Jakarta, IDN Times - Pemerintah Togo mengumumkan larangan demonstrasi dalam sepekan ke depan untuk menolak penangkapan aktivis dan politikus oposisi pada Rabu (10/4/2024). Pemerintah setempat bahkan menyebut segala bentuk unjuk rasa tersebut ilegal.
Sejak pekan lalu, otoritas Togo telah menangkap sejumlah aktivis dan politikus oposisi yang menentang perubahan sistem pemerintahan. Mereka menolak perubahan sistem parlementer yang dipandang sebagai cara memperpanjang dominasi dinasti Gnassingbe.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Togo mengutarakan bahwa protes akan berlangsung pada Kamis (11/4/2024). Pihaknya pun menyebut demonstrasi hanya akan mengakibatkan kerusakan dan ketidaktertiban.
Dilansir Africa News, Kantor Kejaksaan Togo mengklaim bahwa penangkapan sejumlah politikus oposisi dan aktivis karena mereka telah melakukan pelanggaran dan mengganggu ketertiban umum.
Sebelumnya, pemerintah setempat telah menangkap seorang juru bicara oposisi Togo, Thomas Kokou Nsoukpoe karena memobilisasi demo. Ia pun mengatakan bahwa penangkapannya dilakukan secara paksa dan dengan cara yang brutal.
Dalam sepekan terakhir, pemerintah Togo telah menangkap sembilan aktivis dan politikus oposisi. Kesembilan orang tersebut baru dibebaskan pada Selasa (9/4/2024).
Juru bicara oposisi Togo Eric Dupuy menekankan koalisi partai oposisi akan tetap mengadakan demonstrasi meski mendapat ancaman larangan dari pemerintah.
"Ketika mereka dalam keadaan panik. Mereka selalu siap menggunakan segala macam cara untuk melawan pihak oposisi. Namun, segala tindakan pemerintah tidak akan menggoyahkan kami," tegasnya, dikutip Associated Press.
Dalam 2 dekade terakhir, demonstrasi anti-pemerintah di Togo berakhir ricuh antara aparat kemanan dan demonstran. Bahkan, sudah ada ratusan orang yang tewas dan terpaksa melarikan diri usai demo besaran-besaran pada 2005 dan 2017.
Pemimpin Amnesty International Togo Aime Adi mengatakan bahwa masyarakat masih takut dan ragu melihat pengalaman demonstrasi di masa lalu yang berujung pada kericuhan dan pembubaran massa secara brutal.
Setelah ditunda, pemerintah Togo akhirnya menetapkan jadwal pemilu regional dan parlemen yang baru pada 29 April 2024. Awalnya, pemerintah menjadwalkan pemilu akan dilaksanakan pada 13 April dan kemudian diundur pada 20 April.
Parlemen Togo mengatakan bahwa penundaan ini karena perlu diadakannya konsultasi terkait dengan reformasi sistem pemerintahan di Togo. Apalagi setelah Togo mengubah sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer.
Perubahan sistem tersebut menimbulkan kontroversi dan mendapat kecaman dari oposisi. Mereka menyebut perubahan tersebut sebagai langkah Presiden Faure Gnassingbe, yang sudah memimpin Togo selama 19 tahun untuk memperpanjang kekuasaannya.
Sistem baru ini membuat presiden tidak langsung dipilih oleh rakyat melainkan dipilih oleh anggota parlemen. Selain itu, lama periode jabatan presiden diubah dari 5 tahun menjadi 6 tahun, tapi hanya diperbolehkan sekali menjabat.