Oposisi Malaysia: Pemerintah Gunakan Lockdown untuk Perkuat Rezim
Suasana jalanan yang sepi di depan Menara Kembar Petronas, Kuala Lumpur, pasca pemerintah Malaysia mengumumkan pembatasan pergerakan karena merebaknya COVID-19, Kamis (19/3/2020). ANTARA FOTO/Reuters.
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pemimpin oposisi, Anwar Ibrahim, menilai Pemerintah Malaysia telah menyalahgunakan wewenang melalui kebijakan lockdown untuk memperkuat kekuasaannya. Pernyataan itu disampaikan setelah pemerintah dinilai gagal mengendalikan pandemik COVID-19, bersamaan dengan penangkapan sejumlah kritikus pemerintah.
Dilansir The Straits Times, Ibrahim menuturkan keresahannya setelah kongres tahunan virtual Partai Keadilan Rakyat (PKR) dihentikan oleh pihak berwenang. Dia bahkan menyebut rezim yang dipimpin oleh Perdana Menteri Muhyiddin Yassin sebagai samseng atau gangster.
Pemerintah meminta supaya kongres tiga hari itu dihentikan pada Jumat malam, meskipun telah disetujui sebelumnya.
"Alih-alih menggunakan kekuatan darurat untuk mempercepat proses administrasi (terkait penanganan pandemik), hal itu malah digunakan untuk mengancam dan menangkap kritik pemerintah," katanya dalam pidato yang disiarkan di Facebook.
"Siapa pun yang mengkritik pemerintah akan ditahan. Apa ini? Negara yang dijalankan oleh samseng," ujar Anwar.
Baca Juga: 7.300 Pekerja Migran Bermasalah Akan Dipulangkan dari Malaysia
1. Agenda politik oposisi dibubarkan karena tidak esensial
Politisi Malaysia Anwar Ibrahim melambaikan tangan kepada pendukung setelah konferensi pers di Petaling Jaya, Malaysia, Rabu 26/2/2020 (ANTARA FOTO/REUTERS/Lim Huey Teng)Kongres yang dimulai pada Jumat pagi dengan pidato dari beberapa pemimpin diperintahkan untuk berhenti pada malam yang sama.
Menurut penuturan Sekretaris Jenderal PKR Saifuddin Nasution, Dewan Keamanan Nasional (NSC) membubarkan acara tersebut karena dinilai sebagai agenda sosial tidak penting. NSC merupakan badan yang dipimpin oleh Muhyiddin dengan tugas menentukan batasan dan protokol COVID-19 di Malaysia.
Kegiatan sosial dilarang di bawah penguncian wilayah yang sedang berlangsung, dari 1 Juni hingga 14 Juni, tetapi konferensi dan pertemuan online tetap diizinkan berlangsung.
Kritik dari oposisi semakin kencang sebab PKR bukan satu-satunya pihak yang terpengaruh. Agenda tiga tahunan Partai Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO) juga dibatalkan NSC karena alasan pandemik.
2. Pemerintah juga menangkap para kritikus
Editor’s picks
(Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin) BernamaPada Jumat (5/6/2021), polisi menangkap pengguna Twitter atas pelanggaran Undang-Undang Darurat, karena mempertanyakan alokasi 70 juta ringgit Malaysia yang digunakan untuk pengembangan situs web vaksin COVID-19.
Para pengunjuk rasa damai, termasuk para pemuda, juga telah ditahan dan diinterogasi oleh polisi dalam beberapa bulan terakhir.
Melihat sikap rezim yang anti kritik, politikus oposisi Datuk Seri Anwar ragu-ragu jika pemerintah mampu mencapai target kekebalan komunitas pada Desember 2021. Pemerintah juga mendapat kecaman setelah ribuan orang menghadapi masalah teknis ketika mendaftar secara darimg untuk vaksin AstraZeneca.
"Kematian meningkat. Pasien di unit perawatan intensif meningkat. Kasus positif COVID-19 naik, tetapi pengujiannya rendah," kata dia.
3. Pandemik sebagai momen konsolidasi politik
Suasana jalan kosong saat "lockdoen" akibat penyebaran penyakit virus korona (COVID-19) di Kuala Lumpur, Malaysia, Selasa (1/6/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Lim Huey TengPertemuan tahunan PKR diadakan ketika Anwar mencoba untuk memperkuat basisnya, setelah pembelotan mengejutkan dari orang nomor dua di partai, Azmin Ali, dan sekelompok anggota parlemen.
Lelaki berusia 73 tahun itu menjadikan kegagalan penanganan pandemik sebagai momen konsolidasi politik. Anwar bahkan tidak ragu untuk bekerja sama dengan rivalnya demi memperoleh kekuasaan.
“Dalam situasi sekarang ini, kita tidak boleh terlalu kaku dalam menolak segala bentuk kerja sama,” ujarnya.
“Bahkan sekarang sebagai Pakatan Harapan, kami siap bekerja sama dengan semua teman kami dari partai oposisi, tetapi jangan mencoba merebut kekuasaan atau terus serakah. Kita harus berpikiran terbuka dan bekerja sama untuk menyelamatkan negara. Negara tidak bisa lagi seperti ini karena kapten saat ini dan kapalnya telah kehilangan arah," tutup dia.
Baca Juga: Lockdown Total, Malaysia Kucurkan Paket Ekonomi Senilai Rp138 Triliun
Topik:
Berita Terkini Lainnya
