Zelenskyy Tuduh Rusia Ingin Rusak Stabilitas Moldova

Pernyataan Zelenskyy disampaikan melalui pidatonya di hadapan Dewan Eropa, Brussels pada Kamis kemarin. Ia mengaku sudah memberikan data terkait rencana Rusia tersebut kepada Presiden Sandu.  

"Saya sudah berbicara dengan Presiden Moldova dan menginformasikan kepadanya bahwa intelijen kami sudah menginterupsi detail rencana Rusia merusak situasi politik di Moldova. Dokumen Rusia tersebut berisikan siapa, kapan, dan rencana hasil untuk menghancurkan Moldova, serta merusak demokrasi dan mengontrol penuh negara itu," kata Zelenskyy, dikutip Ukrinform.

Zelenskyy pun terus memperingatkan Moldova terkait segala ancaman yang mungkin datang ke depannya. 

"Kami tidak tahu kapan Moskow akan melangsungkan rencana ini dalam menyerang Moldova. Namun, kami melihat bahwa mereka akan melakukannya dan kami mengakui ini jelas bahwa mereka (Rusia) mencoba melakukannya di Ukraina dan beberapa negara lain, terutama di Eropa. Ini bukan hal baru," sambung dia. 

Presiden Maia Sandu mengonfirmasi kabar tersebut pada hari yang sama. Ia pun menyebut bahwa Rusia memang berupaya merusak stabilitas negaranya. 

"Informasi ditunjukkan oleh rekan Ukraina dan otoritas kami, bahwa aktivitas yang merusak kestabilan Republik Moldova dan pelanggaran ketertiban umum berhasil diidentifikasi," tutur Sandu, dikutip The Moscow Times.

Sementara itu, Badan Intelijen Moldova (SIS) mengaku tidak bisa memberikan informasi tersebut lebih detail. Mereka takut akan resiko yang mengancam perubahan operasional rencana Rusia. 

"Kami memastikan kepada seluruh penduduk Moldova bahwa semua institusi negara bekerja dengan kapasitas penuh dan tidak akan memperbolehkan semua jenis provokasi bersirkulasi di Moldova," terang SIS. 

Pada Rabu (8/2/2023), pemerintah Transnistria mengungkapkan kecamannya kepada hukum baru yang ditetapkan Parlemen Moldova. Ini terkait dengan larangan aksi separatisme di negara Eropa Timur tersebut. 

"Bersama dengan presiden dan pemerintah, kami akan mempertahankan hak dan kebebasan dari rakyat kami dan hak untuk hidup di tanah yang bebas," kata Wakil Kepala Parlemen Transnistria, Galina Antiufeeva, dilansir Balkan Insight.

Tiraspol menganggap bahwa memasukkan itu dalam kode kriminal Moldova akan merusak hak dan kebebasan semua penduduk di wilayahnya. Transnistria menuding ini bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) secara sistematis dan kebebasan berpendapat di wilayah pro-Rusia tersebut. 

Dokumen tersebut menyebutkan bahwa segala bentuk tindakan spionase, pengkhianatan, dan pembentukan organisasi ataupun pembentukan struktur informasi ilegal dari teritori Moldova akan dikenakan hukum.