Jakarta, IDN Times - Pemerintah Prancis memproyeksikan utang publik meningkat tajam dan mencapai rekor tertinggi pada 2026. Kenaikan tersebut mendapat perhatian dari pasar regional dan pengamat ekonomi internasional.
Pemerintah Prancis tengah menyiapkan kebijakan fiskal baru untuk menjaga kondisi keuangan negara di tengah pengawasan ketat Uni Eropa. Situasi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah menjelang pemilihan umum yang dijadwalkan berlangsung pada 2027.
Kementerian Ekonomi dan Keuangan Prancis memproyeksikan rasio utang publik mencapai 119,3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2026 dan meningkat menjadi 121,7 persen pada 2027. Angka tersebut menjadi yang tertinggi sejak badan statistik nasional INSEE menerapkan metode penghitungan modern pada akhir 1995.
Proyeksi rasio utang pada 2027 itu lebih dari dua kali lipat batas yang ditetapkan Uni Eropa, yakni 60 persen dari PDB. Posisi tersebut menempatkan Prancis sebagai salah satu negara dengan rasio utang tertinggi di zona euro, bersama Yunani dan Italia.
“Kenaikan ini terjadi secara otomatis sebagai konsekuensi dari defisit yang tetap tinggi,” kata pejabat Kementerian Keuangan Prancis, dilansir Tribune.
Kenaikan utang publik Prancis dipengaruhi defisit anggaran tahunan yang terus berada di atas batas Uni Eropa sebesar 3 persen dari PDB. Defisit fiskal Prancis tercatat 5,1 persen pada 2025 dan diproyeksikan meningkat menjadi 5,4 persen pada 2026.
Besarnya kesenjangan antara penerimaan dan belanja negara membuat Prancis berada di bawah pengawasan fiskal ketat Uni Eropa selama dua tahun berturut-turut. Pemerintah menargetkan defisit anggaran dapat menyusut secara bertahap menjadi 5 persen pada 2027.
“Target penurunan defisit anggaran hingga lima persen merupakan langkah yang ambisius dan tentunya dapat direalisasikan,” ujar Menteri Ekonomi dan Keuangan Prancis, Roland Lescure.
Perdana Menteri Prancis, Sébastien Lecornu, mengumumkan rencana penghematan fiskal dengan memangkas belanja negara senilai 54 miliar euro (Rp1,1 kuadriliun) dalam rancangan anggaran 2027. Draf kebijakan tersebut telah diserahkan kepada Dewan Tinggi Keuangan Publik untuk dinilai dari aspek makroekonomi.
Pemerintah menyerahkan rencana pemangkasan insentif pajak bagi pensiunan yang sensitif secara politik kepada parlemen guna menghindari kebuntuan menjelang pemilu 2027. Meski mendapat penolakan dari kelompok oposisi, pengawas keuangan independen menilai Prancis masih memiliki ruang untuk memperbaiki kondisi keuangan negara.
“Prancis tidak ditakdirkan hancur, asalkan pilihan yang diambil cepat dan bertanggung jawab,” kata Ketua Dewan Tinggi Keuangan Publik Prancis, Amélie de Montchalin.