Uni Eropa Akan Bekukan Dana Bantuan ke Hungaria Senilai Rp333 Triliun

Keterangan di atas disampaikan oleh Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, dalam pidato tahunan Parlemen Eropa. Ia menegaskan akan membekukan dana bantuan bagi anggota yang merusak demokrasi dan tidak berhasil memberantas korupsi. 

"Kita harus memperjuangkan demokrasi kita. Saya ingin kita berfokus pada kasus korupsi," tegas von der Leyen, tanpa mengungkap secara spesifik negara mana yang dimaksud, dikutip dari Reuters.

Sesuai pernyataannya, dana bantuan tersebut mencapai 70 persen dari 22,5 miliar euro (Rp333,9 triliun) dari dana belanja UE 2021-2027. Dalam rencana tersebut, Hungaria diperkirakan tidak dapat mengaksesnya. 

Keputusan itu merupakan bentuk proses panjang dalam mengatur seluruh anggotanya agar tidak melenceng dari norma demokrasi. Sementara, keputusan itu akan diumumkan pada Minggu ini. 

Meskipun demikian, UE masih memberikan kesempatan kepada Hungaria untuk mendapatkan akses dana tersebut. Syaratnya negara Eropa Timur itu harus berbenah dan mereformasi struktur pemerintahan dengan serius sebelum keputusan terakhir. 

"Komisi Eropa akan mengadopsi penilaian nyata dan ketat apabila adanya ketidaksesuaian, tapi tetap harus diperhatikan bahwa Hungaria sudah bergerak ke arah yang benar dan memulai langkah pertama menuju reformasi," tutur salah satu pejabat UE, dilansir Politico.

Tetapi, UE mengaku bahwa kepercayaan terhadap Hungaria menurun dan khawatir dengan sistem di negara tersebut. Maka dari itu, nantinya Dewan Eropa yang akan memutuskan apakah Hungaria berhak mendapatkan kesempatan membuktikan diri atau tidak. 

Setelah Dewan mendapatkan proposal dari Komisi Eropa, nantinya dibutuhkan waktu satu bulan dalam mengambil keputusan. Jangka waktu keputusan bisa diperpanjang hingga maksimal dua bulan setelahnya. 

Apabila proposal diwujudkan, maka akan menjadi preseden pertama UE menjatuhkan hukuman kepada anggotanya. Pasalnya, UE sudah mengkhawatirkan terkait aturan hukum di beberapa negara Eropa Timur yang menyalahi prinsip demokrasi, seperti di Hungaria dan Polandia. 

Pada kesempatan itu, anggota Parlemen Eropa, Gwendoline Delbos-Corfield, mengungkapkan bahwa Hungaria tidak bisa disebut sebagai negara demokrasi sepenuhnya. Bahkan, UE ikut mengritik negara Eropa Timur itu semakin menjauhkan diri dari nilai-nilai Eropa, dilaporkan Hungary Today. 

Di sisi lain, pihak oposisi Hungaria mengajukan proposal kepada UE agar dana tersebut langsung diserahkan secara merata kepada pemerintah daerah dan warga, tanpa melalui pemerintah pusat.