5 Tahun Taliban Berkuasa, PBB: Krisis Hak Perempuan Afghanistan Makin Parah

13 Agu 2026, 11:26 WIB

Rahmah N

News

Channel

Add Us on Google

5 Tahun Taliban Berkuasa, PBB: Krisis Hak Perempuan Afghanistan Makin Parah

Sejak Taliban kembali berkuasa pada Agustus 2021, mereka memerintahkan perempuan di Afghanistan untuk menutupi wajah dan tubuhnya ketika berada di tempat umum. (pexels.com/Faruk Tokluoğlu)

Intinya Sih

PBB menyatakan Afghanistan menjadi satu-satunya negara yang sistematis merampas hak perempuan; lebih dari 100 dekrit Taliban memperketat mobilitas, kesetaraan hukum, perceraian, dan akses kerja perempuan.
UNESCO mencatat 2,4 juta anak perempuan dilarang mengakses pendidikan menengah dan perguruan tinggi sejak Taliban berkuasa, sementara larangan ini diproyeksikan dapat memengaruhi hampir 4 juta anak pada 2030.
Krisis pendidikan menurunkan literasi nasional menjadi 37 persen dan berisiko memicu kerugian ekonomi kumulatif 9,6 miliar dolar AS pada 2066 akibat hilangnya tenaga kerja perempuan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Memperingati lima tahun kembalinya Taliban ke tampuk kekuasaan di Afghanistan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merilis data statistik terkait kondisi kebebasan dan hak asasi perempuan. Laporan terbaru dari UN Women dan UNESCO menegaskan bahwa Afghanistan kini menjadi satu-satunya negara di dunia yang secara sistematis merampas hak-hak dasar perempuan, menciptakan krisis diskriminasi gender yang tak tertandingi di era modern.

"Pembatasan ketat yang diberlakukan otoritas Taliban membuat lebih dari separuh perempuan Afghanistan kini hanya meninggalkan rumah mereka sekali atau dua kali dalam sebulan. Sementara, hampir tiga perempatnya mengatakan mereka merasa tidak aman beraktivitas di luar rumah tanpa mahram (pendamping laki-laki). Akibat isolasi sosial ini, 7 dari 10 perempuan menilai kesehatan mental mereka berada dalam kondisi buruk atau sangat buruk," demikian laporan UN Women pada Rabu (12/8/2026), dilansir The Straits Times.

Kondisi tersebut diperparah oleh dikeluarkannya lebih dari 100 dekrit yang menargetkan hak-hak perempuan sejak Agustus 2021, yakni sekembalinya Taliban berkuasa. Dekrit-dekrit terbaru bahkan menghapuskan kesetaraan hukum antara laki-laki dan perempuan di hadapan hukum, memperkuat otoritas laki-laki dalam pernikahan, serta mempersulit perempuan untuk mengajukan perceraian. Dari sektor ekonomi, perempuan hampir sepenuhnya terpinggirkan, dengan tingkat partisipasi kerja perempuan yang hanya mencapai 7 persen dibandingkan 84 persen pada laki-laki.

1. Kebijakan otoritas Taliban yang membalikkan pencapaian akses pendidikan dari tahun-tahun sebelumnya

Ilustrasi perempuan bercadar. (unsplash.com/Op1)

Di bidang pendidikan, UNESCO melaporkan bahwa sekitar 2,4 juta anak perempuan telah dilarang mengakses pendidikan menengah dan perguruan tinggi sejak pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban. Angka ini meningkat 200 ribu anak dibandingkan tahun sebelumnya. Diperkirakan jumlah tersebut dapat melonjak hingga hampir 4 juta pada tahun 2030, jika kebijakan larangan tersebut tidak segera dicabut.

Pemberlakuan pembatasan ini menandai pengingkaan janji Taliban yang sempat mengklaim akan menerapkan pemerintahan yang lebih moderat. Meski awalnya menjamin hak belajar, Taliban melarang anak perempuan mengakses pendidikan menengah sejak Maret 2022 dan perempuan dilarang berkuliah pada Desember 2022.

"Pembatasan ini membalikkan capaian selama dua dekade sebelumnya dalam memperluas akses ke pendidikan, di mana akses ke sekolah bagi anak perempuan sangat terbatas pada 2001. Namun, pada 2021, hampir 1 juta anak perempuan terdaftar di pendidikan menengah," kata UNESCO pada Selasa (11/8/2026).

2. Angka melek huruf nasional pada anak-anak Afghanistan turun drastis

Potret anak-anak perempuan di Afghanistan. (x.com/UNICEFAfg)

Larangan pendidikan bagi perempuan juga memicu efek domino terhadap ketersediaan tenaga pengajar. Larangan bagi perempuan untuk mengajar anak laki-laki serta penghentian cetakan lulusan perguruan tinggi membuat Afghanistan diproyeksikan mengalami kekurangan lebih dari 11 ribu guru perempuan berkualitas pada 2030. Banyak guru berpengalaman telah melarikan diri ke luar negeri, sementara guru laki-laki yang tersisa kerap kali tidak memiliki kualifikasi memadai.

Krisis ini berimbas pada keterpurukan sistem pendidikan nasional secara keseluruhan. Lebih dari separuh anak usia sekolah dasar kini tidak mengecap pendidikan, sementara lebih dari 90 persen anak berusia 10 tahun tidak mampu membaca teks sederhana. Alhasil, angka melek huruf nasional turun menjadi 37 persen.

Di sisi lain, hampir separuh bangunan sekolah di Afghanistan kekurangan fasilitas dasar seperti air bersih, sanitasi, dan pemanas ruangan. Ini ditambah kerusakan fasilitas akibat gempa bumi dan banjir, dikutip dari Al Jazeera.

3. Krisis pendidikan diproyeksikan akan berdampak para perekonomian Afghanistan

Ribuan pengungsi Afghanistan tiba setiap hari di perbatasan Islam-Qala, dekat Herat di Afghanistan bagian barat. Mereka tiba dari Iran, dan terpaksa kembali ke negara asal mereka. (x.com/UNICEFAfg)

Tekanan pada infrastruktur publik kian berat, menyusul kembalinya lebih dari 7 juta warga Afghanistan dari luar negeri, baik secara sukarela maupun dipaksa, sejak 2023. Secara jangka panjang, UNESCO memperkirakan larangan pendidikan dan pembatasan kerja bagi perempuan akan berdampak fatal pada perekonomian negara. Dilaporkan, potensi kerugian kumulatif mencapai 9,6 miliar dolar AS (sekitar Rp171,4 triliun) pada 2066 akibat hilangnya 600 ribu tenaga kerja perempuan dan meningkatnya risiko pernikahan dini.

Hingga saat ini, pemerintah Taliban menolak tekanan internasional dan menepis kecaman PBB terkait 'apartheid gender'. Pihaknya mengklaim seluruh kebijakan yang diterapkan telah sesuai dengan interpretasi mereka terhadap hukum Islam dan budaya Afghanistan. Otoritas Taliban menganggap penolakan atas larangan tersebut sebagai bentuk campur tangan terhadap urusan internal negara.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.