Zimbabwe Tangguhkan Pajak Barang dari AS Usai Kena Tarif
Jakarta, IDN Times - Zimbabwe, pada Minggu (6/4/2025), resmi menangguhkan pajak barang dari Amerika Serikat (AS) yang masuk negaranya. Langkah ini sebagai respons atas pemberlakuan tarif resiprokal dari AS kepada Zimbabwe sebesar 18 persen.
Pekan lalu, beberapa negara Afrika tak luput dari tarif resiprokal baru yang diterapkan oleh Presiden AS, Donald Trump. Bahkan, Lesotho menjadi negara yang terdampak tarif pajak AS tertinggi di antara negara di seluruh dunia.
Sementara itu, Afrika Selatan mengkhawatirkan kebijakan ini, tapi menyatakan tidak akan membalas kebijakan Trump. Pretoria akan tetap mengharapkan hubungan baik dengan AS di bawah pemerintahan Trump.
1. Mnangagwa ingin memperbaiki hubungan AS-Zimbabwe
Presiden Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, mengumumkan bahwa penangguhan tarif barang impor dari AS ini bertujuan membangun hubungan baik dengan pemerintahan Trump.
"Kebijakan ini bertujuan memfasilitasi ekspansi impor AS di dalam pasar Zimbabwe. Sementara itu, dengan bersamaan ini juga berfungsi meningkatkan dan memperluas ekspor produk asal Zimbabwe yang di pasar AS," tuturnya, dikutip Africa News.
Berdasarkan data dari pemerintah AS, nilai perdagangan antara AS-Zimbabwe mencapai 111,6 juta dolar AS (Rp1,9 triliun) pada 2024. Produk Zimbabwe yang dijual di pasar AS berupa produk pertanian, seperti tembakau dan gula.
Sementara itu, rekan dagang utama Zimbabwe adalah Uni Emirat Arab, Afrika Selatan, dan China. Meskipun tidak termasuk rekan dagang utama, kebijakan AS ini tetap berdampak besar pada ekonomi Zimbabwe.
2. Berharap Trump mau angkat sanksi AS ke Zimbabwe
Jurnalis Zimbabwe, Hopwewell Chin'ono, mengatakan bahwa keputusan Mnangagwa ini ada kaitannya dengan rencana untuk melunakkan pemerintahan Trump terkait sanksi yang dijatuhkan kepada Zimbabwe.
"Presiden Mnangagwa kemungkinan berharap bahwa pemerintahan Trump akan mengangkat sanksi yang dijatuhkan kepadanya. Namun, ini adalah perjalanan panjang yang belum bisa dipastikan ke depannya," terangnya, dilansir BBC.
Sanksi AS kepada Zimbabwe sudah dijatuhkan pertama kali saat kepemimpinan mantan Presiden Robert Mugabe. Kala itu, Mugabe merencanakan program reformasi lahan pada 2000-an untuk mengambil alih lahan milik petani kulit putih.
Pada masa pemerintahan Joe Biden, AS mengangkat sanksi pada 2024 dan menggantinya dengan sanksi yang menargetkan 11 pejabat pemerintahan, termasuk Mnangagwa. Mereka dianggap mencederai demokrasi, melanggar hak asasi manusia (HAM), dan terlibat korupsi.
3. AS tidak akan menarik tentaranya dari Afrika
Pekan lalu, Kepala US Africa Command (USAFRICOM), Michael E Langley, mengatakan bahwa Afrika adalah area penting dalam misi AS melawan dan memberantas terorisme.
"Afrika tetap menjadi area koneksi yang tidak dapat ditinggalkan oleh AS. Ini adalah rumah bagi kelompok teroris yang mengambil keuntungan dari kondisi Afrika untuk berkembang dan mengekspor ideologi mereka," ungkapnya.
Ia menambahkan, AS masih mengkhawatikran ekspansi ISIS dan Al-Qaeda di Afrika. Kedua organisasi teroris tersebut terbukti sudah memberikan ancaman langsung di AS.
Langley menyebut Afrika menjadi tempat di mana China berupaya mengubah aturan internasional untuk memperluas hegemoni. Selain itu, ia mengklaim Afrika menjadi kawasan di mana Rusia mencoba mengambil keuntungan dengan menciptakan kerusuhan dan instabilitas.