Sengketa Sungai Nil Memanas, Mesir-Ethiopia Saling Usir Diplomat

Kementerian Luar Negeri Ethiopia mengawali perselisihan dengan mengusir diplomat senior Mesir, Ahmed Moharam Ahmed Soliman. Addis Ababa mewajibkan Soliman angkat kaki dalam waktu dua hari tanpa membeberkan alasan di balik keputusannya.

Mesir merespons langkah tersebut dengan menyatakan konselor Kedutaan Besar Ethiopia di Kairo, Egazi Emelo Borougi, sebagai persona non grata. Borougi juga diberi waktu 48 jam untuk meninggalkan Mesir sebagai langkah balasan.

Pemerintah Mesir menyebut keputusan Ethiopia tersebut sangat disayangkan dan tidak memiliki dasar yang jelas. Kairo menegaskan komitmennya untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain demi mematuhi hukum internasional dan Piagam PBB.

"Pihak Ethiopia kerap menuduh adanya campur tangan asing untuk menutupi kegagalan pengelolaan masalah internal dan rentetan krisis domestiknya," kata pejabat senior Mesir, dilansir Anadolu Agency.

Ketegangan ini berakar dari sengketa Bendungan Renaisans Ethiopia (GERD) yang dibangun Addis Ababa di Sungai Nil Biru. Mesir menilai proyek raksasa tersebut mengancam pasokan air tawar yang menopang kehidupan seluruh warganya.

Sungai Nil Biru menyumbang lebih dari 80 persen pasokan air yang masuk ke wilayah Mesir. Penurunan debit air berisiko mematikan sektor pertanian, memicu hilangnya jutaan pekerjaan petani, dan melipatgandakan belanja impor pangan. Oleh karena itu, Kairo menuntut aturan pengoperasian bendungan yang berkekuatan hukum tetap.

Perundingan alot selama bertahun-tahun antara Mesir, Sudan, dan Ethiopia tak kunjung membuahkan kesepakatan bersama. Hubungan kedua negara kian renggang ketika Ethiopia bersikeras membangun tiga bendungan baru di aliran sungai yang sama.

"Kami memberi ruang bagi diplomasi dan solusi damai untuk menyelesaikan masalah ini, namun hal itu tidak boleh mengorbankan eksistensi Mesir dan rakyat kami," ujar Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, dilansir The National.

Kondisi di kawasan semakin memburuk setelah Ethiopia menuduh Mesir, Sudan, dan Eritrea mendukung aliansi pemberontak Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF). Tuduhan itu mencuat usai milisi TPLF kembali melancarkan pertempuran sengit melawan tentara federal Ethiopia di wilayah utara.

Ketiga negara tetangga tersebut serentak membantah tuduhan Addis Ababa. Meski demikian, Ethiopia tetap menutup kedutaannya di Asmara serta mengusir 10 diplomat Eritrea, yang langsung berujung pada pemutusan total hubungan diplomatik kedua negara.

Di tengah eskalasi ini, Mesir terus memperkuat kehadiran militernya di sekitar perbatasan Ethiopia, termasuk menempatkan belasan ribu tentara di Somalia. Jumlah pasukan Mesir tersebut bahkan direncanakan bertambah menjadi 30 ribu personel guna mengamankan pangkalan udara dekat Mogadishu.

Langkah Kairo bertepatan dengan rencana penarikan ribuan tentara Ethiopia dari Somalia untuk perang domestik. Melihat situasi yang kian rawan, Komisi Uni Afrika menyerukan agar Mesir, Ethiopia, dan Eritrea menahan diri dari tindakan yang memicu permusuhan.

"Komisi mendesak ketiga negara untuk mengatasi perbedaan mereka melalui saluran diplomatik dan dialog damai," tutur pihak Komisi Uni Afrika, dilansir The Jerusalem Post.