Utusan AS Siap Damaikan Lebanon-Israel soal Sengketa Laut Mediterania

Dilaporkan Al Jazeera, Hochstein tidak berbicara kepada wartawan setelah pertemuan 40 menitnya dengan Aoun.

Sebelumnya, diberitakan bahwa Aoun mengajukan proposal yang menunjukkan kesiapannya menyerahkan Karish secara penuh ke Israel, tetapi dengan imbalan ladang Qana yang membentang jauh ke daerah yang disengketakan.

Pada Februari lalu, Hocstein juga sempat menawarkan sebagian besar wilayah sengketa kepada pemerintah Lebanon, namun tawaran tersebut tidak ditanggapi.

Dilansir Reuters, Aoun sebelum pembicaraan telah menuntut agar Israel menghentikan aktivitasnya di Karish sampai sengketa tersebut diselesaikan.

Sebelumnya, sebuah kapal Energean yang berbasis di London pada pekan lalu memulai eksplorasi gas di wilayah itu, yang memicu tindakan reaktif dari Lebanon.  

Sengketa tersebut menaikkan tensi di antara kedua negara. Hizbullah telah mengeluarkan pernyataan bahwa mereka siap mengambil tindakan keras, jika pemerintah Lebanon menganggap masalah tersebut melanggar batas perairannya.

Hizbullah telah berulang kali mengatakan bahwa mereka akan menggunakan senjatanya untuk melindungi hak-hak ekonomi Lebanon.

Ketika ditanya terkait apa yang bisa PBB lakukan, Juru bicara Stephane Dujarric mengatakan, PBB dapat membantu kedua negara untuk melakukan perundingan atas sengketa tersebut. Sengketa itu sendiri telah berlangsung selama sepuluh tahun terakhir.

Pada 2012, Lebanon menolak proposal AS yang akan membuat negara itu mendapatkan 550 kilometer persegi atau hampir dua pertiga dari wilayah tersebut, dengan Israel mendapatkan sepertiga sisanya. Tawaran itu dikenal pada saat itu sebagai "Hoff Line".

AS mulai menengahi pembicaraan tidak langsung tentang masalah itu sejak 2020. Beirut berharap bisa mencapai kesepakatan yang kemudian dapat membantu membuka cadangan gas yang berharga untuk meringankan krisis keuangan terburuknya.

Pada akhir Mei, kabinet Lebanon meloloskan road map untuk pemulihan ekonomi yang telah lama ditunggu-tunggu, meskipun ada keberatan dari para menteri Hizbullah.

“Langkah terpenting yang harus kita ambil sesegera mungkin adalah membentuk pemerintahan, karena negara tanpa pemerintahan akan runtuh menuju situasi yang lebih buruk lagi,” kata Naim Qassem, wakil pimpinan Hizbullah.