Swedia akan Wajibkan Pekerja Publik Laporkan Imigran Ilegal

12 Agu 2024, 19:03 WIB

Leo Manik

Ilustrasi Bendera Swedia. (unsplash.com/lilzidesigns)

Intinya sih...

Pemerintah Swedia sedang mempertimbangkan undang-undang kontroversial yang mewajibkan pekerja sektor publik melaporkan orang tanpa dokumen resmi.
Proposal ini menuai kritik dari berbagai kalangan, termasuk aktivis hak asasi manusia, asosiasi profesional, dan pemerintah lokal di Swedia.
Pemerintah berharap undang-undang ini dapat mengurangi jumlah orang tanpa dokumen di Swedia, namun banyak ahli skeptis terhadap efektivitasnya.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah Swedia sedang mempertimbangkan proposal kontroversial yang dijuluki "undang-undang pengaduan". Proposal ini akan mewajibkan pekerja sektor publik melaporkan orang-orang tanpa dokumen resmi kepada pihak berwenang.

Melansir dari WION pada Senin (12/8/2024), rancangan undang-undang tersebut merupakan bagian dari kesepakatan politik tahun 2022 antara empat partai sayap kanan di Swedia. Jika diterapkan, undang-undang ini bisa mengharuskan hingga satu juta pekerja melaporkan setiap kontak mereka dengan orang tanpa dokumen resmi.

Proposal ini telah memicu gelombang penentangan dari berbagai kalangan, termasuk aktivis hak asasi manusia dan asosiasi profesional di seluruh Swedia. Sebuah komite yang ditunjuk pemerintah telah diberi tugas untuk menyusun rancangan undang-undang tersebut, dengan tenggat waktu akhir November tahun ini.

1. Dokter dan guru tolak jadi mata-mata pemerintah

Proposal ini menuai berbagai kritik tajam dari berbagai pihak. Michele LeVoy dari Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants menyebut proposal ini "sangat tidak manusiawi".

"Orang-orang akan merasa ketakutan. Mengapa seseorang ingin pergi ke suatu tempat ketika mereka tahu bahwa hal utama yang akan terjadi bukanlah mereka bisa mendapatkan perawatan, bukan mereka bisa pergi ke sekolah, bukan mereka bisa pergi ke perpustakaan, tapi mereka hanya akan dilaporkan," ujar LeVoy, dilansir dari The Guardian.

Asosiasi Medis Swedia (SMA) juga menentang proposal ini. SMA berpendapat bahwa persyaratan pelaporan akan bertentangan dengan etika profesional mereka.

"Saya menjadi dokter untuk membantu orang, bukan untuk memantau dan melaporkan mereka," tegas Sofia Rydgren Stale, ketua SMA.

Sementara itu, dewan etika guru Swedia menyatakan kewajiban melaporkan akan menempatkan mereka dalam situasi yang sulit. Penolakan juga datang dari kalangan pustakawan. Anna Troberg dari serikat pekerja DIK mengungkap bahwa sekitar 90 persen pustakawan menentang ide ini.

2. Pemerintah bela rencana kebijakan pelaporan imigran ilegal

Menghadapi gelombang kritik, pemerintah Swedia menyatakan bahwa komite sedang memeriksa potensi konflik dengan nilai-nilai profesional. Menteri Migrasi, Maria Malmer Stenergard, menjelaskan posisi pemerintah.

"Untuk memastikan bahwa peraturan ini sesuai hukum dan tidak mengakibatkan konsekuensi yang tidak masuk akal bagi individu, situasi tertentu mungkin perlu dikecualikan dari kewajiban memberikan informasi," kata Stenergard.

Dia juga menegaskan bahwa persyaratan pelaporan memainkan peran kunci dalam mendukung migrasi legal.

"Sayangnya, banyak imigran ilegal yang tetap tinggal di Swedia dan membentuk komunitas tersembunyi yang semakin besar. Dalam situasi ini, kewajiban melaporkan justru akan membantu pemerintah menerapkan kebijakan imigrasi dengan lebih baik. Hal ini tidak akan mengurangi kepercayaan masyarakat, tetapi malah akan meningkatkannya," jelasnya.

Pemerintah berharap undang-undang ini akan membantu mengurangi jumlah orang tanpa dokumen di Swedia. Mereka juga bertujuan mencegah terbentuknya "masyarakat bayangan" yang rentan terhadap eksploitasi dan kejahatan.

3. Ahli: Undang-undang malah bisa tingkatkan kerentanan imigran ilegal

Proposal Swedia ini dianggap sebagai bagian dari tren di Eropa untuk mengkriminalisasi solidaritas dengan orang-orang tanpa dokumen. Finlandia dan Jerman juga memiliki kebijakan serupa.

Namun, beberapa ahli berpendapat bahwa proposal ini kemungkinan akan berdampak kecil dalam mengurangi jumlah orang tanpa dokumen. Jacob Lind, peneliti pascadoktoral dalam migrasi internasional di Universitas Malmö, menyampaikan kekhawatirannya.

"Banyak orang tidak akan pergi. Mereka hanya akan berakhir dalam kesengsaraan yang lebih besar. Anda akan mendapatkan efek sebaliknya; masyarakat akan memiliki kontak lebih sedikit dengan orang-orang yang berada dalam situasi ini, semakin meningkatkan kerentanan mereka dan membuat mereka lebih mudah dieksploitasi," jelas Lind, dilansir dari Al Mayadeen.

Proposal ini telah memicu perdebatan luas tentang etika profesional, kepercayaan masyarakat, dan hak-hak imigran di Swedia. Lebih dari 150 wilayah, kota, serikat pekerja, dan kelompok masyarakat sipil Swedia telah menyatakan penentangan per Desember 2023.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.