Trump Perintahkan Pembentukan Dana Investasi Nasional 

Dilansir The Guardian, Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, mengatakan dana ini ditargetkan beroperasi dalam satu tahun ke depan.

“Kami akan mendirikannya dalam 12 bulan,” ujarnya.

Menurutnya, aset negara akan dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat AS.

Trump menunjuk Bessent dan Howard Lutnick, calon Menteri Perdagangan, untuk memimpin inisiatif ini. Meski belum ada kepastian mengenai sumber dana, Trump sebelumnya menyebut pendapatan dari tarif impor bisa menjadi salah satu opsi pembiayaan.

Saat ini, lebih dari 100 negara memiliki dana investasi nasional, termasuk China, Norwegia, dan Uni Emirat Arab. Beberapa negara bagian AS juga memiliki dana serupa, dengan Alaska sebagai yang terbesar, senilai lebih dari 80 miliar dolar AS (sekitar Rp1.314 triliun).

Selain untuk pengembangan ekonomi, dana ini juga dirancang untuk membiayai proyek infrastruktur seperti bandara dan jalan raya. Trump juga menyebut dana ini dapat membantu memperluas pengaruh AS di wilayah seperti Panama dan Greenland.

Selain itu, dana ini berpotensi digunakan untuk akuisisi TikTok.

“Kami mungkin akan melakukan sesuatu dengan TikTok, atau mungkin tidak,” ujar Trump.

Sebelumnya, TikTok sempat diblokir sebelum pemerintah AS memberlakukan aturan yang mengharuskan ByteDance, pemilik TikTok, untuk menjualnya atau menghadapi larangan mulai 19 Januari 2025.

Setelah kembali menjabat pada 20 Januari 2025, Trump menandatangani perintah eksekutif yang menunda larangan tersebut selama 75 hari. Ia menyatakan masih berdiskusi dengan berbagai pihak dan kemungkinan akan mengumumkan keputusan terkait TikTok pada Februari 2025.

Pembentukan dana investasi nasional menimbulkan perdebatan. Negara-negara lain yang memiliki dana serupa umumnya memiliki kelebihan anggaran atau sumber daya alam melimpah. Sebaliknya, AS selama ini mengalami defisit anggaran yang tinggi.

Dilansir CNBC Internasional, Norwegia memiliki dana investasi nasional terbesar di dunia, dengan aset mencapai 1,7 triliun dolar AS (sekitar Rp27.939 triliun), diikuti oleh China Investment Corporation dengan 1,3 triliun dolar AS (sekitar Rp21.365 triliun). Dana-dana ini berinvestasi di berbagai sektor, termasuk saham, obligasi, real estat, dan infrastruktur.

Namun, ada kekhawatiran mengenai transparansi dan potensi konflik kepentingan.

“Kurangnya aturan tata kelola yang ketat bisa membuka peluang korupsi,” kata para kritikus.

Beberapa negara menggunakan dana ini sebagai alat pengaruh politik, seperti dana investasi Arab Saudi yang membiayai proyek-proyek di Silicon Valley.

Trump kini harus mendapatkan persetujuan Kongres untuk melaksanakan rencana ini. Jika disetujui, Kongres akan memiliki kendali terbatas atas pengelolaannya. Sementara itu, pemerintahan Biden sebelumnya juga sempat mempertimbangkan konsep serupa untuk mendanai infrastruktur dan industri manufaktur domestik sebelum pemilu November 2024.