Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
For
You

Purbaya Lempar Ide Pajaki Kapal di Selat Malaka, Tiru Iran

Purbaya Lempar Ide Pajaki Kapal di Selat Malaka, Tiru Iran
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Ayana Midplaza, Jakarta, Rabu (22/4/2026). (IDN Times/Trio Hamdani)
Intinya Sih
  • Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan wacana pemungutan biaya bagi kapal internasional yang melintasi Selat Malaka, meniru kebijakan Iran di Selat Hormuz.
  • Ia menilai potensi pendapatan bisa dibagi antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura, dengan Indonesia memiliki jalur terpanjang di kawasan tersebut.
  • Purbaya menegaskan arahan Presiden bahwa Indonesia harus berpikir ofensif dan strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan kredibilitas fiskal.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
Is this "Intinya Sih" helpful?

Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, melontarkan wacana terkait kemungkinan pengenaan biaya bagi kapal-kapal internasional yang melintasi Selat Malaka. Dia menyoroti perbandingan dengan kondisi di Selat Hormuz, Iran, yang saat ini menerapkan biaya bagi setiap kapal melintas.

"Kapal lewat Selat Malaka nggak kita charge. Sekarang Iran charge kapal lewat Selat Hormuz, kan," kata dia di Ayana Midplaza, Jakarta, Rabu (22/4/2026).

1. Indonesia bisa berbagi keuntungan dengan Malaysia-Singapura

Tim Basarnas Banda Aceh sedang melakukan pencarian awak kapal Kapal Motor (KM) Frikenra yang hilang kontak di Selat Malaka. (Dokumen Basarnas Banda Aceh untuk IDN Times)
Selat Malaka. (Dokumen Basarnas Banda Aceh untuk IDN Times)

Menurutnya, jika pendapatan dari Selat Malaka dibagi antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura, nilainya lumayan. Terlebih, Indonesia memiliki jalur yang paling panjang.

"Kalau kita bagi tiga, Indonesia, Malaysia, Singapura, lumayan kan? Punya kita jalurnya paling besar, paling panjang, Singapura kecil, Malaysia masih kita bagi dua lah. Kalau bisa seperti itu, tapi kan nggak begitu," ujarnya.

2. Menegaskan Indonesia bukan negara pinggiran

20260422_095214(1).jpg
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Ayana Midplaza, Jakarta, Rabu (22/4/2026). (IDN Times/Trio Hamdani)

Purbaya menuturkan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia bukanlah negara pinggiran, melainkan berada di jalur strategis yang menjadi lintasan perdagangan dunia.

"Seperti arahan Presiden, Indonesia ini bukan negara pinggiran. Kita ada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia," kata mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

3. Indonesia prioritaskan strategi ofensif terukur

Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta,Jumat (13/3/2026).
Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta,Jumat (13/3/2026). (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Purbaya menyatakan pemerintah tidak boleh lagi berpikir secara defensif. Dia mendorong agar Indonesia mulai mengambil langkah yang lebih ofensif, namun tetap terukur. Dia mengatakan langkah tersebut ditujukan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dengan tetap menjaga kredibilitas fiskal negara.

"Jadi, dengan segala kekayaan kita, kita tidak boleh berpikir defensif; kita harus mulai main ofensif, tapi tetap terukur. Jadi kita akan ciptakan pertumbuhan lebih cepat dengan tetap menjaga kredibilitas fiskal kita," kata Purbaya.

Share
Editor’s Picks
Topics
Editorial Team
Satria Permana
EditorSatria Permana
Follow Us

Latest in Business

See More