Tegas! Singapura Tolak Tol di Selat Malaka

25 Apr 2026, 08:50 WIB

Marcheilla Ariesta

Tegas! Singapura Tolak Tol di Selat Malaka

ilustrasi bendera Singapura (pexels.com/Ravish Maqsood)

Intinya Sih

Menlu Singapura Vivian Balakrishnan menegaskan Selat Malaka harus tetap bebas biaya dan terbuka, dengan kerja sama erat antara Singapura, Indonesia, dan Malaysia demi menjaga stabilitas jalur perdagangan global.
Singapura menolak segala bentuk pembatasan atau tol di jalur pelayaran, berpegang pada hukum internasional dan UNCLOS yang menjamin kebebasan navigasi bagi semua negara tanpa diskriminasi.
Balakrishnan menegaskan posisi netral Singapura dalam rivalitas AS–China, menekankan bahwa setiap keputusan luar negeri didasarkan pada kepentingan nasional jangka panjang negaranya.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan menegaskan Selat Malaka harus tetap terbuka dan bebas dari pungutan biaya. Pernyataan ini disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan global yang mulai mempengaruhi jalur pelayaran internasional.

Ia menekankan, Singapura, Indonesia, dan Malaysia sebagai negara pesisir memiliki kepentingan strategis yang sama untuk menjaga jalur tersebut tetap terbuka. Ketiga negara disebut telah memiliki mekanisme kerja sama untuk memastikan hal tersebut.

Pernyataan ini muncul saat kekhawatiran meningkat terhadap potensi gangguan jalur pelayaran global, khususnya setelah situasi di Timur Tengah memicu pembatasan di Selat Hormuz.

Menurut Balakrishnan, pendekatan Asia Tenggara tetap berlandaskan hukum internasional, terutama Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS), yang menjamin kebebasan navigasi bagi semua negara.

1. Kepentingan bersama jaga Selat Malaka tetap terbuka

Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika menerima kunjungan bilateral dari Menlu Singapura, Vivian Balakhrisnan di kantor Kemhan. (Dokumentasi Biro Humas Kemhan)

Balakrishnan menegaskan, tidak ada rencana untuk mengenakan biaya terhadap kapal yang melintas di Selat Malaka. Ia menyebut ketiga negara memiliki kesamaan kepentingan sebagai ekonomi yang bergantung pada perdagangan.

“Kami tidak memiliki tol. Kita semua adalah ekonomi yang bergantung pada perdagangan. Kita semua tahu bahwa menjaga jalur ini tetap terbuka adalah kepentingan kita,” ujarnya, dikutip dari Channel News Asia.

Ia juga menekankan kesepahaman ini bukan hal yang bisa dianggap remeh. “Intinya adalah bahwa ketiga negara memiliki kepentingan strategis dan selaras secara strategis untuk menjaganya tetap terbuka. Ini bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh di banyak tempat lain,” katanya.

Menurutnya, keberlanjutan jalur pelayaran ini menjadi kunci bagi stabilitas perdagangan global, terutama di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik.

2. Berpegang pada UNCLOS dan tolak pembatasan jalur

ilustrasi Selat Malaka (commons.wikimedia.org/dronepicr)

Balakrishnan menegaskan, kebijakan negara-negara Asia Tenggara tetap berpegang pada hukum internasional. Ia secara khusus menyebut UNCLOS sebagai dasar utama dalam pengelolaan jalur pelayaran.

“Terkait Amerika dan China, kami telah mengatakan kepada keduanya bahwa kami beroperasi berdasarkan UNCLOS,” ujarnya.

Ia menambahkan, hak lintas transit dijamin untuk semua pihak. “Hak lintas transit dijamin untuk semua orang. Kami tidak akan berpartisipasi dalam upaya apa pun untuk menutup, menghalangi, atau mengenakan tol di kawasan kami,” tegasnya.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan memilih antara Amerika Serikat dan China, ia kembali menegaskan posisi netral Singapura.

“Kami tidak akan berpartisipasi dalam upaya apa pun untuk menutup atau menghalangi atau mengenakan tol terhadap lalu lintas maritim maupun penerbangan di era ini,” katanya.

3. Tak memihak AS atau China, fokus kepentingan nasional

Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika menerima kunjungan bilateral dari Menlu Singapura, Vivian Balakhrisnan di kantor Kemhan. (Dokumentasi Biro Humas Kemhan)

Balakrishnan juga menegaskan posisi lama Singapura yang tidak berpihak dalam rivalitas antara Amerika Serikat dan China. Ia mengutip pandangan pendiri Singapura, Lee Kuan Yew.

“Mengutip Lee Kuan Yew, kami akan menolak untuk memilih. Cara kami menjalankan kebijakan adalah menilai apa yang menjadi kepentingan nasional jangka panjang Singapura,” ujarnya.

Ia menegaskan, keputusan Singapura selalu didasarkan pada kepentingan sendiri. “Jika saya harus mengatakan tidak kepada Washington atau Beijing atau pihak lain, kami tidak ragu melakukannya. Tetapi mereka tahu bahwa ketika kami mengatakan tidak, itu bukan karena pihak lain, melainkan karena kepentingan nasional kami,” katanya.

Balakrishnan juga mengingatkan risiko terbesar ke depan bukan hanya konflik di Timur Tengah, tetapi potensi eskalasi antara AS dan China.

“Jika mereka berperang di Pasifik, apa yang Anda lihat sekarang di Selat Hormuz hanyalah simulasi awal,” ujarnya.