Taliban Larang Pegawai Negeri di Afghanistan Gunakan Smartphone

Di provinsi Ghazni, yang terletak di antara ibu kota Kabul dan Kandahar, tempat pemimpin tertinggi Taliban bermarkas, para pegawai negeri mulai mematikan smartphone mereka sejak Selasa (16/6/2026) malam.

“Telah diputuskan bahwa mulai Rabu, penggunaan smartphone di seluruh kantor di Provinsi Ghazni dilarang,” tulis Irfan Andarh, seorang pejabat di departemen pertambangan dan perminyakan, dalam grup WhatsApp. Ia menambahkan bahwa para pegawai kini akan berkomunikasi melalui panggilan telepon dan email.

Seorang pegawai di sana mengatakan, mereka telah diperingatkan bahwa siapa pun yang menggunakan smartphone akan dipecat dan menghadapi tuntutan hukum.

Sementara itu, di provinsi Badakhshan, seorang pegawai departemen informasi mengatakan bahwa siapa pun yang melanggar aturan tersebut dapat dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 6 bulan.

“Dekret lisan dari Emirat Islam Afghanistan telah dibacakan, dan seluruh kepala departemen pemerintah diperintahkan bahwa mulai hari ini tidak ada satu pun pegawai di kantor-kantor Taliban diizinkan menggunakan smartphone,” ujarnya.

Belum jelas seberapa luas aturan tersebut diterapkan di Afghanistan dan sejauh mana dampaknya. Namun, para pegawai negeri di provinsi Badakhshan mengatakan bahwa larangan tersebut akan menyulitkan mereka dalam menjalankan pekerjaan.

Seorang pegawai departemen transportasi mengatakan dirinya selama ini menggunakan WhatsApp untuk berbagi informasi mengenai pergerakan kargo.

“Sekarang, dengan adanya larangan ini, pekerjaan kami bisa terganggu dan bahkan menjadi tidak mungkin dilakukan,” ujarnya, seperti dikutip CTV News.

Seorang guru juga menyayangkan keputusan tersebut. Smartphone miliknya sempat disita pada Rabu, sebelum akhirnya dikembalikan dengan peringatan agar tidak membawanya lagi.

“Kami membutuhkan aplikasi untuk tetap terhubung dengan para siswa dan mendengarkan keluhan mereka. Misalnya, melalui grup WhatsApp, mereka bisa menyampaikan masalah di kelas atau pertanyaan terkait pekerjaan rumah,” tuturnya.

Sejak kembali berkuasa di Afghanistan pada 2021, Taliban telah menerapkan berbagai aturan yang didasarkan pada interpretasi ketat hukum Islam. Pada 2025, pemerintah pernah memutus jaringan internet dan layanan telepon nasional selama 2 hari dengan alasan mencegah amorilitas. Dampaknya, aktivitas perdagangan di seluruh negeri terhenti dan layanan darurat serta penerbangan ikut terganggu.

Dilansir The Guardian, ada beberapa faktor yang diduga mendorong diberlakukannya larangan terbaru ini. Salah satunya adalah demonstrasi jalanan yang terjadi di kota Herat setelah Taliban menahan sejumlah perempuan yang dituduh menggunakan hijab secara tidak benar. Dalam aksi tersebut, pasukan keamanan dilaporkan melepaskan tembakan ke arah kerumunan dan menewaskan sedikitnya dua orang.

“Video-video yang muncul dari protes di Herat menimbulkan banyak kekhawatiran. Emirat berupaya mengendalikan situasi. Pada awalnya mereka membantah, mengatakan itu tidak terjadi. Namun kemudian video-video itu mulai beredar,” kata seorang analis.

Namun, sebelum protes tersebut, Taliban sebenarnya telah lebih dulu mendorong larangan penggunaan smartphone. Kebijakan ini antara lain dipicu kekhawatiran terhadap kebocoran informasi internal dan anggapan bahwa perangkat tersebut dapat menurunkan produktivitas para pejabat.