Zelenskyy: AS Sarankan Ukraina Lepas Donbas demi Gabung NATO

Zelenskyy menegaskan bahwa pemerintahannya tidak bersedia menarik mundur pasukan atau menyerahkan kedaulatan wilayah kepada Rusia. Donbas yang mencakup wilayah Donetsk dan Luhansk merupakan kawasan strategis di timur Ukraina yang sebagian besar telah diduduki pasukan Rusia sejak invasi pada Februari 2022.

Meski menolak mundur, Kyiv membuka peluang untuk menyerahkan keputusan akhir mengenai masa depan Donbas kepada warga Ukraina melalui mekanisme referendum. Langkah itu baru akan ditempuh apabila negara-negara Barat memberikan paket jaminan keamanan yang komprehensif dari NATO dan Uni Eropa, dukungan finansial militer yang memadai, serta dana pemulihan pascaperang.

"Pihak Amerika mengajukan pertanyaan: 'Bagaimana jika Ukraina bergabung dengan NATO? Apakah Ukraina akan menarik diri dari Donbas?' Ini pertama kalinya hal ini diangkat. Jika pihak Amerika mengonfirmasi hal ini secara pasti kepada kami, bersama mitra NATO lainnya, maka saya akan bertanya kepada masyarakat Ukraina apa pendapat mereka: apakah kita menerimanya atau tidak? Saya tidak punya hak untuk membuat keputusan itu sendiri," ujar Zelenskyy, dilansir Politico.

Zelenskyy meminta jaminan keamanan minimal setara Pasal 5 NATO, yang mewajibkan pertahanan kolektif anggota aliansi. Melansir The Kyiv Independent, Washington menawarkan skema serupa Pasal 4 dan Pasal 5 atau jaminan keamanan bilateral layaknya yang dimiliki Israel, tetapi menolak menempatkan pasukan AS di wilayah Ukraina.

Di sisi lain, diskusi mengenai status Donbas ini telah lama menjadi bagian dari usulan pemerintahan Presiden AS, Donald Trump, termasuk dalam 28 poin rencana perdamaian Gedung Putih pada 2025. Selama ini, Putin menjadikan keanggotaan NATO bagi Ukraina sebagai garis merah dan menuntut Kyiv tetap netral serta membatasi jumlah personel militernya.

Dinamika negosiasi ini berlangsung di tengah memanasnya hubungan antara Kyiv dan Washington dalam beberapa pekan terakhir. Ketegangan meningkat setelah Trump membeli solar dari Rusia, mencabut sejumlah sanksi terhadap Moskow, serta menekan Ukraina agar menghentikan serangan ke kilang minyak Rusia demi meredam lonjakan harga bahan bakar global. Ukraina juga menghadapi gangguan layanan komunikasi satelit Starshield dan pengiriman bantuan militer dari AS, ditambah desakan Trump agar Kyiv segera menggelar pemilihan presiden baru.

Perundingan dua hari yang dimediasi AS di Abu Dhabi berakhir tanpa terobosan besar untuk mengakhiri perang, kecuali kesepakatan pertukaran lebih dari seribu tahanan. Dilansir The Straits Times, Rusia menolak usulan gencatan senjata untuk menghentikan serangan terhadap fasilitas energi menjelang kampanye militer musim dingin 2026.

Zelenskyy turut menolak usulan Putin terkait gencatan senjata kemanusiaan lokal di Kostiantynivka, wilayah Donetsk, karena dinilai hanya akal-akalan untuk merebut kota tersebut tanpa pertempuran. Dia juga mengecam tuntutan Moskow untuk merombak arsitektur keamanan Eropa terlebih dahulu sebelum mengakhiri perang di Ukraina.

"Kita tidak bisa membalikkan semuanya dan memulai dengan membicarakan perubahan kerangka keamanan di dunia atau di seluruh benua, baru kemudian berbicara tentang mengakhiri perang ini. Perang ini harus diakhiri terlebih dahulu," kata Zelenskyy, dilansir CNBC.

Seluruh pihak dalam perundingan tersebut akhirnya sepakat untuk melibatkan perwakilan Eropa di meja perundingan damai berikutnya. Para pemimpin Uni Eropa di Dublin menetapkan bahwa tim negosiasi Eropa akan diwakili oleh pejabat Uni Eropa serta lima kekuatan militer utama, yakni Inggris, Prancis, Jerman, Italia, dan Polandia. Sementara itu, serangan udara masih terus berlangsung hingga Sabtu (14/11/2026), di mana serangan drone Ukraina menewaskan tiga warga di Belgorod, Rusia, dan serangan drone Rusia memicu pemadaman listrik di wilayah Sumy, Ukraina.