Vietnam Pangkas 8 Kementerian, Hemat Anggaran Hingga Rp73,6 T

Dilansir dari Straits Times, Selasa (11/2/2025), reformasi yang digambarkan sebagai 'revolusi' oleh para pejabat Vietnam akan memangkas jumlah kementerian dan lembaga pemerintah dari 30 menjadi 22. Mulai dari media, pegawai negeri, polisi dan militer, semua akan menghadapi pemotongan tersebut.

Menurut pemerintah, hampir dua juta orang bekerja di sektor publik pada tahun 2022. Nantinya, satu dari lima pekerjaan ini akan hilang dalam lima tahun ke depan.

Dari pemangkasan tersebut, 100 ribu orang akan diberhentikan atau ditawarkan pensiun dini. Namun, belum ada kejelasan tentang bagaimana target yang jauh lebih besar itu akan tercapai.

Beberapa orang telah diberi pemberitahuan, seperti Thanh, nama samaran untuk melindungi identitasnya mengatakan, kariernya selama 12 tahun sebagai produser TV dihentikan secara 'agresif' pada Januari.

Saluran berita yang dikendalikan negara tempat dia bekerja ditutup, satu dari lima penyiar juga diberhentikan. Ayah dua anak itu diberi pemberitahuan dua minggu.

"Menyakitkan untuk dibicarakan," kata pria berusia 42 tahun itu, yang beralih menjadi sopir taksi.

Berlandaskan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa sebesar 7,1 persen pada 2024, Vietnam menargetkan pertumbuhan sebesar 8 persen pada 2025. Negara itu kini menjadi pusat manufaktur global yang sangat bergantung pada ekspor.

Namun, kecemasan meningkat atas potensi kerentanan negara tersebut terhadap tarif di bawah pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang baru. Birokrasi yang membengkak juga dipandang sebagai penghambat pertumbuhan, seperti halnya kampanye antikorupsi yang gencar dilakukan yang telah memperlambat transaksi sehari-hari.

Vietnam menargetkan untuk menjadi negara berpendapatan menengah pada 2030 dan melompat ke jajaran negara berpendapatan tinggi pada 2045.

“Mereka benar-benar ingin mencapai tujuan tersebut,” kata Dr. Nguyen Hong Hai, seorang Cendekiawan Vietnam Fulbright di Universitas Amerika di Washington, DC.

Menurutnya, ini merupakan cara menunjukkan legitimasi partai.

Pihak berwenang mengatakan, penghematan dari pemotongan belanja bisa mencapai 4,5 miliar dolar AS (setara Rp73,6 triliun) selama lima tahun ke depan, meskipun ada biaya lebih dari 5 miliar dolar AS untuk paket pensiun dan pesangon.

Namun, Vu Quynh Huong, seorang pegawai negeri, mengatakan, dia khawatir staf paling cakap yang akan memiliki pilihan untuk bekerja di tempat lain, bisa jadi adalah mereka yang akan keluar.

“Saya sedang mempertimbangkan untuk pensiun dini. Saya bisa bekerja sebagai konsultan lepas atau untuk bisnis keluarga saya,” kata pria 51 tahun itu.

Perampingan birokrasi telah menjadi kebijakan Partai Komunis selama hampir satu dekade. Namun, Lam mendorong skema tersebut dengan intensitas dan kecepatan.

Lam juga dengan antusias menjalankan kampanye antikorupsi yang telah menyeret puluhan pemimpin bisnis dan tokoh senior pemerintah, termasuk dua presiden dan tiga wakil perdana menteri sejak 2021.

Para kritikus menuduhnya menargetkan para pesaingnya melalui aksi tersebut, tetapi upaya tersebut terbukti populer di kalangan masyarakat. Para analis mengatakan, Lam mungkin ingin memperkuat legitimasinya menjelang kongres Partai Komunis berikutnya pada awal 2026.

Namun, kekacauan tersebut mengancam reputasi stabilitas negara tersebut dan ada kekhawatiran reformasi birokrasi juga dapat menyebabkan kekacauan jangka pendek.

Vietnam berada di peringkat ke-83 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi Transparency International, dan pertanyaan juga telah diajukan tentang pelaksanaan upaya tersebut.