Trump: Umat Kristen Tak Perlu Memilih Lagi Usai Pemilu 2024

Pernyataan ini disampaikan di hadapan pendukungnya yang mayoritas beragama Kristen konservatif. Trump sendiri sebelumnya dinilai tidak pernah menunjukkan ketaatan beragama yang khusus sebelum memasuki dunia politik.

Menanggapi kontroversi yang muncul, juru bicara kampanye Trump, Steven Cheung, mencoba mengklarifikasi pernyataan tersebut.

"Presiden Trump berbicara tentang menyatukan negara ini dan membawa kemakmuran bagi setiap warga Amerika, berbeda dengan lingkungan politik yang memecah belah yang telah menabur begitu banyak perpecahan," ujar Cheung, dikutip dari New York Times.

Pernyataan Trump ini bukan yang pertama kali memicu kontroversi. Sebelumnya, dalam wawancara dengan Sean Hannity, Trump pernah mengatakan dia akan menjadi diktator pada hari pertama jika terpilih kembali. Dia berjanji menggunakan kesempatan itu untuk fokus pada penutupan perbatasan dan pengeboran minyak.

Pernyataan Trump segera memicu berbagai reaksi. Para kritikus dan ahli otokrasi memperingatkan publik untuk menganggap serius pernyataan semacam itu.

"Ini bukan nasionalisme Kristen yang halus. Dia berbicara tentang mengakhiri demokrasi kita dan membangun negara Kristen," kritik Andrew Seidel, pengacara konstitusi dan hak-hak sipil, dilansir dari The Guardian.

Tim kampanye Harris secara konsisten melabeli Trump sebagai ancaman terhadap demokrasi. James Singer, juru bicara kampanye Harris, mengkritik Trump dalam sebuah pernyataan karena berbohong tentang pemilihan 2020.

Pernyataan Trump juga tidak terlepas dari klaim berkelanjutannya bahwa pemilihan 2020 dicurangi. Klaim ini telah menginspirasi sebagian pendukungnya untuk menyerbu Capitol pada 6 Januari 2021, dalam upaya untuk mempertahankan kekuasaannya.

Trump juga telah berulang kali mengungkapkan kekagumannya pada pemimpin-pemimpin otoriter seperti Vladimir Putin dari Rusia, Viktor Orbán dari Hungaria, dan Kim Jong-un dari Korea Utara. Hal ini semakin menambah kekhawatiran tentang kecenderungan otoriternya.

Menariknya, sentimen Trump tampaknya mendapat dukungan dari sebagian masyarakat AS. Jajak pendapat Ipsos menemukan bahwa 41 persen orang AS percaya memiliki pemimpin kuat yang tidak perlu repot dengan parlemen dan pemilihan adalah cara yang baik untuk memerintah.

Meskipun pernyataan Trump mengkhawatirkan, Konstitusi AS membatasi secara ketat masa jabatan presiden. Amendemen ke-22 AS hanya mengizinkan dua periode kepresidenan, yang berarti Trump harus turun dari jabatannya pada awal 2029 jika terpilih kembali. Mengubah aturan ini membutuhkan proses yang sangat sulit dan belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu persetujuan dari mayoritas besar Kongres dan negara bagian.

Sementara itu, jajak pendapat terbaru dari Fox News menunjukkan Trump berada dalam persaingan ketat dengan Harris di negara-negara swing kunci yang dapat menentukan hasil pemilihan November mendatang. Ini menunjukkan bahwa meskipun kontroversial, Trump masih memiliki dukungan yang signifikan dari sebagian masyarakat AS.