Terpilih Jadi Wali Kota New York, Apa Saja Janji Zohran Mamdani?

Dilansir dari BBC, salah satu langkah pertama Mamdani adalah membekukan sewa untuk sekitar satu juta unit apartemen rent-stabilized yang menjadi tempat tinggal lebih dari dua juta warga New York. Program ini menargetkan masa pembekuan selama empat tahun demi meringankan beban hidup penyewa yang terus melonjak. Langkah ini akan menyentuh langsung hampir sepertiga populasi kota.

Harga sewa di Manhattan telah mencapai rata-rata 4.778 dolar AS (sekitar Rp79,7 juta) per bulan pada November 2025, naik sekitar 20 persen dalam tiga tahun terakhir. Pembekuan serupa sebelumnya hanya pernah terjadi tiga kali dalam enam dekade, terakhir di era Bill de Blasio, menunjukkan kebijakan ini mungkin sulit tapi bukan hal mustahil.

Dalam 100 hari pertama jabatannya, Mamdani berencana membentuk dewan baru yang beranggotakan orang-orang dengan pemahaman kuat soal krisis perumahan. Jessica Katz, eks kepala perumahan era Adams, mengatakan bahwa wali kota memang memiliki kendali besar atas siapa yang duduk di Rent Guidelines Board. Sementara anggota dewan Alexander Armlovitch menyebut pembekuan sewa masih memungkinkan jika kondisi ekonomi mendesak.

Dilansir dari HuffPost, Mamdani juga akan memperluas akses pendidikan dini dengan program penitipan anak gratis bagi anak usia 6 minggu hingga 5 tahun. Rencana ini bertujuan mengurangi tekanan biaya hidup yang membuat banyak keluarga memilih pindah dari kota. Anggaran yang dibutuhkan mencapai sekitar 6 miliar dolar AS (Rp100,2 triliun), menjadikannya salah satu ekspansi layanan publik terbesar dalam beberapa dekade.

Sumber pendanaannya direncanakan berasal dari pajak tambahan dua persen untuk pendapatan di atas 1 juta dolar AS (Rp16,7 miliar). Dengan kebijakan itu, pemerintah kota berpotensi mengumpulkan 4 miliar dolar AS (Rp66,8 triliun) setiap tahun. Namun, pelaksanaannya membutuhkan restu dari legislatif negara bagian serta Gubernur Kathy Hochul yang selama ini enggan menaikkan pajak.

Andrew Rein, Komisi Anggaran Presiden Warga, menyebut program ini ambisius dan perlu perencanaan matang agar layanan kota tidak terganggu. Ia memperingatkan ancaman pemotongan dana federal oleh Presiden AS, Donald Trump, bisa berdampak serius.

Transportasi publik menjadi fokus penting lainnya dalam agenda Mamdani. Ia berencana menghapus tarif bus sebesar 2,90 dolar AS (sekitar Rp48,4 ribu) sekaligus mempercepat waktu tempuh dengan redesain jalur di lima wilayah. Menurut Ketua Otoritas Transportasi Metropolitan (MTA) biaya tahunan kebijakan ini diperkirakan mencapai 630-700 juta dolar AS (Rp10,5–11,7 triliun), dan bisa meningkat hingga 1 miliar dolar AS (Rp16,7 triliun).

Mamdani menilai percepatan transportasi adalah urusan kota yang bisa dijalankan tanpa menunggu izin Albany. Ia merespons survei Citizens Budget Commission yang menunjukkan hanya 34 persen warga menilai kualitas hidup di New York masih baik pada 2025, turun tajam dari 51 persen pada 2017. Baginya, efisiensi transportasi tidak selalu soal dana besar, tapi soal manajemen yang tepat sasaran.

Carl Weisbrod, eks pimpinan tim transisi Bill de Blasio, menilai rencana ini menantang karena harus melalui koordinasi lintas lembaga. Namun, bila berhasil, kebijakan ini akan menjadi napas baru bagi jutaan warga yang menggantungkan hidup pada transportasi umum setiap hari.

Mamdani juga akan memperluas jaringan enam toko grosir publik menjadi satu di setiap wilayah kota. Tujuannya menghadirkan opsi belanja bahan makanan segar dengan harga lebih terjangkau bagi warga, terutama keluarga berpenghasilan rendah. Program ini menargetkan sekitar 500 ribu anak yang mengalami kelaparan setiap malam di kota yang disebut paling mahal di AS.

Anggaran tambahan sekitar 60 juta dolar AS (Rp1 triliun) akan diambil dari pos belanja kota yang kini melebihi 100 miliar dolar AS (Rp1.671 triliun). Dalam video kampanyenya, Mamdani menegaskan bahwa pemerintah harus berani mengambil langkah besar. Dengan jaringan grosir publik, ia berharap pasokan makanan segar bisa menjangkau lebih banyak keluarga dengan harga bersahabat.

Sejumlah pengamat menilai gagasan ini terlalu sederhana untuk menghadapi kompleksitas rantai pasok pangan kota sebesar New York. Namun, bagi pendukung Mamdani, program ini justru menjadi simbol keberpihakan nyata terhadap rakyat kecil. Ia ingin menunjukkan bahwa pemerataan akses makanan sehat bisa dimulai dari intervensi sederhana tapi berdampak luas.

Kebijakan terakhir sekaligus paling ambisius adalah kenaikan upah minimum dari 16,50 dolar AS (Rp275 ribu) menjadi 30 dolar AS (Rp501 ribu) per jam hingga tahun 2030. Reformasi ini ditujukan untuk memperkuat daya beli dan menekan angka kemiskinan yang masih dialami satu dari empat warga kota.

Pendanaan program akan bersumber dari reformasi pengadaan, penagihan pajak tertunggak, serta peningkatan penerimaan dari denda kota, yang diperkirakan menghasilkan sekitar 1 miliar dolar AS (Rp16,7 triliun). Dengan pendekatan bertahap, kebijakan ini diharapkan mampu memberi waktu adaptasi bagi pelaku usaha kecil sambil meningkatkan kesejahteraan buruh.

Jane Hall dari American University menilai platform Mamdani autentik dan berhasil menarik dukungan generasi muda. Ia berpendapat kebijakan ini akan menjadi ujian besar dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan tenaga kerja. Di mata banyak warga, langkah-langkah Mamdani mencerminkan keberanian untuk mengubah wajah New York menuju kota yang lebih adil, manusiawi, dan berpihak pada pekerja.