Trump Syaratkan Arab Saudi Normalisasi dengan Israel demi Nuklir

Trump menyampaikan bahwa pemerintahannya tidak keberatan dengan pembangunan fasilitas nuklir sipil di Arab Saudi. Namun, ia menekankan bahwa kesepakatan tersebut tidak mengizinkan adanya proses pengayaan uranium di wilayah kerajaan.

Berbagai syarat tambahan ini dinilai akan membuat proses finalisasi perjanjian menjadi semakin kompleks. Walau begitu, Trump mengklaim bahwa ketetapan terkait Perjanjian Abraham sebenarnya sudah dipahami sejak awal oleh pejabat Arab Saudi.

Juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt menyatakan bahwa presiden AS memegang kendali atas keputusan akhir kesepakatan ini. Ia menyebut Trump telah berulang kali meminta Arab Saudi untuk menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel.

"Kesepakatan dengan Arab Saudi ini bergantung pada syarat tersebut, sejauh yang menjadi perhatian presiden," ujar Karoline Leavitt pada Jumat (24/7/2026), dilansir NPR.

Perjanjian kerja sama nuklir ini sebelumnya ditandatangani oleh Menteri Energi AS Chris Wright dan Menteri Energi Arab Saudi Pangeran Abdulaziz bin Salman. Kesepakatan berdurasi 30 tahun tersebut melibatkan perusahaan-perusahaan asal AS seperti Westinghouse dalam pembangunan reaktor nuklir Arab Saudi.

Pemerintah Arab Saudi menyambut kerja sama ini sebagai bagian dari upaya mendiversifikasi sumber energi nasional mereka. Langkah ini bertujuan mengurangi konsumsi minyak mentah domestik agar pasokan minyak untuk komoditas ekspor tetap terjaga.

Pihak Kerajaan Arab Saudi hingga kini belum memberikan tanggapan resmi mengenai syarat baru yang diajukan Trump. Kendati demikian, Riyadh selama ini menegaskan bahwa normalisasi dengan Israel hanya bisa terwujud jika ada jalur jelas menuju pembentukan negara Palestina.

Di sisi lain, Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menyambut positif potensi bergabungnya Arab Saudi ke dalam Perjanjian Abraham. Kantor PM Israel menilai langkah ini akan menjadi lompatan bersejarah bagi perdamaian di Timur Tengah.

Rencana program nuklir Arab Saudi memicu kekhawatiran dari sejumlah pakar nonproliferasi dan pejabat politik di Washington maupun Israel. Mereka menilai program tersebut berisiko memberikan landasan bagi Arab Saudi untuk mengembangkan senjata nuklir di masa depan.

Sejumlah anggota Kongres AS dari Partai Demokrat dan Republik juga mempertanyakan keputusan pemerintah memberikan akses teknologi nuklir ke Riyadh. Apalagi, draf perjanjian dikabarkan tidak memuat protokol tambahan pengawasan ketat dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA).

Negara lain seperti Aljazair, Turki dan Mesir diprediksi akan menuntut hak nuklir serupa. Saat ini, draf kerja sama nuklir AS-Saudi masih harus melewati proses peninjauan oleh Kongres AS selama 90 hari.

"Rancangan perjanjian ini berisiko menarik seluruh kawasan Timur Tengah ke dalam perlombaan senjata nuklir," kata mantan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman.