Indonesia Serukan Tatanan Ekonomi Dunia Baru, World Bank-IMF Usang!
Menlu RI Retno Marsudi (Dok. Billy PTRI New York)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
New York, IDN Times – High Level Dialogue on Financing for Development (HLD FfD) digelar di sela-sela rangkaian Sidang Majelis Umum ke-78 Perserikatan Bangsa-Bangsa (SMU PBB) pada Rabu (20/9/2023). Acara ini merupakan pertemuan untuk memobilisasi komitmen politik guna mempercepat realisasi Sustainable Development Goals (SDGs) yang ditargetkan pada 2030.
HLD FfD 2023 mengusung tema Financing the SDGs for a world where no one is left behind.
“Pada SDG Summit, para pemimpin menyuarakan pesan yang sama, yaitu tujuan SDGs kita dalam keadaan yang mengerikan dan membutuhkan rencana penyelamatan,” kata Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, dalam forum tersebut.
“Keuangan adalah aspek krusial agar SDGs kembali pada jalurnya, secara khusus untuk negara berkembang. Oleh sebab itu, kita harus menciptakan lingkungan yang mendukung negara berkembang untuk tumbuh dan mengeksplor lebih jauh inovasi keuangan bagi SDGs,” tambahnya.
1. Harus ada terobosan ekonomi
Pada kesempatan itu, Retno membeberkan dua hal yang perlu disorot, yaitu melawan ketidakadilan ekonomi dan perlunya inovasi pendanaan.
Untuk isu pertama, Retno menuturkan bahwa tatanan ekonomi global saat ini lahir dari puing-puing Perang Dunia, yang menguntungkan negara industri dan menjadikan negara berkembang atau Global South terbebankan utang.
“Kita butuh terobosan untuk memperbaiki ekonomi agar lebih representatif dan mewakili kepentingan negara berkembang. Diskriminasi perdagangan juga harus dihentikan dan hak pembangunan harus dijamin,” kata Retno.
“Arsitektur keuangan internasional, termasuk institusi Bretton Woods (World Bank dan IMF), harus direformasi. Hanya melalui adaptasi dengan dunia saat ini, maka kita bisa memiliki ruang untuk terus tumbuh,” tambah dia.
2. Usulan dari Indonesia soal pendanaan
Editor’s picks
Menlu RI Retno Marsudi dalam media briefing di Kantor PTRI PBB di New York (IDN Times/Vanny El Rahman)Perihal kedua yang disorot Retno adalah inovasi keuangan. Dia mengusulkan skema kerja sama public-private partnership demi implementasi SDGs.
Retno kemudian membahas upaya-upaya Indonesia untuk mempersempit kesenjangan keuangan melalui berbagai mekanisme pendanaan, seperti sukuk hijau dan keuangan syariah, SDG bonds, ekonomi carbon, dan blended finance.
“Tahun lalu, Indonesia juga mengeluarkan inisatif yang dinamakan National Financing Framework untuk mengoptimalkan keselarasan rencana SDGs dengan pendanaannya,” kata Retno.
“Di waktu krusial ini, kita lebih membutuhkan kolaborasi daripada sekeadar rektorika. Pemerintah, sektor swasta, dan institusi internasional harus bekerja sama untuk mempromosikan SDGs. Bersama, kita dapat membuat investasi iklim yang lebih kondusif, berkelanjutan, dan menguntungkan,” sambung Retno.
3. Pembahasan SDG stimulus plan
Ilustrasi dolar AS ( ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)Pada forum yang sama, turut dibahas SDG stimulus plan yang merupakan inisiatif Sekjen PBB, untuk mengurangi beban utang dan mendorong akses terhadap dana pembangunan. Implementasinya beragam, bisa melalui reformasi institusi arsitektur keuangan maupun inovasi pendanaan lainnya.
Setidaknya ada tiga usulan yang dibahas terkait SDG stimulus plan, yaitu:
- Mengurangi beban utang dan risiko gagal bayar, melalui konversi utang menjadi utang jangka panjang (lebih dari 30 tahun) dengan suku bunga rendah.
- Scale-up pendanaan atau investasi jangka panjang, dan meng-align investasi dengan SDGs.
- Memperluas akses contigency financing untuk negara yang membutuhkan dan dapat diakses sewaktu-waktu
Berita Terkini Lainnya
