Wamenhaj Ungkap Sindikat Penipuan Badal Haji & Dam Rp1,4 Miliar

Dahnil membeberkan, oknum KBIHU tersebut bekerja sama dengan mukimin (warga negara Indonesia yang menetap di Arab Saudi) untuk menawarkan jasa badal haji—menggantikan ibadah haji bagi orang yang sakit parah atau telah wafat. Tercatat ada sekitar 140 orang yang menjadi korban, di mana masing-masing ditarik tarif sekitar Rp10 juta.

Angka tersebut dipastikan fiktif. Dahnil menegaskan bahwa biaya operasional haji di Arab Saudi jauh di atas nominal yang ditawarkan.

“Badal haji itu jelas penipuan. Karena untuk haji dakhili yang berlaku untuk masyarakat setempat saja, per orang sekitar Rp40 jutaan. Jadi tidak mungkin badal haji bertarif Rp10 juta per orang. Pasti ini penipuan,” tegas Dahnil.

Para oknum yang diduga terlibat ini telah diinterogasi secara intensif sejak Minggu malam.

Selain penipuan badal haji, sindikat ini juga secara sistematis menyunat uang pembayaran dam para jemaah. Oknum KBIHU memungut biaya sebesar 720 Riyal dari jemaah dengan dalih akan disetorkan ke Adahi, saluran resmi pengelolaan kurban milik Pemerintah Arab Saudi.

Faktanya, uang tersebut tidak pernah disetorkan ke Adahi. Kasus ini mencuat setelah banyak jemaah curiga dan melapor karena tidak kunjung menerima tanda terima (receipt) resmi.

“Dam itu salah satu yang mandatory atau wajib. Oleh mereka, jemaah ditarifkan 720 Riyal, namun tidak disetorkan ke Adahi. Mereka membeli melalui mukimin dengan harga sekitar 400-an riyal, lalu sisanya diambil untuk mereka,” bongkar Wamenhaj.

Dahnil sangat menyesalkan fenomena "kartel haji" ini. Ironisnya, tindakan yang menjadikan jemaah sebagai komoditas bisnis semata ini justru dilakukan oleh oknum yang mengerti agama.

“Yang menjadi pelaku ini paham agama dan fikih. Kok tega melakukan hal seperti ini. Banyak yang benci saya dengan Pak Menteri karena kartel haji ini sudah terlanjur sistematis. Kita butuh KBIHU yang jujur membimbing jemaah,” sesalnya.

Pemerintah berjanji akan mengambil langkah tegas tanpa pandang bulu. Selain sanksi administratif berupa pencabutan izin, kasus ini akan diseret ke ranah pidana melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum di Tanah Air, mengingat lokasi kejadiannya berada di Arab Saudi. Kementerian juga bersiap merilis secara resmi nama-nama KBIHU yang terlibat dalam waktu dekat.

Di luar temuan kasus hukum tersebut, proses pemulangan jemaah haji secara umum terpantau tertib. Kloter KNO 7 sempat mengalami sedikit kendala teknis dari maskapai yang menyebabkan penundaan beberapa jam, namun Dahnil memastikan masalah tersebut—termasuk urusan koper jemaah—telah teratasi dengan baik.

Saat ini, fokus pemerintah juga mulai terbagi untuk mengawal pergerakan jemaah haji gelombang kedua yang mulai bergeser dari Makkah menuju Madinah.

“Yang kita khawatirkan adalah kondisi kesehatan yang menurun sehingga mengakibatkan tingkat kematian yang tinggi. Itu yang harus kita jaga,” pungkas Dahnil, seraya mendoakan agar seluruh jemaah membawa pulang oleh-oleh terbaik, yakni haji yang mabrur.