Utusan PBB Ingatkan Indonesia soal Bahaya BoP, Kemlu RI: Masih Ditangguhkan
Kemlu RI masih menangguhkan pembahasan BoP dan ISF karena mempertimbangkan dinamika keamanan kawasan yang berkembang.
Francesca Albanese meminta Indonesia mengevaluasi keterlibatannya dalam BoP yang dinilai tidak menyertakan perwakilan Palestina.
Indonesia tetap mendukung kemerdekaan Palestina, Solusi Dua Negara, dan belum menyatakan pembatalan rencana pengiriman personel ISF.
Jakarta, IDN Times - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyatakan, pemerintah masih menangguhkan pembahasan mengenai Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) dan Pasukan Stabilisasi Internasional atau International Stabilization Force (ISF), di tengah dinamika keamanan kawasan yang masih berkembang.
Juru Bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, mengatakan keputusan tersebut mempertimbangkan perkembangan situasi dan kondisi keamanan di kawasan yang masih sangat dinamis.
“Pemerintah Indonesia masih menangguhkan pembahasan mengenai BoP dan ISF, dengan mempertimbangkan perkembangan situasi dan dinamika keamanan di kawasan yang masih sangat dinamis,” kata Yvonne kepada IDN Times, Kamis (29/10/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan setelah Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Palestina, Francesca Albanese, meminta Indonesia mempertimbangkan kembali keterlibatannya dalam BoP. Albanese menilai, badan tersebut tidak mewakili suara rakyat Palestina karena dibentuk tanpa menyertakan perwakilan Palestina.
1. Pelapor khusus PBB minta Indonesia evaluasi keterlibatan di BoP
Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Wilayah Pendudukan Palestina, Francesca Albanese saat jumpa pers di Jakarta (21/10/2026) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa) Dalam wawancara dengan salah satu media internasional pada Kamis (22/10/2026), Albanese menyampaikan kekhawatirannya terhadap keterlibatan Indonesia dalam BoP. Menurut dia, keberadaan badan tersebut berpotensi menormalisasi mekanisme yang tidak semestinya digunakan untuk menentukan masa depan Palestina.
“Saya memahami niat baik Indonesia. Namun, saya merasa ini sangat berbahaya karena berpotensi menormalisasi mekanisme yang sangat tidak normal,” ujar Albanese.
Dia juga menekankan Israel tidak seharusnya terlibat dalam penentuan masa depan Palestina. Sejumlah pakar hak asasi manusia sebelumnya turut mempertanyakan legitimasi BoP karena tidak menyertakan perwakilan Palestina dalam badan tersebut.
BoP dicetuskan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan diresmikan pada Januari 2026. Badan ini dibentuk untuk mengawasi proses stabilisasi dan pemulihan di Jalur Gaza.
Namun, seorang pejabat BoP membantah anggapan bahwa Palestina dikecualikan dari proses tersebut. Menurut pejabat itu, administrasi sipil dan upaya pemulihan Gaza dipimpin oleh Komite Nasional untuk Administrasi Gaza, yang terdiri dari para profesional Palestina dari Gaza dan dipimpin mantan pejabat Otoritas Palestina, Ali Shaath.
“Kepemimpinan dan kepemilikan Palestina tetap menjadi inti dari proses ini,” kata pejabat tersebut.
2. Kemlu tegaskan posisi Indonesia soal Palestina
Juru Bicara I Kemlu RI Yvonne Mewengkang dalam jumpa pers mingguan, Kamis (8/1/2026). (IDN Times/Marcheilla Ariesta) Menanggapi perkembangan tersebut, Yvonne menegaskan politik luar negeri Indonesia tetap konsisten dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk memperoleh kemerdekaan dan kedaulatan.
Dia mengatakan, Indonesia terus mendorong penyelesaian konflik melalui Solusi Dua Negara sebagai jalan menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan.
“Posisi politik luar negeri Indonesia tetap konsisten dan tidak berubah dalam menjalankan amanat konstitusi untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina memperoleh kemerdekaan dan kedaulatannya,” kata Yvonne.
Menurut dia, dukungan terhadap kemerdekaan Palestina tetap menjadi prinsip utama dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Pemerintah juga terus mendorong terwujudnya Solusi Dua Negara, yang memungkinkan Palestina dan Israel hidup berdampingan secara damai.
Yvonne menegaskan, keterlibatan Indonesia dalam BoP pada dasarnya ditujukan untuk memperkuat peran dan kontribusi Indonesia dalam memastikan kepentingan serta aspirasi rakyat Palestina tetap menjadi prioritas.
Pendekatan tersebut, lanjutnya, juga dikedepankan Indonesia dalam berbagai forum dan organisasi internasional lainnya.
3. Pengiriman pasukan ISF masih jadi sorotan
Presiden Prabowo Subianto sedang menandatangani Board of Peace, sumber: https://setkab.go.id/presiden-prabowo-tandatangani-piagam-board-of-peace-tegaskan-peran-aktif-indonesia-jaga-implementasi-solusi-dua-negara/ Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesiapan Indonesia untuk mengirim 8.000 personel guna bergabung dalam ISF di bawah naungan BoP. Pasukan tersebut direncanakan berkontribusi dalam upaya stabilisasi di Jalur Gaza.
Pengerahan personel sempat direncanakan berlangsung dalam satu hingga dua bulan setelah rapat perdana BoP pada Februari 2026. Namun, rencana tersebut kemudian ditunda menyusul perang antara AS-Israel dan Iran.
Pernyataan terbaru Kemlu menunjukkan pembahasan mengenai BoP dan ISF masih ditangguhkan dengan mempertimbangkan perkembangan situasi keamanan kawasan.
Meski demikian, Yvonne tidak menyatakan Indonesia telah menarik diri dari BoP atau membatalkan rencana pengiriman personel ISF. Pemerintah menegaskan, komitmen terhadap kemerdekaan Palestina dan upaya mewujudkan perdamaian yang adil dan berkelanjutan tetap tidak berubah.
