Tiga Syarat Korsel ke Jepang soal Pelepasan Air Limbah Fukushima

14 Jul 2023, 09:05 WIB

Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol (kiri) saat bertemu di Vilnius, Lithuania, pada Rabu (12/7/2023). (twitter.com/kantei)

Jakarta, IDN Times - Perdana Menteri (PM) Jepang, Fumio Kishida, bertemu dengan Presiden Korea Selatan (Korsel), Yoon Suk Yeol, di sela-sela KTT NATO di Vilnius, Lithuania pada Rabu (12/7/2023).

Pertemuan bilateral tersebut membahas mengenai pelepasan air limbah nuklir Fukushima Daiichi ke Samudera Pasifik secara bertahap, yang direncanakan pada musim panas tahun ini.

Dalam pertemuan itu, Kishida mengatakan bahwa rencana pelepasan air radioaktif yang diolah dari PLTN Fukushima telah sesuai dengan standar internasional, dilansir Kyodo News.

Kishida berharap rencana Jepang tidak menggagalkan momentum yang baik, mengingat hubungan kedua negara telah menunjukkan perkembangan positif di bawah pemerintahan Presiden Yoon.

Kishida dan Yoon terakhir kali bertemu di KTT G7 Hiroshima pada Mei. Saat itu, keduanya puas hubungan Tokyo-Seoul, setelah penyelesaian konflik sejarah masa perang.

1. Hasil pertemuan Jepang-Korsel

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol (kiri) dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida saat menggelar pertemuan bilateral di Tokyo pada Kamis (16/3/2023). (twitter.com/JPN_PMO)

Mengenai pelepasan air limbah, Kishida berjanji bahwa Tokyo akan mengambil tindakan yang tepat, termasuk akan segera menangguhkan pelepasan air. Hal ini dilakukan jika konsentrasi bahan radioaktif dari PLTN melebihi tingkat yang diizinkan menurut standar keselamatan Badan Energi Atom Internasional (IAEA).

Di sisi lain, Presiden Korsel mengatakan bahwa pihaknya menghormati hasil laporan IAEA, yang memberi izin pada rencana Jepang tersebut.

Meski begitu, menurut laporan Arirang, Yoon mengajukan tiga permintaan kepada Kishida terkait pelepasan air limbah untuk lebih memastikan keamanan.

Pertama, Seoul meminta agar pihak Tokyo membagikan informasi pemantauan rilis secara real-time. Kedua, mengizinkan pakar Korsel untuk berpartisipasi dalam proses pemeriksaan keamanan. Ketiga, Jepang harus menghentikan proses pelepasan jika konsentrasi bahan radioaktif melebihi standar.

2. Menlu Jepang-Korsel bertemu di Jakarta

Menlu Korea Selatan Park Jin (kiri) saat bertemu dengan Menlu Jepang Yoshimasa Hayashi di sela-sela pertemuan terkait ASEAN pada Kamis (13/7/2023) di Jakarta. (twitter.com/MofaJapan_jp)

Di sela-sela pertemuan ASEAN di Jakarta, Menteri Luar Negeri (Menlu) Jepang, Yoshimasa Hayashi, bertemu dengan Menlu Korsel, Park Jin, pada Kamis (13/7/2023).

Kedua menteri membahas masalah pembuangan air limbah dari PLTN Fukushima, yang sebelumnya telah dibahas oleh pemimpin kedua negara.

Dalam pembicaraan tertutup yang berlangsung sekitar 45 menit tersebut, Park menekankan bahwa kesehatan dan keselamatan warga Korsel merupakan prioritas utama. Park juga mengatakan bahwa Jepang perlu mengambil langkah guna menyakinkan publik dan memperhatikan tiga permintaan Negeri Ginseng.

Hayashi pun merespons tetangga Asia Timurnya dengan mengatakan bahwa Jepang akan memantau situasi dan mengambil tindakan yang tepat, jika aktivitas radioaktif yang diukur melebihi batas.

3. Penentangan dari oposisi pemerintahan Presiden Yoon

Presiden Korea Selatan, Yoon Suk-yeol. (instagram.com/sukyeol.yoon)

Di dalam negeri, persetujuan pemerintahan Yoon tersebut mendapat penentangan, kendati IAEA baru-baru ini menerbitkan laporan komprehensif yang menegaskan bahwa tindakan Tokyo tidak menimbulkan risiko bagi kesehatan manusia atau lingkungan.

Dilansir Korea Herald, partai oposisi Korsel mengecam laporan tersebut. Mereka mengatakan bahwa hal itu tidak banyak meredakan kekhawatiran keamanan yang meningkat, seperti yang telah diserukan tidak hanya dari Korsel, tetapi juga negara tetangga, khususnya negara-negara di kepulauan Pasifik.

Partai oposisi Korsel juga mengecam pemerintah Jepang, dan menyatakan bahwa pembuangan air limbah Fukushima adalah pelanggaran yang jelas terhadap Konvensi PBB tentang Hukum Laut. Mereka juga menyerukan agar Tokyo membatalkan rencana tersebut.

Partai Demokrat Korsel telah mengkritik keputusan pemerintahan Yoon sebagai tindakan 'lunak' terhadap Jepang. Untuk kedua kalinya pula pada tahun ini, delegasi anggota parlemen partai tersebut melawat ke Jepang, guna menentang rencana kontroversial tersebut.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.