[OPINI] Bagaimana Survive sebagai Terlapor Pasal Karet UU ITE?

2. Menggalang dukungan publik

Dokumentasi Paku ITE

Kasus-kasus UU ITE menyita perhatian publik, karena relasi timpang antara pelapor dan terlapor dan adanya unsur pengaburan substansi persoalan. Dalam bahasa SAFEnet yang telah meneliti kasus-kasus pasal karet UU ITE, pelapor memiliki motif tertentu, seperti balas dendam, membungkam kritik, persekusi kelompok, barter kasus dan terapi kejut. Korban terletak pada posisi lemah menghadapi pelapor yang memiliki 'kekuasaan'. Celakanya, bila pelapor memiliki niat jahat kepada terlapor dengan menggunakan instrumen pasal karet.

Kondisi korban yang lemah dalam arti sesungguhnya, memerlukan dukungan publik melawan kesewenang-wenangan. Bentuknya beragam, dari petisi change.org sampai penggalangan dana kitabisa.com, dari pemanfaatan hashtag di media sosial sampai memanfaatkan jejaring pertemanan dan masyarakat sipil. 

Tidak selamanya berhasil membuat terlapor bebas dari segala tuduhan, nyatanya kasus Ibu Nuril di atas di tingkat pertama putusannya bebas, tapi tingkat kasasi di Mahkamah Agung dinyatakan bersalah. Tak kurang, wakil wali kota Mataram saat itu pun pasang badan untuk penahanan Ibu Nuril. Kini, cara yang sama ditempuh sebagai alat perjuangan membebaskan Ibu Nuril, sekaligus memberi dukungan moral.

Konon, korban itu suci dan pelaku itu kotor. Perumpamaan yang tepat untuk menggalang publik yang masih memiliki nalar dan moral waras dalam melihat ketidakadilan.

3. Mencermati putusan bebas

Dokumentasi Paku ITE

Kisah bebasnya terdakwa UU ITE membawa angin surga bagi terlapor. Ada celah untuk bebas, meski presentasenya kecil, mengingat sebagian besar terdakwa diputus bersalah. Cerita dari penyintas Paku ITE seperti Prita Mulyasari (Tangerang) dan Ervina Emi Handayani (Yogyakarta) yang selamat melewati lubang jarum pasal karet memungkinkan diambil pelajaran dari sisi litigasi.

Pertimbangan hukum dari hakim menunjukkan tak adanya unsur pidana yang terpenuhi, berpeluang menjadi landasan untuk mengangkat sisi kelemahan pelapor seperti bukan pihak yang dirugikan langsung, penyebaran informasi tak memuat unsur kebencian dan pencemaran nama baik.

Dalam sebuah percakapan, dua penyintas di atas mengajak untuk mendekat kepada Tuhan selama proses hukum berlangsung. Tak ada putusan hukum tanpa campur tangan Tuhan, barangkali mereka hendak menegaskan hakim adalah wakilNya yang memiliki akal dan nurani, tanpa perlu tergoda kepentingan tertentu.

Cara ini mungkin berhasil dengan instrumen pengetahuan hukum yang matang, bukan dari seorang terlapor yang sangat prematur belajar saat kasus menghampirinya. Sekali lagi, terlapor bukan advokat yang baik bagi dirinya, sekalipun dia seorang advokat dalam arti sesungguhnya. Kuasa hukum terlapor memungkinkan berupaya keras menemukan celah dari kasus untuk membantu bebaskan dari tuduhan sesat UU ITE.

Tiga hal ini yang memungkinkan diambil dari perjalanan kasus saya sejak berstatus sebagai terlapor mulai pertengahan tahun sampai saat ini. Mungkin belum sempurna sebagai sebuah tips bertahan dan melanjutkan hidup tanpa memikul beban terlalu berat sebagai terlapor. Minimal sebagai terapi jiwa saya sendiri untuk melawan ketidakadilan atau mungkin mengingatkan untuk mawas diri atas peperangan yang belum jelas pangkalnya. (*)

Baca Juga: Kasus Baiq Nuril, UU ITE Tak Bisa Lindungi Korban Kekerasan Seksual