Thailand Larang Impor Limbah Plastik Mulai 1 Januari 2025

Langkah itu diusulkan oleh Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dan telah disetujui oleh kabinet pada awal bulan ini. Telah diterbitkan juga dalam Lembaran Negara pada Senin (16/12/2024).

Menurut Arada Fuangtong, Direktur Jenderal Departemen Perdagangan Luar Negeri, upaya tersebut mencakup amandemen terhadap sebuah item dalam Daftar Tarif Thailand yang mencakup impor sampah, pengupasan, dan sisa-sisa plastik.

"Larangan impor akan membantu mendorong daur ulang plastik di Thailand, memastikan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan mengurangi jumlah sampah plastik yang tidak terpakai," kata Arada.

Jadwal awal menetapkan impor sampah plastik ke dalam negeri diizinkan, jika persediaan tidak mencukupi dan harus disetujui oleh Departemen Pekerjaan Industri. Setelah amandemen, semua impor sampah plastik akan dilarang mulai awal tahun depan.

Pihaknya juga telah memberitahu para importir bahwa mereka memiliki waktu hingga 31 Desember untuk menyelesaikan impor tertunda atas produk-produk yang terkena dampak.

Hal ini merupakan hasil dari resolusi kabinet pada 21 Februari 2023, yang bertujuan agar instansi terkait menetapkan langkah-langkah baru, guna mengatur impor limbah plastik untuk digunakan sebagai bahan baku di pabrik-pabrik industri.

Instansi tersebut juga diharuskan untuk mempromosikan daur ulang sampah plastik rumah tangga di bawah kerangka kerja model ekonomi BCG (bio, sirkular, hijau).

Pada Juli, sekelompok pejabat Thailand dan pakar dari kantor PBB yang mengurusi permasalahan narkoba dan tindakan kriminal (UNODC) mengunjungi pelabuhan Laem Chabang. Pelabuhan tersebut adalah pelabuhan tersibuk di Thailand, dengan rata-rata 10 ribu kontainer pengiriman keluar masuk setiap hari. Arus besar inilah yang menjadi target penyelundup untuk mengirim limbah ilegal.

Kunjungan itu untuk membahas upaya perlindungan lingkungan, guna mengatasi perdagangan limbah. Hal ini merupakan langkah-langkah yang sangat dibutuhkan untuk memfasilitasi perdagangan legal dalam mendukung transisi menuju ekonomi sirkular.

Saat itu, pejabat Thailand menyampaikan upaya mereka untuk mengekang impor ilegal melalui larangan impor limbah plastik yang akan menghentikan aktivitas tersebut di semua wilayah mulai Januari 2025. Juga, mengumumkan Undang-Undang Pengelolaan Limbah Listrik dan Peralatan Elektronik yang akan datang.

Mereka juga membentuk Satuan Tugas Perdagangan Limbah untuk Thailand, menyusul rekomendasi dari pertemuan konsultasi sebelumnya dengan UNODC. Kunjungan itu juga memberikan dimensi penegakan hukum pada dialog gugus tugas, dengan fokus pada proses pengurusan bea cukai, prosedur manajemen risiko untuk mengidentifikasi pengiriman yang mencurigakan, dan demonstrasi pemeriksaan kontainer di lokasi, dilansir laman resmi UNODC.