Thailand Bantah Kirim 700 Ratus Karung Beras untuk Tentara Myanmar

250 orang lebih meninggal akibat bentrokan dengan aparat

Jakarta, IDN Times - Tentara Thailand membantah telah memasok ratusan karung beras ke unit-unit angkatan bersenjata Myanmar pada Sabtu (20/3/2021). Sekalipun ada distribusi logistik lintas negara, otoritas memastikan aktivitas tersebut sebagai perdagangan normal.
 
Bantuan langsung Thailand kepada militer Myanmar akan menuai kecaman dari para pendukung pemerintah terguling yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi. Di sisi lain, masyarakat global juga pasti mengkritik tindakan tersebut, sebab sejumlah negara dan organisasi internasional telah menjatuhkan sanksi kepada junta.
 
"Tentara Thailand tidak memasok tentara Myanmar, dan tidak ada kontak dari tentara Myanmar yang meminta bantuan atau meminta bantuan dari kami karena mereka memiliki kehormatan sendiri," kata komandan Pasukan Naresuan, Mayor Jenderal Amnat Srimak, dilansir dari Channel News Asia, Minggu (21/3/2021).

Baca Juga: Ini Alasan Thailand Tak Ingin Kudeta Myanmar Diintervensi Asing

1. Sebatas perdagangan biasa

Thailand Bantah Kirim 700 Ratus Karung Beras untuk Tentara MyanmarDemonstran memprotes kudeta militer di Mandalay, Myanmar, Senin (22/2/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer

Kabar pengiriman logistik mencuat setelah seorang pejabat keamanan yang enggan disebutkan namanya mengabarkan, tentara Thailand memasok 700 karung beras kepada junta di perbatasan timur Myanmar.
 
Amnat menambahkan, jika ada transfer logistik lintas teritori, hal itu merupakan bentuk perdagangan antar dua negara.
 
"Jika ada sesuatu (pengiriman), saya kira itu karena perdagangan reguler di penyeberangan perbatasan biasa. Kami tidak akan menghentkan ini jika tindakan itu tidak melanggar hukum dan mengikuti prosedur bea cukai,” terang Amnat.
 
Juru bicara pemerintah Thailand tidak segera memberi tanggapan. Tentara Myanmar juga tidak menjawab panggilan untuk meminta komentar.

Baca Juga: Demi Perdamaian Myanmar, Paus Fransiskus Siap Berlutut di Jalanan

2. Terjadi perseteruan antara etnis pemberontak dengan militer perbatasan

Thailand Bantah Kirim 700 Ratus Karung Beras untuk Tentara MyanmarPengunjuk rasa menggelar aksi protes terhadap kudeta militer di Kota Yangon, Myanmar, Sabtu (6/2/2021). Mereka menuntut pembebasan pemimpin terpilih Myanmar Aung San Suu Kyi. ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer/wsj.

Media lokal Thailand mempublikasikan foto yang terlihat seperti kantong beras dimuat ke dalam truk di perbatasan. Gambar yang dilihat oleh Reuters menunjukkan, beberapa pria berseragam menyeberang ke Thailand sembari memeriksa suhu tubuh.
 
Juru bicara Persatuan Nasional Karen (KNU) juga tidak segera memberi komentar. KNU merupakan kelompok pemberontak etnis minoritas yang telah menyetujui gencatan senjata dengan Myanmar pada 2012.
 
KNU yang memberi dukungan kepada gerakan demokrasi Myanmar dikabarkan memutus pasokan logistik kepada unit-unit junta yang ditugaskan di perbatasan. Mereka menuntut restorasi demokrasi serta mengutuk tindakan represif aparat.
 
Pergerakan antara Thailand-Myanmar sangat dibatasi sejak merebaknya virus corona. Penduduk sekitar mengatakan kepada bahwa penyeberangan yang ditunjukkan dalam gambar itu bukan jalur perdagangan normal.

3. Lebih dari 250 orang meninggal dunia

Thailand Bantah Kirim 700 Ratus Karung Beras untuk Tentara MyanmarTwitter.com/Myanmar Now

Demonstrasi menolak rezim darurat pimpinan Jenderal Min Aung Hlaing meledak sejak 1 Februari 2021. Semakin hari, aparat semakin bertindak represif untuk membubarkan massa. Ketakutan disebarkan agar masyarakat ogah turun ke lapangan dan memilih untuk tunduk dengan junta.
 
Data yang dihimpun media lokal melaporkan, sedikitnya 250 pengunjuk rasa meninggal dunia. Angka riil diprediksi lebih tinggi lagi, sebab masih ada ratusan orang yang dihilangkan secara paksa. Di samping itu, lebih dari 2.500 orang telah ditetapkan sebagai tahanan politik, termasuk para jurnalis.
 
Tantangan untuk memverifikasi data muncul karena pemerintah membrebel sejumlah media yang aktif memberitakan demonstrasi. Pemerintah juga membatasi akses internet. Bahkan, sidang Suu Kyi harus dihentikan karena lemahnya sinyal internet akibat pembatasan jaringan.

Baca Juga: Ancaman Hukuman Mati bagi Pasukan Myanmar yang Kabur

Topik:

  • Hana Adi Perdana

Berita Terkini Lainnya