Trump Cabut Sanksi Terhadap Pemukim Israel di Tepi Barat

Pada Selasa (21/1/2025), Otoritas Palestina (PA) mengecam pencabutan sanksi tersebut, dengan mengatakan bahwa tindakan itu akan menyebabkan peningkatan kekerasan terhadap warga Palestina.

"Pencabutan sanksi terhadap pemukim ekstremis mendorong akan mereka untuk melakukan lebih banyak kejahatan terhadap rakyat kami," kata Kementerian Luar Negeri Palestina dalam sebuah pernyataan, merujuk pada serangan baru-baru ini yang dilakukan oleh pemukim di Tepi Barat, yang mengakibatkan 21 warga Palestina terluka.

Warga Palestina dan kelompok hak asasi manusia telah melaporkan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh pemukim Israel terus meningkat, terutama sejak meletusnya perang di Gaza.

Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, sedikitnya 860 warga Palestina, termasuk 175 anak-anak, telah tewas dan lebih dari 6.700 lainnya terluka akibat serangan yang dilakukan oleh pemukim dan tentara Israel di seluruh Tepi Barat sejak Oktober 2023, dilansir dari Al Jazeera.

Sementara itu, para pejabat Israel menyambut baik keputusan Trump untuk mencabut sanksi tersebut. Yossi Dagan, kepala Dewan Pemukiman Tepi Barat Utara, menyebut langkah itu sebagai pesan politik bahwa AS telah kembali menjadi sahabat Israel.

"Inilah pelurusan ketidakadilan selama bertahun-tahun, di mana kebijakan yang menyimpang telah dijalankan oleh pemerintahan Amerika serta elemen-elemen lokal yang keliru membedakan antara pencinta dan musuh," tulis Itamar Ben-Gvir, mantan menteri keamanan nasional sayap kanan, di media sosial X.

Menteri Keuangan Bezalel Smotrich juga mengatakan bahwa sikap Trump ini menunjukkan hubungan mendalamnya dengan orang-orang Yahudi dan hak historis mereka atas tanah tersebut.

“Sanksi ini merupakan tindakan campur tangan asing yang terang-terangan dalam urusan internal negara Israel dan merusak prinsip-prinsip demokrasi serta hubungan timbal balik antara kedua negara sahabat,” ungkapnya.

Sanksi AS terhadap para pemukim diterapkan setelah pemerintahan Biden berulang kali mendesak pemerintah Israel untuk mengambil tindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan para ekstremis, yang dianggap dapat menghambat terwujudnya solusi dua negara antara Israel dan Palestina.

Sejak Perang Arab-Israel 1967, Israel telah menduduki Tepi Barat Sungai Yordan, yang diinginkan oleh Palestina sebagai inti dari negara merdeka. Israel telah membangun pemukiman di sana, yang dianggap ilegal menurut hukum internasional. Namun, Israel menolak pandangan ini, dengan alasan adanya hubungan historis dan alkitabiah dengan tanah tersebut.

Dilansir dari Reuters, pendekatan Trump terhadap permukiman sangat berbeda. Selama masa jabatan pertamanya pada 2019, Trump meninggalkan prinsip lama AS yang menyatakan bahwa permukiman tersebut ilegal. Prinsip itu kemudian dikembalikan oleh Biden.

Pada Oktober 2024, Israel Ganz, ketua dewan permukiman utama Yesha yang memiliki hubungan dekat dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, mengungkapkan bahwa bahwa ia berharap sanksi akan dicabut jika Trump memenangkan pemilu.