Tiga Asosiasi di Prancis Gugat Pengiriman Komponen Militer ke Israel
- Tiga asosiasi Prancis mengajukan petisi darurat ke Pengadilan Administratif Paris untuk menghentikan pengiriman komponen kendaraan militer ke Elbit Systems Land di Israel.
- Kargo planetary gearboxes buatan Mijno Precision Gearing SAS batal dimuat dalam penerbangan Air France setelah peringatan kelompok sipil dan mobilisasi serikat pekerja di Bandara Roissy.
- Para penggugat meminta otoritas memverifikasi klasifikasi barang, izin ekspor, dan pengguna akhir, serta menangguhkan pengiriman yang dijadwalkan ulang melalui maskapai El Al.
Jakarta, IDN Times - Tiga asosiasi di Prancis mengajukan petisi ke Pengadilan Administratif Paris pada Jumat (9/10/2026) guna menghentikan pengiriman suku cadang ke perusahaan pertahanan Israel, Elbit Systems. Permohonan hukum tersebut diajukan dengan merujuk pada kewajiban Prancis di bawah hukum internasional.
Kargo yang ditujukan untuk divisi sistem darat perusahaan Israel itu sebelumnya tidak jadi dimuat ke penerbangan Air France di Bandara Roissy. Muatan suku cadang tersebut kemudian dijadwalkan ulang untuk diberangkatkan dari Bandara Paris-Charles-de-Gaulle menggunakan maskapai El Al.
1. Permohonan darurat tiga asosiasi ke pengadilan
ilustrasi pengadilan (pexels.com/Towfiqu barbhuiya) Tiga asosiasi yang mengajukan langkah hukum tersebut adalah asosiasi Prancis-Palestina NIDAL, asosiasi hak asasi manusia ASER, dan JURDI (Jurists for Respect for International Law). Ketiga lembaga tersebut menyatakan telah mengajukan petisi kepada hakim darurat di Pengadilan Administratif Paris. Pengajuan permohonan itu ditempuh melalui prosedur yang dipercepat untuk melindungi kebebasan mendasar (expedited procedure to protect fundamental freedoms).
Dilansir Anadolu, langkah hukum ini diambil menyusul laporan mengenai adanya upaya pengiriman komponen kendaraan militer ke Elbit Systems Land. Divisi tersebut merupakan unit sistem darat milik perusahaan pertahanan asal Israel. Asosiasi penggugat berargumen bahwa mengizinkan keberangkatan kargo tersebut akan membuat negara Prancis bertanggung jawab secara hukum.
2. Kronologi jadwal pengiriman komponen mekanis
ilustrasi pesawat kargo (unsplash.com/Patrick Campanale) Gugatan ini bermula dari laporan mengenai upaya pengiriman kotak roda gigi planet (planetary gearboxes) oleh Mijno Precision Gearing SAS, sebuah perusahaan yang berbasis di Saint-Etienne. Komponen tersebut dirancang untuk kebutuhan kendaraan militer milik Elbit Systems Land. Pengiriman suku cadang tersebut pada awalnya dijadwalkan berangkat menggunakan penerbangan Air France pada Kamis (8/10/2026).
Muatan itu dilaporkan tidak dimuat ke dalam pesawat menyusul adanya peringatan dari kelompok masyarakat sipil. Selain itu, upaya mobilisasi oleh serikat pekerja di Bandara Roissy turut mencegah pemuatan kargo pada jadwal awal tersebut. Karyawan dan aktivis disebut sebagai pihak yang mencegah keberangkatan pertama komponen tersebut.
Menurut pernyataan ketiga asosiasi, kargo tersebut dijadwalkan ulang untuk lepas landas dari Bandara Paris-Charles-de-Gaulle pada Sabtu (10/10/2026). Pengangkutan komponen militer itu dijadwalkan menggunakan penerbangan maskapai Israel, El Al. Informasi jadwal pengiriman baru ini termuat dalam pernyataan resmi yang dirilis oleh koalisi lembaga tersebut.
3. Tuntutan verifikasi izin ekspor dan pengawasan negara
ilustrasi palu hukum (pexels.com/KATRIN BOLOVTSOVA) Ketiga asosiasi tersebut menyatakan permohonan mereka mempersoalkan kegagalan bertindak (failure to act) dari negara Prancis. Mereka meminta hakim memerintahkan otoritas untuk memverifikasi klasifikasi barang serta mengungkap apakah izin ekspor telah diterbitkan. Pengadilan juga diminta memerintahkan otoritas mengidentifikasi pengguna akhir barang dan menangguhkan pengiriman tersebut.
Koalisi asosiasi menegaskan perlunya pengawasan resmi dari otoritas negara terhadap pasokan komponen militer ke pihak luar. "Komponen presisi yang diproduksi di Prancis tidak dapat dikirim ke entitas yang aktivitasnya eksklusif militer tanpa pengawasan negara yang efektif. Karyawan dan aktivis lah yang mencegah keberangkatan pertama. Sekarang terserah kepada negara, atau jika gagal, hakim, untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum," kata asosiasi-asosiasi tersebut. Mereka lebih lanjut berargumen bahwa membiarkan pengiriman tersebut berangkat akan membuat Prancis bertanggung jawab secara hukum.
