Satukan Pasukan Pertahanan, Jepang Bentuk Komando Operasi Gabungan

JOC akan bekerja sama dengan Pasukan Bela Diri Darat (GSDF), Pasukan Bela Diri Maritim (MSDF), dan Pasukan Bela Diri Udara (ASDF) yang memiliki lebih dari 220 ribu personel di seluruh Jepang.

Kepala JOC diberi wewenang luas pada saat terjadi kontinjensi mulai dari alokasi kekuatan hingga memimpin operasi. Ini termasuk aktivitas domain yang mungkin juga melibatkan luar angkasa dan dunia maya.

"Kami akan menanggapi situasi dengan lancar, dari masa damai hingga keadaan darurat, guna mempertahankan kehidupan warga negara kami dan kemampuan mereka untuk hidup damai. Serta, mempertahankan wilayah, perairan, dan ruang udara negara kami," kata Nagumo, dikutip dari Kyodo News.

Pembentukan JOC merupakan bagian dari usaha berkelanjutan Jepang untuk secara signifikan meningkatkan kemampuan pertahanannya di tengah memburuknya lingkungan keamanan regional. Meningkatnya kekuatan Beijing di kawasan, khususnya terhadap Taiwan, serta upaya pengembangan nuklir dan misil Korea Utara (Korut) menjadi pertimbangan Tokyo membentuk komando baru tersebut.

"Negara kami tengah menghadapi lingkungan keamanan yang paling parah dan rumit di era pascaperang, dan peluncuran komando baru ini memiliki makna yang sangat besar," kata Menteri Pertahanan Nakatani.

Sebelum perubahan tersebut, perwira tertinggi di SDF sekaligus kepala staf gabungan, bertanggung jawab atas operasi gabungan, di mana GSDF, MSDF, dan ASDF beroperasi secara bersamaan.

Tetapi, kepala staf juga bertugas memberikan nasihat ahli kepada menteri pertahanan mengenai operasi SDF. Bencana gempa bumi dan tsunami 2011, yang juga memicu kecelakaan pembangkit listrik tenaga nuklir, menunjukkan bahwa beban kerja kepala staf bisa jadi tidak terkendali dalam kasus darurat berskala besar.

Menurut Kementerian Pertahanan, dengan adanya JOC, Kepala Staf Gabungan dapat fokus memberikan dukungan kepada menteri pertahanan. Sementara itu, Komando Operasi Gabungan akan secara terpusat memimpin unit GSDF, MSDF, dan ASDF di seluruh Jepang.

Hal ini untuk meningkatkan efektivitas operasi gabungan dan memungkinkan respons dan pengambilan keputusan yang cepat. Tugas tersebut juga mencakup pengawasan kewaspadaan masa damai, misi kontingensi pertahanan dan respons rudal balistik. Serta, koordinasi bantuan bencana dan misi untuk melindungi warga negara Jepang yang tinggal di luar negeri. Bagian utama dari peran ini juga berfungsi sebagai penghubung dengan pasukan AS dan mengoordinasikan misi gabungan.

Sebagai mitra komando SDF yang baru, AS mengumumkan tahun lalu bahwa pihaknya akan menyusun kembali Pasukan AS di Jepang (USFJ), menjadi markas besar pasukan gabungan yang akan mengambil alih lebih banyak tanggung jawab operasional di tengah kekhawatiran atas terbatasnya peran USFJ dalam menangani kontinjensi di kawasan tersebut.

Kedua negara berupaya memodernisasi aliansi mereka yang telah berusia puluhan tahun melalui kerangka komando dan kontrol yang ditingkatkan. Meski begitu, ada kekhawatiran di Jepang bahwa penyelarasan yang lebih erat dapat menyebabkan SDF ditempatkan di bawah komando militer AS jika terjadi keadaan darurat.

Dilansir NHK News, militer AS yang ditempatkan di Jepang saat ini dipimpin oleh Komando Indo-Pasifik di Hawaii. Para ahli mengatakan bahwa jarak dan perbedaan waktu antara Jepang dan Hawaii telah menghambat kemampuan militer AS di Negeri Sakura, guna berkoordinasi lebih baik dan memperdalam kerja sama dengan mitranya di Jepang.

Namun, CNN melaporkan baru-baru ini bahwa Departemen Pertahanan AS sedang mempertimbangkan untuk menghentikan perluasan militernya yang ditempatkan di Jepang sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi pengeluaran pemerintah pusat.

Taiwan dipandang sebagai titik api militer potensial yang dapat menarik Washington ke dalam konflik dengan Beijing. Isu ini kemungkinan akan menimbulkan tantangan keamanan serius bagi Tokyo mengingat dekatnya pulau-pulau terpencil di barat daya, termasuk Kepulauan Senkaku di Laut China Timur yang dikuasai Jepang, namun diklaim oleh China.