Venezuela Ajak Guyana Berdialog Soal Masalah Klaim Teritori

Seruan untuk mengadakan diskusi dari Pemerintah Venezuela terkait dugaan misinterpretasi dari pihak Georgetown mengenai masalah perbatasan kedua negara yang sudah berlangsung ratusan tahun silam. 

"Kita tidak boleh melupakan bahwa permasalahan ini merepresentasikan warisan kolonial Inggris kepada negara muda itu dari proses dekolonisasi. Suka maupun tidak, ini harus diselesaikan secara damai, persahabatan, disetujui oleh kedua pihak, sebagai bagian untuk mendukung Perjanjian Jenewa dan preambulenya. Maka tujuan dari ini untuk mencapai kesepakatan secara praktis dan kepuasan dalam masalah perebutan teritori" sesuai dengan keterangan Pemerintah Venezuela. 

Ungkapan dari Venezuela ini datang kurang dari 24 jam setelah adanya protes dari Presiden Irfaan Ali dalam Majelis Umum PBB terkait permasalahan ini yang mengancam integritas dan kedaulatan teritori Guyana, dilansir dari Jamaica Gleaner. 

Pada Kamis (23/9/2021) Presiden Guyana Irfaan Ali mengungkapkan dalam Majelis Umum PBB terkait pemerintahannya akan menanggapi dengan baik permasalahan klaim teritori perbatasan. Bahkan akan berupaya menyelesaikan masalah dengan Venezuela lewat jalur damai. 

"Guyana tidak bisa dijadikan sebagai altar untuk pengorbanan terkait pendudukan perbedaan politik internal Venezuela. Keduanya sudah seharusnya mematuhi perbatasan yang ditetapkan oleh Pengadilan Internasional" tambah Ali. 

"Baru-baru ini, persetujuan internal Venezuela yang digelar di Mexico City kembali memperbarui klaim dari dua per tiga wilayah Guyana. Kami akan merespon dengan maksud baik. Dan saya ulangi kembali, kita merespon sekarang di ruang terhormat ini, di mana seluruh negara di dunia bertemu dalam kooperasi dan perdamaian" ujar Ali. 

Venezuela diketahui telah mengklaim 70 persen teritori Guyana di sebelah barat Sungai Essequibo. Bahkan wilayah klaim tersebut termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) milik Guyana yang dipercaya kaya minyak dan gas, bernama Blok Stabroek, dilaporkan dari laman Jamaica Gleaner. 

Dikutip dari Jamaica Observer, sesuai dengan negosiasi antara pemerintahan dan oposisi Venezuela yang sudah berlangsung satu minggu di Mexico City menghasilkan dua kesepakatan. Dua hal tersebut mengenai pandemik COVID-19 dan ketersediaan vaksin serta klaim dua per tiga teritori Guyana. 

Meskipun klaim tersebut menjadi pemersatu kedua pandangan politik berseberangan di Venezuela, tetapi tetap belum mendapatkan persetujuan oleh komunitas global maupun hukum internasional. 

Pasalnya, klaim yang diberikan menyusul berbagai agresi yang selama ini dilakukan Venezuela untuk melawan Guyana. Sudah beberapa kali kapal AL Venezuela menghadang dan menahan kapal barang Guyana, serta adanya pesawat militer yang melintasi wilayah udara Guyana. Selain itu, tak jarang geng asal Venezuela melakukan penambangan ilegal dan melindungi pekerja ilegal yang beroperasi di teritori Guyana. 

Sedangkan klaim yang diberikan Caracas mendasar pada perjanjian masa kolonial Spanyol dan Belanda sejak ratusan tahun lalu. Perjanjian itu menyebutkan apabila wilayah Spanyol dibatasi oleh Sungai Essequibo, tapi hal tersebut berlanjut hingga masa kolonial Inggris di Guyana.