Ukraina Kritik Pembukaan Penerbangan Rusia-Georgia

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina, Oleg Nikolenko mengungkapkan bahwa keputusan penghapusan visa dan pengembalian penerbangan adalah kompensasi politik dari Rusia. Ia menyebutnya sebagai perjanjian dengan Iblis. 

"Rusia menawarkan Georgia sebuah perjanjian dengan Iblis. Dalam perjanjian dengan Iblis, seperti yang Anda ketahui. Iblis akan selalu menang," tulis Nikolenko  dalam akun Facebook-nya pada Kamis (11/5/2023), dikutip Ukrinform. 

"Kami meminta agar pemerintah Georgia menentang keputusan Rusia dan mulai menjatuhkan sanksi kepada Rusia. Terkait invasi Ukraina, serta memperlambat proses integrasi Eropa," sambungnya. 

Nikolenko menambahkan, normalisasi hubungan Moskow-Tbilisi ini berbanding terbalik dengan fakta bahwa Rusia telah mengokupansi 20 persen teritori Georgia. Ia mengungkapkan Rusia telah melakukan berbagai kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) selama menduduki sebagian teritori Georgia. 

Mendengar keputusan Rusia, juru bicara Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri, Peter Stano, mendorong agar Georgia tetap beraliansi dengan blok Eropa. Ia meminta agar Tbilisi menjatuhkan sanksi kepada maskapai Rusia atas invasi Ukraina. 

"UE mendorong Georgia yang berharap menjadi kandidat anggota UE agar mengikuti keputusan UE dan negara lain soal sanksi kepada Rusia, termasuk dalam sektor penerbangan. Kami juga menganjurkan agar Georgia tetap berhati-hati terhadap segala upaya Rusia menghindari sanksi," ungkap Stano.

Stano mengungkapkan bahwa Georgia sebaiknya meninjau kembali keamanan dalam maskapai Rusia yang akan masuk ke teritorinya. Pasalnya, sanksi UE telah mengakibatkan 95 persen pesawat milik maskapai Rusia tidak dapat diperbarui. 

Kepala Partai Georgian Dream, Irakli Kobakhidze menyampaikan bahwa pesawat maskapai Rusia yang mendapat sanksi dari komunitas internasional tidak boleh masuk dalam wilayah udara Georgia. 

"Pemerintah Georgia akan bertindak penuh sesuai dengan kebijakan dan aturan internasional terhadap Rusia sejak awal pecahnya konflik," terang Kobakhidze. 

"Kami sudah mendengar segala tudingan kepada Georgia yang dijadikan alat oleh Rusia menghindari sanksi. Namun, tidak dapat satu pun bukti yang menunjukkan klaim tersebut nyata. Pemerintah Georgia tidak akan memperbolehkan penghindaran sanksi," tambahnya. 

Dilaporkan Agenda, Perdana Menteri Georgia, Irakli Garibashvili ikut mengutarakan bahwa tidak akan ada maskapai yang disanksi internasional di wilayahnya. Ia menekankan pesawat yang melayani penerbangan ke Moskow hanya boleh dari maskapai yang tidak disanksi. 

"Tidak ada masalah penerbangan udara dengan Rusia. Setiap pekan ada lebih dari 100 penerbangan dari Rusia ke Azerbaijan dan Israel. Saya hanya ingin memastikan pertemanan kami di Eropa dan di mana pun itu," terangnya.