Kekerasan Junta Militer Myanmar Sebabkan 250 Ribu Orang Mengungsi
Pendemo memprotes kudeta militer di Yangon, Myanmar, Rabu (17/2/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk hak asasi manusia (HAM) di Myanmar, Tom Andrews, menyampaikan lebih dari 250 ribu warga harus mengungsi akibat aksi represif aparat dalam meredam demonstrasi anti-kudeta.
Sebagaimana diberitakan media lokal, aparat tidak hanya menindak warga yang berkerumun di ruang publik, mereka juga mendatangi setiap rumah untuk mencari orang-orang yang dianggap mengganggu stabilitas negara. Militer bahkan tidak ragu untuk menyerang anak di bawah umur atau menyiksa orang tua di depan anak-anaknya.
"Mengerikan ketika mengetahui bahwa serangan junta menyebabkan seperempat juta warga Myanmar harus mengungsi,” cuit Andrews melalui Twitter @RapporteurUN pada Rabu (21/4/2021).
"Dunia harus segera bertindak untuk mengatasi bencana kemanusiaan ini," tambah dia.
1. Berikut laporan tentang warga yang mengungsi
Pengunjuk rasa menggelar aksi protes terhadap kudeta militer di Kota Yangon, Myanmar, Sabtu (6/2/2021). Mereka menuntut pembebasan pemimpin terpilih Myanmar Aung San Suu Kyi. ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer/wsj.Baca Juga: Lebih dari 700 Orang Tewas, PBB Takut Myanmar Rusuh Seperti Suriah
Juru bicara brigade lima dari Persatuan Nasional Karen melaporkan, lebih dari 2.000 orang Karen telah melintasi perbatasan Myanmar ke Thailand. Selain itu, terdapat ribuan lainnya terlantar di dalam negeri.
"Mereka semua bersembunyi di hutan dekat desa mereka," katanya.
Free Burma Rangers, kelompok bantuan Kristen, memperkirakan sedikitnya 24.000 orang mengungsi di negara bagian Karen di tengah serangan mortir darat dan serangan udara pada awal bulan.
"Meskipun serangan udara telah berhenti, serangan darat telah meningkat," kata Direktur Free Burma Rangers David Eubank kepada AFP.
Kebanyakan dari pengungsi adalah petani padi, sehingga krisis diprediksi akan menyebabkan krisis pangan di masa depan, jika mereka tidak kembali ke sawah.
"Anda melihat masalah enam bulan (ke depan) tidak ada makanan," katanya, menambahkan bahwa beberapa orang sedang tidur di goa atau di bawah pohon pisang.
Eubank mengungkap ada serangan udara setiap hari di negara bagian Kachin, yang menyebabkan sedikitnya 5.000 orang telah mengungsi dalam pertempuran baru-baru ini.
Sementara itu, penduduk yang menjaga para pengungsi di negara bagian Kachin khawatir tentang kekurangan pasokan makanan. "Saat ini kami memiliki 980 orang dari 27 desa. Saat ini, kami mengalami kesulitan dengan penyimpanan makanan," kata Brang Shawng, seorang pemimpin dari sebuah kamp di negara bagian Kachin, kepada AFP.
2. Sanksi terbaru dari Amerika Serikat
Pengunjuk rasa memprotes kudeta militer di Yangon, Myanmar, Rabu (17/2/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/StringerDepartemen Keuangan Amerika Serikat (AS) memasukkan bisnis kayu dan mutiara milik Myanmar dalam daftar hitam sanksinya. AS mengatakan bisnis tersebut digunakan untuk menghasilkan pendapatan bagi rezim militer.
Sanksi terhadap Myanmar Timber Enterprise dan Myanmar Pearl Enterprise bertujuan untuk membatasi akses mereka ke perdagangan dan sistem keuangan global, dengan melarang individu dan perusahaan AS untuk berbisnis dengan mereka.
Sanksi tersebut juga membekukan properti yang dimiliki oleh kedua perusahaan di bawah yurisdiksi AS.
"AS akan terus menargetkan saluran pendanaan khusus dan mempromosikan pertanggungjawaban atas kudeta dan kekerasan terkait," kata Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken.
3. Menjelang ASEAN Leaders Summit
Kepala junta Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing, yang menggulingkan pemerintah terpilih dalam kudeta pada 1 Februari, memimpin parade militer pada Hari Angkatan Bersenjata di Naypyitaw, Myanmar, Sabtu (27/3/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/StringerDi tengah eskalasi konflik, para pemimpin Asia Tenggara dan menteri luar negeri akan mengadakan pembicaraan tentang krisis Myanmar di Jakarta pada Sabtu (24/4/2021). Agenda utama dari pertemuan tersebut adalah menghentikan kekerasan yang telah membunuh lebih dari 738 orang sejak 1 Februari 2021 itu.
Pemimpin junta sekaligus dalang kudeta, Min Aung Hlaing, diharapkan hadir dalam pertemuan tersebut. Meski undangan kepada Min Aung menuai protes dari berbagai pihak, perannya sebagai pemimpin de facto dan pemilik otoritas angkatan bersenjata sangat sentral untuk menyudahi krisis.
"Min Aung yang menghadapi sanksi internasional atas perannya dalam kekejaman militer seharusnya tidak disambut pada pertemuan antar pemerintah untuk mengatasi krisis yang dia ciptakan," terang Direktur Asia Human Rights Watch (HRW) Brad Adams, melalui keterangan tertulisnya.
Di sisi lain, pemerintah tandingan National Unity Government (NUG) mendesak ASEAN agar mereka diikutsertakan dalam ASEAN Leaders Summit.
Baca Juga: Otak Kudeta Myanmar Min Aung Hlaing akan Hadiri KTT ASEAN di Jakarta
Berita Terkini Lainnya
