Turki Kutuk Pencabutan Embargo Senjata Siprus oleh AS

Melansir Politico, Turki mengimbau AS untuk mempetimbangkan kembali keputusannya dan menyarankan untuk membuat kebijakan yang seimbang terhadap kedua belah pihak.

Pulau Mediterania terbagi antara negara Siprus, yang diakui secara internasional, dan Republik Turki Siprus Utara, yang memisahkan diri setelah Turki melancarkan invasinya pada 1974. Invasi tersebut merupakan tanggapan atas kudeta, yang disponsori oleh pemerintah militer yang saat itu memerintah Yunani. 

Pada 1987, AS memberlakukan embargo senjata di seluruh Siprus. Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong adanya reunifikasi.

Embargo tersebut membuat Siprus harus beralih kepada Rusia untuk memenuhi alutsistanya. Adapun pembelian oleh Siprus yakni helikopter serang Mi-35, tank T-8, dan sistem rudal anti pesawat Tor-M1.

Presiden Siprus, Nicos Anastasiades pada hari Sabtu, menyambut baik keputusan oleh Washington yang mencabut embargo yang telah berlaku puluhan tahun. Adapun syarat untuk menghilangkan sanksi oleh AS, yakni Nicosia harus memblokir kapal perang Rusia dari pelabuhannya.

“Ini adalah keputusan penting yang mencerminkan hubungan strategis yang berkembang antara kedua negara, termasuk di bidang keamanan,” katanya.

Meski demikian, kritikus menganggap bahwa embargo itu tergolong kontraproduktif karena memaksa Republik Siprus untuk mencari mitra lain. Sementara Turki, yang merupakan anggota NATO, telah menempatkan pasukan di Republik Turki Siprus Utara yang dideklarasikan sendiri sejak invasi 1974.

“Siprus telah memenuhi persyaratan yang diperlukan di bawah undang-undang yang relevan untuk memungkinkan persetujuan ekspor, ekspor ulang, dan transfer artikel pertahanan,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price pada hari Jumat, menambahkan bahwa embargo akan berakhir pada 2023 mendatang.

Melansir Al Jazeera, pada Desember 2019, Kongres AS memilih untuk mencabut embargo senjata Siprus, hal itu untuk memungkinkan adanya ekspor senjata militer “tidak mematikan” dari Washington kepada Nikosia.

Embargo tersebut juga berpotensi memungkinkan Siprus semakin dekat dengan Rusia, yang mana keduanya telah menandatangani perjanjian terkait akses untuk ke pelabuhannya pada 2015.

Republik Siprus terpecah dalam pendudukan Turki pada 1974, yang disebabkan oleh kudeta singkat dari Yunani. Sejak itulah, Republik Siprus dijalankan oleh pemerintahan Siprus Yunani.