Indonesia Dorong Pengelolaan Konflik di Laut China Selatan
Lokakarya ke-32 mengenai Pengelolaan Potensi Konflik di Laut China Selatan. (dok. Kemlu RI)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kepala Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN) Kementerian Luar Negeri RI, Yayan Mulyana, menegaskan Indonesia mendorong penuh peningkatan kerja sama teknis dan pengelolaan konflik di Laut China Selatan.
"Kita harus terus memupuk kebiasaan berdialog, berkomunikasi, dan berkolaborasi di antara pihak terlibat untuk membuka jalan bagi generasi masa depan lebih baik," kata Yayan dalam Lokakarya ke-32 mengenai Pengelolaan Potensi Konflik di Laut China Selatan, 24 Agustus 2023 lalu.
1. Tiga kunci utama penguatan kerja sama
Personel penjaga pantai Filipina sedang mengamati armada milik China di daerah Sabina Shoal, Kepulauan Spratly, Laut China Selatan pada 27 April 2021. (Facebook.com/Philippines Coast Guard)Yayan menyatakan ada tiga kunci utama untuk penguatan kerja sama di antara sejumlah pihak di tengah dinamika global yang terus berubah.
"Pertama, memperkuat kerja sama dalam memaksimalkan pemanfaatan ilmu pengetahuan, data, teknologi, dan inovasi. Kedua, memupuk budaya dialog dan berkolaborasi untuk mencegah potensi konflik," ujar Yayan.
Terakhir, menurutnya adalah dengan mencari cara dan berupaya kolektif untuk menjadikan Lokakarya lebih strategis serta memberikan dampak nyata dalam menghadapi tantangan saat ini dan masa depan.
Baca Juga: Indonesia Bawa Nama ASEAN dalam KTT BRICS di Afrika Selatan
2. Dihadiri oleh sejumlah perwakilan negara ASEAN
Editor’s picks
Ilustrasi ASEAN. (IDN Times/Sonya Michaella)Rangkaian lokakarya diselenggarakan secara hybrid yang dihadiri oleh 67 ahli, akademisi, dan praktisi dari sembilan pihak terlibat yaitu Brunei Darussalam, Laos, China, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Filipina, China Taipei, dan Vietnam.
Lokakarya bertujuan untuk membangun kerja sama lebih erat guna mendukung perdamaian, stabilitas, kesejahteraan, serta kemitraan, yang diikuti dengan pencapaian nyata di kawasan Laut China Selatan.
Lokakarya ke-32 mengesahkan Guidelines for Consideration and Implementation of Project Proposals sebagai panduan dalam pengusulan serta penyelenggaraan proyek di bawah kerangka Lokakarya dalam masa yang akan datang dan secara prinsip menyepakati Standar Operasional Prosedur Pemanfaatan Special Fund untuk pengaturan bantuan keuangan para pihak.
3. Usulan proyek teknis sebagai bentuk kerja sama konkret
Kapal China yang merapat ke kapal Filipina di Laut China Selatan pada Maret 2022. (dok. Phillipines Coast Guard)Lokakarya juga mencatat sejumlah usulan proyek teknis sebagai bentuk kerja sama konkret participating parties antara lain Research on Coral Reef Resilience Against Increased Threats of Anthropogenic Activities and Climate Changes, dan Assessment of the Effects of Climate Change and Sea Level Rise on the Mangrove Ecosystem, penelitian terkait Crown-of-thorns Starfish (COTS), serta penelitian di bawah tema penguatan ekosistem maritim di kawasan Laut Tiongkok Selatan demi mengatasi dampak perubahan iklim.
Sejak penyelenggaraan lokakarya pertama di Bali pada 1990, dialog track 1,5 ini telah menjadi forum yang sangat bermanfaat dengan mengedepankan diskusi secara bersahabat dan transparan, bertujuan untuk meningkatkan perdamaian, stabilitas, kemakmuran, serta kerja sama di wilayah Laut China Selatan.
Baca Juga: China dan Filipina Ribut di Laut China Selatan, Ada Apa?
Berita Terkini Lainnya
