[OPINI] Tentang Demokrasi dan Konsekuensinya

Sejak Indonesia memilih (Kembali) demokrasi sebagai sistem pemerintahan pada tahun 1999, kata demokrasi menjadi populer dalam perbincangan publik. Dalam talkshow di media, diskusi di kelas maupun ramah-tamah keluarga, kita membicarakan demokrasi sebagai konsep yang kerap diterima begitu saja.

Tapi, sedikit yang berusaha mencerna sekaligus memilah bermacam kemungkinan pengertian demokrasi. Padahal, perbedaan pengertian demokrasi dapat menghasilkan bermacam konsekuensi.

Dari mulai perdebatan sengit mengenai boleh tidaknya kelompok seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) eksis, sampai perselisihan mengenai perlu tidaknya agenda perlindungan LGBT masuk ke dalam undang-undang.

Isu-isu di atas berhubungan erat dengan bagaimana kita mendefinisikan demokrasi. Semua bermuara dari bagaimana kita mengerti demokrasi yang akan berakibat pada bagaimana kita melihat realitas politik; bagaimana kita menavigasi kehidupan sosial; dan bagaimana kita berpraktik politik.

Ilmuwan politik biasanya mendefinisikan demokrasi dalam makna minimal atau maksimalnya. Menurut ilmuwan politik Amerika Robert Dahl dalam bukunya Poliarchy, pengertian minimal demokrasi terdiri dari dua elemen: kontestasi dan inklusi.

Kontestasi mensyaratkan demokrasi memiliki kompetisi untuk jabatan publik. Tidak ada demokrasi tanpa kompetisi. Inklusi berarti demokrasi seharusnya membuka peluang seluas-luasnya bagi individu untuk berpartisipasi dalam demokrasi, terlepas dari latar belakang sosial ekonomi maupun ideologi politik.

Karena prinsip ini, seharusnya kelompok seperti Front Pembela Islam (FPI), Jaringan Islam Liberal (JIL) atau kelompok LGBT bisa tetap hidup dalam arena demokrasi. Tidak seharusnya demokrasi membatasi partisipasi sebuah kelompok karena perbedaan sosial ekonomi dan politik mereka.

Pengertian maksimal demokrasi menginginkan elemen-elemen tambahan dalam definisi minimal demokrasi. Dalam definisi maksimal demokrasi pemilu yang kompetitif dan inklusif tidaklah cukup. Para penganut definisi ini menginginkan sistem demokrasi bergandeng tangan dengan konsep seperti keadilan sosial, kesetaraan gender, ataupun toleransi antar warga negara.

Dalam asumsi ini, demokrasi adalah segala hal-hal baik yang kita idam-idamkan terwujud di dunia ini. Dengan memilih demokrasi, berarti kita juga berharap bahwa hal-hal baik tersebut akan datang.

 Dua definisi ini kerap kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang paling mudah adalah melihat melalui harapan-harapan politik. Kalau kita cukup puas dengan pemilu yang kompetitif dan inklusif, maka kita cenderung menganut definisi minimal demokrasi sebagai kompas politik sehari-hari.

Di sisi lain, jika kita tidak bisa percaya bahwa, misalnya, masih ada intoleransi dalam sistem demokrasi, kita cenderung memakai definisi maksimal demokrasi untuk membingkai realitas kehidupan. Ketidakpercayaan ini muncul karena dalam pengertian maksimalnya, demokrasi merupakan satu paket dengan cita-cita ideal seperti toleransi.

Kedua definisi tersebut juga memiliki implikasi praktis. Definisi minimal demokrasi beranggapan bahwa keadilan sosial, kesetaraan gender, ataupun toleransi tidak akan turun dari langit. Harapan-harapan ini hanya mungkin terwujud melalui mekanisme kompetisi politik.

Karena itu, pembentukan kelompok politik yang solid menjadi penting. Hanya kelompok teroganisir dengan baik yang dapat merealisasikan visi politik mereka, apa pun visi politik tersebut. Definisi maksimal cenderung menerima kalau demokrasi berjalan seiring dengan mimpi-mimpi tentang, misalnya, menyempitnya jurang ketimpangan atau berkurangnya diskriminasi terhadap perempuan.

Yang perlu diingat adalah untuk merealisasikan mimpi-mimpi tersebut, warga negara perlu terjun dalam kompetisi politik, dan tidak ada cita-cita ideal tersebut tanpa kapasitas memenangi kompetisi politik.

Dua pengertian demokrasi ini tidaklah saling membunuh. Keduanya tetap dapat berguna sebagai panduan politik sehari-hari. Dengan memakai definisi minimal demokrasi kita mencoba berpikir realistis bahwa, misalnya, tidak akan ada perbaikan infrastruktur tanpa kelompok yang memiliki visi pembangunan infrastruktur dan di saat yang sama mampu memenangi kontestasi politik.

Dengan kata lain, menggunakan definisi minimal demokrasi mengandaikan bahwa ide politik yang visioner selalu membutuhkan dukungan politik yang kuat. Sebaliknya, dengan logika yang sama, ide politik yang destruktif dapat berjalan asalkan memiliki dukungan politik yang kuat.

Demokrasi tidak menjamin ide yang tidak kita sukai hilang dari dunia ini. Demokrasi cukup agnostik mengenai ide apa yang boleh beredar.

Di sisi lain, aplikasi konsepsi maksimal demokrasi memungkinkan kita mengukur cita-cita ideal apa saja yang belum tercapai setelah kontestasi politik dimenangkan. Pengertian maksimal demokrasi mengizinkan kita membentangkan horizon agenda politik yang perlu diperjuangkan, tidak terbatas hanya soal teknis pelaksanaan kompetisi politik dan siapa yang seharusnya terlibat.

Pengertian maksimal demokrasi melengkapi bangunan sistem demokrasi yang tidak hanya disokong oleh elemen teknis (contoh: prosedur pemilu) melainkan juga elemen substantifnya (Contoh: agenda redistribusi kekayaan).

Kita mungkin mudah merapal demokrasi sebagai kosakata kita sehari-hari. Tapi, demokrasi memuat banyak makna yang memiliki konsekuensi terhadap bagaimana kita menaruh harapan pada hasil dari demokratisasi sejak dua puluh tahun lalu.

Dengan memadukan dua pengertian demokrasi, kita berusaha memperlebar kemungkinan cita-cita politik di masa depan (dengan menggunakan pengertian maksimal demokrasi) dan menutup celah antara harapan dan praktik politik dalam demokrasi (Dengan menggunakan pengertian minimal demokrasi).