joko sudah dibahas dalam beberapa rapat antar penegak hukum sejak 20 lalu. Artinya, Kemenkum HAM tidak ikut dilibatkan dalam proses penangkapan Joko tersebut.

Joko ditangkap tidak lama setelah kuasa hukumnya, Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, menjadi tersangka dalam perkara pembuatan surat jalan palsu untuk Joko Tjandra.