Tingkatkan Keamanan, Inggris Kirimkan Ahli Militer ke Bosnia

01 Jul 2022, 16:28 WIB

PM Inggris, Boris Johnson saat menghadiri KTT G7 di Jerman. (twitter.com/BorisJohnson)

Jakarta, IDN Times - Perdana Menteri Inggris Boris Johnson pada Kamis (30/6/2022), memutuskan untuk mengirim pakar militer negaranya ke Bosnia-Herzegovina. Tindakan ini dilakukan demi menangkal masalah perpecahan dan mempertahankan kestabilan di negara Balkan tersebut.

Pada Mei lalu, Menteri Luar Negeri Inggris, Liz Truss bertandang ke Bosnia untuk meningkatkan kerja sama keamanan dan ekonomi antara kedua negara. Langkah ini juga diambil untuk membendung intervensi Rusia di Bosnia-Herzegovina yang bisa menimbulkan perpecahan.

1. Inggris berusaha halau kemungkinan intervensi dari Rusia

Pengiriman pakar militer ke Bosnia-Herzegovina ini diambil atas permintaan dari Kantor Pusat NATO di Sarajevo. Tujuan utama dikirimkannya ahli militer untuk menangkal intervensi dan pengaruh Rusia yang bisa memecah belah Bosnia.

"Kami tidak bisa lagi melihat kawasan Balkan Barat dijadikan sebagai taman bermain oleh Presiden Vladimir Putin untuk tujuan yang buruk. Maka dari itu, ini adalah langkah untuk mendukung Bosnia-Herzegovina dalam membantu melindungi kedamaian yang seperti sedia kala," ungkap Johnson, dikutip Reuters.

Sementara, pakar militer dan pertahanan asal Inggris itu nantnya berguna untuk membantu dan melatih pasukan bersenjata Bosnia. Nantinya, pakar juga akan membantu memperbarui sistem sesuai dengan standar NATO.

2. Inggris akan kucurkan dana Rp13,58 M untuk menghalau serangan siber

Ilustrasi bendera Bosnia-Herzegovina. (pexels.com/@markus-winkler)

Pemerintah Inggris juga berencana untuk mengalokasikan dana 750 ribu poundsterling (Rp13,58 miliar), dalam pembangunan pusat keamanan siber di Universitas Sarajevo. Hal ini dilakukan dalam rangka melawan serangan siber sebelum diselenggarakannya pemilu serentak.

Selain itu, Inggris juga akan mengadakan kerja sama dengan media dan institusi lokal untuk melengkapi Bosnia dengan peralatan khusus identifikasi dan mitigasi efek dari berita bohong dan informasi menyimpang.

Keputusan Inggris ini ditetapkan beberapa hari setelah berlangsungnya KTT NATO di Madrid pada minggu ini. Kala itu, perwakilan dari Bosnia-Herzegovina juga hadir dalam acara pertemuan tersebut, dikutip dari Balkan Insight.

3. Bosnia-Herzegovina telah dirundung konflik antar etnis Bosnia dan Serbia

Presiden Bosnia Serbia, Milorad Dodik. (twitter.com/SNSDDodik)

Bosnia-Herzegovina dalam beberapa waktu belakangan telah dirundung konflik politik antar etnis Bosnia dan Serbia. Perseteruan memanas tatkala anggota parlemen mengubah kode kriminal pada Juli 2021 dan mencekal penolakan terhadap genosida dan glorifikasi kejahatan perang.

Anggota parlemen Bosnia Serbia lantas memberikan respon keras dan mengancam untuk memboikot institusi negara tersebut. Tak berhenti di situ saja, Presiden Bosnia Serbia, Milorad Dodik juga ikut mengecam amandemen tersebut.

Sementara, masalah yang santer dibicarakan di Bosnia saat ini adalah undang-undang transfer kewenangan nasional di sektor kesehatan dari Bosnia-Herzegovina ke Republika Srpska. Keputusan itu dikhawatirkan dapat menimbulkan perpecahan di negara Balkan tersebut, dilaporkan Anadolu Agency.

Langkah dari Dodik tersebut telah dikiritisi oleh dunia internasional yang disebut mendapat dukungan dari Rusia. Selain itu, aksi itu juga melanggar Perjanjian Dayton pada 1995 dan merusak konstitusi negara.

Sumber:

https://balkaninsight.com/2022/06/30/uk-to-send-military-experts-to-bolster-bosnian-security/

https://www.gov.uk/government/news/uk-deploys-military-experts-to-counter-russian-malign-influence-in-bosnia-and-herzegovina

https://www.aa.com.tr/en/europe/uk-announces-deployment-of-military-experts-to-counter-russian-influence-in-bosnia/2627025

https://www.reuters.com/world/uk/uk-sends-military-experts-counter-russian-influence-bosnia-herzegovina-2022-06-30/

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.