Pejabat PBB: Pemilu Libya Bisa Dijadwalkan Ulang pada Juni
Stephanie Williams, penasihat khusus PBB untuk Libya (twitter.com/SMM Libya)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pejabat senior Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Stephanie Williams, mengatakan pihaknya terus berusaha untuk mendorong Libya mengadakan pemilihan pada bulan Juni mendatang, sebagaimana yang dikutip dari AP, Selasa (18/1/2022).
Hal itu dilakukan mengingat negara tersebut melewati tenggat pemilihan yang seharusnya dilaksanakan pada 24 Desember lalu, untuk memilih presiden pertamanya usai penggulingan Moammar Ghadafi pada tahun 2011 silam.
Williams yang juga menjabat sebagai penasihat khusus PBB untuk Libya mengatakan, sangat masuk akal dan memungkinkan bagi 2,8 juta pemilih negara itu untuk memberikan suara mereka pada Juni, sejalan dengan road map 2020 yang ditengahi PBB.
1. Sekjen PBB serukan untuk adakan pemilihan secepat mungkin
Sekjen PBB, Antonio Guterres (twitter.com/UN Spokesperson)Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, dalam sebuah laporan kepada Dewan Keamanan PBB mengatakan, sangat penting agar semua pihak Libya fokus pada penyelenggaraan pemilihan presiden dan parlemen yang bebas, adil, inklusif dan kredibel sesegera mungkin.
Menurutnya, keinginan 2,8 juta warga Libya yang telah mendaftar untuk memilih harus dihormati, dan otoritas serta lembaga Libya sekarang harus bekerja sama untuk mengatasi masalah mendasar yang mengakibatkan penundaan. Mereka juga harus menciptakan kondisi politik dan keamanan yang diperlukan untuk mengadakan pemilihan presiden dan parlemen tanpa penundaan.
Libya gagal menyelenggarakan pemilihan presiden pertamanya pada 24 Desember sesuai jadwal. Hal itu menjadi pukulan besar bagi upaya internasional untuk mengakhiri kekacauan selama satu dekade di negara Mediterania yang kaya minyak itu.
2. Pemilihan dapat menjadi alat untuk akhiri krisis di Libya
.jpg)
Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)Baca Juga: Delegasi PBB di Libya Mundur Sebelum Pemilihan Dimulai
Williams, yang telah memimpin upaya PBB untuk mengakhiri serangan kekerasan terbaru di Libya pada 2020, mengatakan pemilihan diperlukan di negara itu untuk memberikan kepercayaan kepada lembaga-lembaga negara.
Editor’s picks
“Semua institusi mengalami krisis legitimasi. Saya tidak melihat jalan keluar lain untuk Libya selain proses politik yang damai,” kata Williams, dikutip dari Arab News.
Williams mendesak anggota parlemen yang berkumpul pada hari Senin di kota timur Tobruk untuk menyepakati proses dan waktu yang jelas dan tidak menciptakan proses yang statis. Menurutnya, mereka harus memikul tanggung jawab yang besar saat ini untuk menghormati keinginan rakyat Libya yang mendaftar untuk memilih.
“Warga Libya ingin mengakhiri masa transisi panjang yang dialami negara ini sejak peristiwa 2011,” kata Williams.
3. Penundaan pemilihan menyebabkan kekosongan kekuasaan
.jpg)
Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)Tenggat waktu pemilihan yang terlewatkan itu terjadi usai perselisihan mengenai undang-undang yang mengatur proses pemilihan. Pecahnya pertempuran di antara faksi-faksi bersenjata dan kehadiran ribuan pejuang dan tentara asing di negara Afrika Utara itu juga menimbulkan ketidakpercayaan di antara kelompok-kelompok yang bersaing.
Kandidat kontroversial yang menyatakan pencalonan presiden semakin mempolarisasi panggung politik dalam beberapa bulan terakhir. Di antara mereka adalah Hifter, Perdana Menteri Abdul Hamid Dbeibah dan Seif Al-Islam Qaddafi. Penentang Hifter dan Gaddafi mengatakan mereka tidak akan pernah mengakui jika mereka memenangkan pemilu.
Komisi pemilihan negara itu tidak menyebutkan daftar final kandidat untuk pemilihan presiden dan parlemen. Imad Al-Sayeh, ketua komisi, mengatakan kepada parlemen pada Senin bahwa milisi mengancam akan menghentikan proses pemilihan jika daftar final diumumkan.
Al-Sayeh mengatakan komisi membutuhkan antara enam dan delapan bulan untuk mempersiapkan pemilihan mengingat tantangan berat yang menyebabkan penundaan pemungutan suara pada 24 Desember.
Williams mengatakan anggota parlemen dan pemimpin di Tripoli harus menyelesaikan perselisihan tentang aturan pemilihan terlebih dahulu. Dia juga mengatakan semua faksi harus menerima hasilnya tidak peduli siapa yang menang.
Penundaan pemungutan suara juga mengancam akan membuka kekosongan kekuasaan. Anggota parlemen berpendapat bahwa mandat pemerintah Dbeibah berakhir pada 24 Desember. Aguila Saleh, ketua parlemen, mengatakan pada Senin bahwa pemerintah transisi harus direstrukturisasi.
Sementara, penasihat PBB meminta parlemen untuk fokus memberikan suara daripada menunjuk pemerintahan transisi baru. Menurutnya, rakyat Libya hanya ingin memilih pemerintahan mereka secara demokratis yang dapat mewakili seluruh rakyat Libya.
Baca Juga: Putra Muammar Gaddafi Resmi Jadi Calon Presiden Libya
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
