[OPINI] Kenaikan Pajak BBM Tak Tepat untuk Kerek Pendapatan Daerah
![[OPINI] Kenaikan Pajak BBM Tak Tepat untuk Kerek Pendapatan Daerah](https://cdn.idntimes.com/content-images/post/20240119/screenshot-2024-0119-155948-63e7578503b5c0307e5ebe08165ebfb5_600x400.jpg)
ilustrasi BBM (IDN Times/Aditya Pratama)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Kenaikan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang diterapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 5 persen dinilai tidak tepat untuk menaikkan pendapatan daerah.
Peneliti di Alpha Research Database, Ferdy Hasiman, mengatakan kenaikan harga BBM nonsubsidi imbas dari kenaikan PBBKB di luar kewenangan badan usaha.
"Kalau soal pajak itu bukan urusan badan usaha, itu kebijakan pemerintah," kata Ferdy.
Menurut Ferdy, kenaikan PBBKB yang berimbas pada kenaikan harga BBM, meskipun nonsubsidi akan memberatkan masyarakat, tidak tepat dijadikan pilihan untuk meningkatkan pendapatan daerah.
"Kalau ingin meningkatkan pendapatan jangan BBM yang jadi sasaran. Jadi nggak usah bikin kebijakan yang menyusahkan rakyat," tutur Ferdy.
Bakal memberatkan masyarakat
![[OPINI] Kenaikan Pajak BBM Tak Tepat untuk Kerek Pendapatan Daerah](https://cdn.idntimes.com/content-images/post/20240119/screenshot-2024-0119-160122-95e931111ef85e085eeee3490c9bee68.jpg)
ilustrasi BBM (IDN Times/Aditya Pratama)Editor’s picks
Ferdy pun menyebut kebijakan tersebut kontradiktif dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dia pun mengkhawatirkan adanya penurunan perekonomian atas penerapan kenaikan PBBKB dan pergeseran pengguna nonsubsidi ke BBM subsidi jika beda harga makin jauh.
"Masyarakat sudah kesulitan cari duit nanti perekonomiannya seperti apa? Seharusnya kebijakan publik itu harus berpihak ke rakyat," tuturnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Tutuka Ariadji meminta untuk kebijakan kenaikan tarif PBBKB ditunda. Sebab, dinilai kurang sosialisasi.
"Sosialisasi kita rasakan kurang, dan (ada) masalah sosial lainnya. Jadi kami mengimbau itu betul-betul diperhatikan oleh Pemda setempat," ucap Tutuka.
Oleh karenanya, pihaknya telah mengambil sikap untuk berkomunikasi terkait masalah kenaikan PBBKB tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.
"Akhirnya kami mengambil sikap ke Kemendagri dan Kementerian Keuangan tentang kendala-kendala itu. Karena itu berhubungan dengan sektor kami, sektor migas dalam mendistribusikan BBM," ucapnya. (WEB)
Oleh:
Peneliti di Alpha Research Database, Ferdy Hasiman.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
