Venezuela: Militer di Perbatasan Tidak Akan Menyerang Guyana

Padrino mengatakan bahwa militer Venezuela memang meningkatkan jumlah personel militer non-agresi di teritori Esequibo. Ia menyebut tujuan pengiriman personel militer dan pembaruan pangkalan militer adalah upaya mengambil kedaulatan negara. 

"FANB (Militer Venezuela) ditempatkan di Esequibo sebagai bagian dari peningkatkan keberadaan pasukan non-agresi dan melancarkan misi kedaulatan negara. Tidak ada yang dapat menghalangi kami!" tutur Padrino, dikutip Europa Press.

"Tidak ada yang bisa berbuat untuk kebenaran kami! Mandat konstitusi nasional menyatakan pendekatan perluasan pertahanan integral yang dari berbagai institusi di Venezuela, termasuk sektor ekonomi, sosial, lingkungan, budaya, dan militer," sambungnya. 

Pernyataan ini sebagai respons atas publikasi citra satelit dari CSIS (Center for Strategic and International Studies) di sejumlah media terkait militerisasi di pangkalan militer Pulau Ankoko dan Punta Barima. 

Menteri Luar Negeri Guyana, Hugh Todd, mengecam militerisasi Venezuela di perbatasan Esequibo pada Sabtu (10/2/2024). Ia menuding Venezuela telah melakukan standar ganda karena tidak menepati janjinya untuk menyelesaikan isu perbatasan lewat jalur diplomasi. 

"Terdapat sejumlah inkonsistensi terkait apa yang mereka lakukan di ranah internasional soal diplomasi dan apa yang mereka lakukan di negaranya sendiri soal pendirian militer," terang Todd, dikutip EFE. 

Ia menekankan, posisi Guyana akan mengikuti mekanisme dari ICJ (International Court of Justice) untuk menyelesaikan sengketa wilayah dengan Venezuela. Georgetown juga berkomitmen untuk mencari solusi damai dalam mengatasi masalah ini. 

Namun, Presiden Irfaan Ali sudah mengumumkan restrukturisasi Pasukan Bersenjata Guyana (GDF) dengan menginvestasikan pada teknologi pertahanan, aset, dan kolaborasi bersama negara-negara sekutu. 

Menteri Luar Negeri Venezuela, Yvan Gil, mengecam ExxonMobil atas eksplorasi minyak bumi di Esequibo atas persetujuan dari Guyana. Ia menyebut tindakan itu sebagai bagian dari pelanggaran Perjanjian Argyle. 

"Venezuela mengatakan dengan jelas kepada seluruh Komunitas Negara Amerika Latin dan Karibia, bahwa aksi ExxonMobil dan pemerintah Guyana berlawanan dengan prinsip fundamental hukum internasional dan memicu agresi yang bisa merusak stabilitas kawasan," terangnya, dilansir Telesur.

Dalam keterangan tersebut, Gil menyatakan Venezuela menginginkan aksi diplomatik dalam menyelesaikan masalah ini sesuai dengan kerangka hukum internasional. Ia juga meminta agar Guyana kembali berkomitmen pada penyelesaian lewat jalur diplomasi dan menyetujui Kesepakatan Jenewa 1966.