Tergiur Mahar Besar, 3 WNI Jadi Korban Pengantin Pesanan

14 Nov 2026, 06:26 WIB3 min read

Marcheilla Ariesta

News

Channel

Add Us on Google

Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Heni Hamidah. (IDN Times/Marcheilla Ariesta)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Kemlu RI mengungkap tiga WNI menjadi korban TPPO dengan modus pengantin pesanan ke China.
Tawaran mahar besar dan janji stabilitas ekonomi membuat sebagian WNI menerima perkawinan tanpa memahami konsekuensinya.
Kemlu meminta masyarakat memeriksa latar belakang calon pasangan dan legalitas perkawinan melalui instansi berwenang.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

14/11/2026

Heni Hamidah menyampaikan apresiasi Kemlu RI terhadap langkah Polri yang mengungkap praktik TPPO dengan modus pengantin pesanan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Tiga WNI menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dengan modus pengantin pesanan ke Republik Rakyat Tiongkok atau China.
Who?
Tiga WNI dari Indramayu, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan, serta Kemlu RI dan Polri.
Where?
Para korban terlibat dalam perkawinan dengan warga negara asing di Republik Rakyat Tiongkok atau China.
When?
Heni Hamidah menyampaikan keterangan tersebut pada Sabtu (14/11/2026).
Why?
Para WNI tertarik tawaran perkawinan dengan WNA yang menjanjikan stabilitas ekonomi dan mahar dalam jumlah besar.
How?
Korban terjerat melalui tawaran perkawinan, keuntungan finansial, dan penggunaan dokumen yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Kemlu RI bilang ada tiga WNI yang jadi korban perdagangan orang karena tawaran menikah dengan orang China. Mereka dijanjikan uang mahar besar dan hidup lebih baik. Polri sudah mengungkap kasus ini. Kemlu mendukung hukum berjalan dan meminta korban mendapat bantuan, pendampingan, serta pemulihan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Langkah Polri yang berhasil mengungkap praktik TPPO mendapat apresiasi dari Kemlu RI. Dukungan terhadap penegakan hukum, pemenuhan hak korban, restitusi, pendampingan, dan pemulihan psikologis menunjukkan adanya perhatian pada proses hukum sekaligus kebutuhan korban setelah menghadapi trauma secara menyeluruh dan berkelanjutan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengungkap tiga warga negara Indonesia (WNI) menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus pengantin pesanan ke China. Ketiga korban masing-masing berasal dari Indramayu, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan.

Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Heni Hamidah, mengapresiasi langkah Polri yang berhasil mengungkap praktik TPPO tersebut. Kemlu juga mendukung proses penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat.

“Kementerian Luar Negeri mengapresiasi langkah Polri yang telah berhasil mengungkap praktik TPPO dengan modus pengantin pesanan yang melibatkan sejumlah WNI ke RRT,” kata Heni dalam keterangannya, Sabtu (14/11/2026).

Kemlu berharap para pelaku yang terbukti terlibat dapat dijatuhi hukuman sesuai ketentuan perundang-undangan. Pemerintah juga menekankan pentingnya pemenuhan hak para korban, termasuk restitusi, pendampingan, dan pemulihan psikologis untuk membantu mengatasi trauma yang dialami.

1. Tergiur janji stabilitas ekonomi dan mahar besar

(Ilustrasi nikah) Pexels.com/DanuHidayaturaRahman

Heni menjelaskan, dalam kasus pengantin pesanan yang selama ini ditangani Kemlu, para WNI umumnya terjerat karena tawaran perkawinan dengan warga negara asing (WNA). Tawaran tersebut kerap disertai janji kehidupan ekonomi yang lebih baik dan pemberian mahar dalam jumlah besar.

“Dalam kasus pengantin pesanan, yang selama ini ditangani, para WNI umumnya terjerat karena tergiur tawaran perkawinan dengan WNA yang menjanjikan stabilitas ekonomi karena laki-laki WNA terkesan memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik, serta adanya pemberian uang mahar dalam jumlah besar,” ujar Heni.

Iming-iming keuntungan finansial tersebut membuat sebagian WNI tertarik menerima tawaran perkawinan tanpa memahami sepenuhnya konsekuensi yang mungkin dihadapi setelah menikah.

Kemlu mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran perjodohan yang menjanjikan mahar atau keuntungan finansial dalam jumlah besar. Terlebih, jika tawaran tersebut disertai penggunaan dokumen yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

2. Perkawinan resmi di China punya konsekuensi hukum

ilustrasi pengantin laki-laki menandatangani dokumen (pexels.com/Boris Hamer)

Selain iming-iming ekonomi, Heni menyoroti adanya persepsi keliru bahwa perkawinan dengan WNA hanya bersifat informal atau seperti nikah siri.

“Selain itu, terdapat persepsi yang keliru bahwa perkawinan dengan WNA hanya bersifat informal seperti nikah siri, pada kenyataannya perkawinan tersebut dilangsungkan secara resmi dan dicatatkan secara sipil di negara setempat, sehingga menimbulkan konsekuensi hukum bagi kedua belah pihak,” kata dia.

Artinya, perkawinan lintas negara tersebut memiliki konsekuensi hukum bagi kedua pihak. WNI yang terlibat juga perlu memahami bahwa hubungan perkawinan tidak bisa begitu saja diakhiri apabila salah satu pihak ingin berpisah.

Menurut Heni, sebagian WNI belum sepenuhnya memahami proses perceraian yang berlaku di negara tempat perkawinan mereka dicatatkan.

“Para WNI juga kerap belum sepenuhnya memahami bahwa apabila di kemudian hari tidak lagi ingin melanjutkan perkawinan, proses perceraian tidak dapat dilakukan secara mudah dan harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut,” ujarnya.

3. Kemlu minta WNI periksa latar belakang calon pasangan

Ilustrasi Kemlu RI. (IDN Times/Marcheilla Ariesta)

Kemlu mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tawaran perjodohan atau perkawinan dengan WNA. Kewaspadaan terutama diperlukan apabila calon pasangan atau pihak yang menawarkan perjodohan menjanjikan mahar maupun keuntungan finansial dalam jumlah besar.

“Kementerian Luar Negeri mengimbau masyarakat agar senantiasa berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan terhadap tawaran perjodohan atau perkawinan dengan WNA, terutama yang menjanjikan mahar atau keuntungan finansial dalam jumlah besar dan penggunaan dokumen yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya,” ujar Heni.

Masyarakat juga diminta memastikan latar belakang calon pasangan serta memeriksa legalitas proses perkawinan melalui instansi berwenang sebelum mengambil keputusan.

“Masyarakat diharapkan memastikan latar belakang calon pasangan dan legalitas proses perkawinan melalui instansi berwenang sebelum mengambil keputusan,” kata Heni.