Surabaya, IDN Times - Pemerintahan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen tengah bersiap-siap untuk melaksanakan pemilu lokal dan referendum pada Sabtu (24/11). Ini menjadi ujian seberapa mampu Tsai dalam melanjutkan agendanya terkait status Taiwan di dunia internasional. Tiongkok merespons langkah Taiwan dengan menambah tekanan terhadap Presiden perempuan tersebut.
Lalu, bagaimana referendum dan pemilu lokal di Taiwan akan berjalan?
Pemilu lokal esok hari dijadwalkan akan diikuti oleh para calon wali kota dan bupati di berbagai titik di seluruh Taiwan. Ada 11.000 kursi yang siap diperebutkan. Para pakar politik meyakini bahwa kelancaran pemilu tersebut akan menentukan pemilihan presiden pada 2020 mendatang.
Itu juga menjadi indikator seberapa sukses Tsai dalam memimpin Taiwan. Dalam sebuah postingan di akun Facebook pribadinya, Tsai mengimbau masyarakat Taiwan untuk "menggunakan hak pilih demi demokrasi Taiwan". Ia juga meminta dukungan terhadap partainya yang ingin "mendorong energi untuk reformasi dan kemajuan".
Terkait referendum, ada 10 isu yang akan ditentukan oleh rakyat Taiwan. Isu utama adalah tentang penggunaan nama ketika mengikuti Olimpiade 2020 nanti. Selama ini, Taiwan memakai nama Tionghoa Taipei untuk menghindari perkara dengan Tiongkok. Kali ini, pemerintah ingin masyarakat menyuarakan apakah sebaiknya mereka berkompetisi dengan nama Taiwan.
Isu berikutnya adalah tentang pernikahan sesama jenis. Tahun lalu, badan yudikatif tertinggi Taiwan memutuskan pernikahan sesama jenis adalah legal. Namun, dilansir dari harian The Guardian, putusan itu dihadapkan pada protes besar-besaran dari kelompok konservatif. Sebagai jalan tengah, pemerintah memasukkan isu itu ke dalam referendum.
Sementara itu, di balik dorongan untuk warga agar menggunakan hak pilih mereka adalah ancaman dari Tiongkok. Minggu lalu, Tsai menuliskan status di akun Facebook miliknya.
"Ada orang-orang yang salah mengira jika kamu meneriakkan kebohongan dengan keras, itu akan jadi kebenaran. Kita tak boleh membiarkan mereka sukses," demikian tulis Tsai di akun media sosialnya itu.
The New York Times melaporkan pernyataan Tsai itu untuk merespons propaganda yang disebarkan Beijing. Muncul kekhawatiran bahwa pemerintah Xi Jinping mempersenjatai aparatnya untuk membombardir media sosial Taiwan dengan disinformasi. Tujuannya adalah untuk mendelegitimasi Tsai yang sejak terpilih telah dijauhi oleh Tiongkok.
Semakin hari Tiongkok kian takut jika Tsai benar-benar mendorong kemerdekaan formal Taiwan. Mengadakan referendum tersebut dinilai sebagai indikator bahwa Taiwan ingin memperlihatkan sistem pemerintahannya sangat berbeda dari Tiongkok.
Selain menggunakan gaya propaganda Rusia melalui internet, Tiongkok juga merespons dengan peningkatan latihan militer di sekitar Taiwan. Seorang juru bicara Pemerintah Tiongkok mengatakan kepada harian South China Morning Post bahwa latihan militer pada Mei 2018 ditujukan untuk memberi "peringatan keras" kepada Taiwan agar tak mendeklarasikan kemerdekaan secara formal.
Tiongkok sendiri memanfaatkan kekuatan ekonomi dan militer mereka untuk mempengaruhi dunia internasional agar mengisolasi Taiwan. Mayoritas negara di dunia memilih mengadopsi One China Policy sejak era Perang Dingin.
Dengan kata lain, negara-negara tersebut mengakui bahwa Taiwan adalah bagian dari Tiongkok. Sejauh ini hanya 17 negara yang menyatakan sebaliknya. Namun, sejak Donald Trump terpilih, relasi Tiongkok dan Amerika Serikat merenggang. Ini memunculkan celah bagi Taiwan untuk mendekati Amerika Serikat, begitu juga sebaliknya.
Seperti dilaporkan Nikkei Asian Review, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo sempat mengatakan; "terkait hubungan kuat kami dengan Taiwan yang demokratis, saya menegaskan kembali kebijakan Amerika Serikat tidak berubah dan kami khawatir terhadap meningkatnya upaya Tiongkok untuk menekan ruang internasional Taiwan."