Warga Armenia Protes Penyerahan Wilayah ke Azerbaijan

Penyerahan empat desa kepada Azerbaijan membuat penduduk setempat turun ke jalan untuk menolak keputusan tersebut. Penduduk di Desa Kirants dan Baghanis memblokir sejumlah bagian jalan yang menghubungkan ke Ijevan dan Noyemberian. 

Dilaporkan RFE/RL, penduduk Voskepar yang terdampak dengan rencana demarkasi menyataka protesnya terhadap keputusan Perdana Menteri Nikol Pashinyan. Ia menyebut bahwa pernyataan Pashinyan berbeda dengan apa yang diucapkan sebelumnya. 

Pada Senin, diketahui terdapat upaya penjinakan ranjau dari aparat keamanan setempat. Warga yang marah pun sempat menyerang dan menghalangi personel militer yang tiba di daerahnya. Mereka meminta agar penjinakan ranjau dihentikan dan keputusan penarikan tentara Armenia dihentikan. 

Warga di area perbatasan tersebut menyatakan kekhawatiran soal keamanannya apabila tentara Armenia ditarik dan tentara Azerbaijan masuk ke wilayahnya. 

Di sisi lain, Pashinyan menyebut bahwa penyerahan empat desa ini penting dan tidak boleh dianggap remeh. Ia menekankan tidak ada peperangan dalam menyelesaikan masalah perbatasan. 

"Saya tidak akan memandang remeh apa yang terjadi, tapi saya juga tidak ingin kita meremehkannya karena ini pencapaian penting. Faktanya, ini adalah pertama kalinya Armenia-Azerbaijan menyelesaikan masalah lewat perundingan," ungkapnya, dikutip Eurasianet.

Selain mendapat penolakan dari warga, kelompok oposisi Armenia juga menentang keputusan sepihak dari Pashinyan. Mereka berpendapat bahwa empat desa tersebut memiliki letak yang strategis bagi Armenia. 

Keempat desa tersebut diketahui menjadi 1 dari 2 jalan raya utama dari Armenia menuju ke Georgia. Selain itu, area tersebut menjadi akses utama gas alam dari Rusia ke Armenia melalui Georgia. 

Mendengar kesediaan Yerevan menyerahkan teritorinya kepada Baku, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menyambut baik pengumuman tersebut. Ia menyebut ini adalah langkah baik untuk memastikan perdamaian di Kaukasus Selatan. 

Sementara itu, Perwakilan Uni Eropa (UE) di Kaukasus Selatan Toivo Klaar mengungkapkan bahwa ini adalah langkah besar dalam menjamin penetapan perbatasan resmi antara kedua negara. 

"Mengenai berita tersebut, kami menghargai kerja Armenia dan Azerbaijan dan dimulainya proses delimitasi perbatasan berbasis dokumen resmi dan sesuai dengan Perjanjian Almaty 1991," terangnya. 

Kementerian Luar Negeri Jerman mengutarakan bahwa tindakan ini akan menghilangkan halangan utama dalam proses perdamaian Armenia-Azerbaijan.