Pentingnya Deklarasi Darurat Iklim, Amerika Serikat Disorot

Tergantung di mana deklarasi tersebut dibuat dan oleh siapa. Ya, seperti yang mungkin kalian tahu, deklarasi darurat iklim bisa saja sekadar basa-basi yang menyatakan bahwa perubahan iklim adalah masalah serius yang perlu segera diatasi. Bisa juga ini merupakan tindakan legislatif yang secara teori harus ditindaklanjuti dengan sebuah aksi nyata. Pasalnya, deklarasi darurat iklim yang pertama kali dibuat hanyalah omong kosong.

Pada 2016, pemerintah Darebin di pinggiran Kota Melbourne, Australia, mengeluarkan resolusi yang menyatakan, "Dewan menyadari bahwa kita berada dalam keadaan darurat iklim yang harus bertindak sesegera mungkin dan melibatkan semua pihak, seperti tingkat pemerintahan, termasuk oleh dewan lokal." Sayangnya, deklarasi tersebut sekadar kata-kata dalam sebuah halaman. Meski begitu, deklarasi tersebut merupakan sebuah langkah signifikan di Australia lantaran konsep pemanasan global sebagai suatu keadaan yang darurat pernah ditentang oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) pada saat itu.

Namun, ketika Wales mengumumkan keadaan darurat iklim pada 2019, pernyataannya itu disertai dengan tindakan. Bersamaan dengan deklarasi tersebut, muncul komitmen dari Wales. Mereka hendak mewujudkan sektor publik yang netral karbon pada 2030.

Jika deklarasi darurat iklim dibuat di AS, lembaga eksekutif AS kemungkinan akan mengambil tindakan terhadap isu-isu iklim dengan persetujuan Kongres AS. Misalnya, hal ini dapat menghentikan ekspor minyak mentah Amerika dan dapat memberlakukan moratorium pengeboran minyak lepas pantai. Deklarasi ini juga dapat memberikan hukuman kepada negara-negara yang berkontribusi terhadap perubahan iklim, seperti Brazil yang sebagian besar hutan hujan Amazonnya dirusak tanpa terkendali.

Deklarasi ini memungkinkan presiden untuk mengalihkan dana dari anggaran militer ke hal-hal yang lebih penting. Faktanya, memang ada preseden untuk pengalihan dana seperti ini meski hal ini tidak selalu berkaitan dengan perubahan iklim. Seperti pada 2020 lalu, Presiden Donald Trump mengalihkan dana sebesar 3,8 miliar dolar AS setara dengan Rp61 triliun dari anggaran Departemen Pertahanan untuk pembangunan tembok perbatasan di sepanjang perbatasan AS-Meksiko, sebagaimana yang dijelaskan NPR News.

Namun, jika tindakan “ekstrem” tersebut diambil oleh lembaga eksekutif, tindakan tersebut pasti akan tertunda karena adanya tuntutan hukum yang tidak bisa dihindari, misalnya adanya tuntutan hukum dari perusahaan minyak atau partai oposisi. Perlu diingat juga bahwa tindakan semacam itu hanyalah salah satu fase dari sebuah proses yang akan memakan waktu puluhan tahun. Tidak terbayang, kan, bagaimana rumitnya hal ini?

Hingga 20 Agustus 2023, Presiden AS, Joe Biden, belum mendeklarasikan darurat iklim meski ia terus-menerus ditekan oleh pegiat iklim. Pada 2022, agenda perubahan iklim Joe Biden pernah digagalkan ketika sekutunya dari Partai Demokrat di Senat, Senator Virginia Barat, Joe Manchin, menarik dukungannya terhadap undang-undang tersebut. Hal ini membuat undang-undang tersebut tidak berlaku lagi.

Senator Oregon, Jeff Merkley, misalnya, menulis di akun X-nya, "[Biden] harus mengambil tindakan besar dalam bidang iklim, dimulai dengan mendeklarasikan keadaan darurat iklim sehingga kita dapat mengambil tindakan berani sekarang untuk mengatasi dampak buruk kekacauan iklim terhadap kesehatan, lingkungan, dan perekonomian kita."

Joe Biden sendiri mengaku telah mendeklarasikan keadaan darurat iklim meski Gedung Putih belum mendeklarasikan secara resmi. Biden mengakui bahwa Amerika sebenarnya berhasil melindungi banyak hutan, bergabung kembali dengan Perjanjian Iklim Paris 2015, membuat fasilitas pengendalian iklim, dan mengeluarkan anggaran untuk energi bersih dan mempercepat transisi energi senilai ratusan miliar dolar yang termasuk dalam perjanjian tersebut. Meski begitu, hal ini ditentang keras oleh aktivis perubahan iklim.

Para aktivis lingkungan kecewa dengan Joe Biden karena pernyataannya tidak sesuai dengan kenyataan. Pasalnya, Amerika sedang diterjang gelombang panas pada saat itu. Ditambah lagi, kebakaran hutan di banyak wilayah di Amerika terus terjadi. Di sisi lain, Joe Biden justru membiarkan perluasan bahan bakar fosil yang justru membuat Bumi semakin panas. Secara tidak sadar, Biden dianggap telah menghancurkan komunitas terdampak dan satwa liar.

Bahkan, jika Presiden Joe Biden mendeklarasikan keadaan darurat iklim saat ini, perlu waktu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, sebelum dampak dari deklarasi tersebut dapat dirasakan. Jika Biden mengalihkan 10 miliar dolar AS atau setara Rp160 triliun untuk membangun turbin angin, misalnya, akan ada banyak birokrasi yang harus diselesaikan dan diputus. Selain itu, pemerintah juga harus mengidentifikasi dan membeli lahan untuk membangun turbin angin, mempekerjakan pekerja untuk membangun turbin angin, memelihara turbin angin tersebut, dan lain-lain. Ditambah lagi, butuh waktu bertahun-tahun untuk membuat mesin turbin angin tersebut dapat digunakan. Lalu, dibutuhkan berpuluh-puluh tahun sebelum dampaknya terhadap pengurangan karbon dioksida di atmosfer dapat dirasakan.

Lebih jauh lagi, pasti ada perlawanan sengit dari dalam pemerintahan—dan hampir pasti ada—tuntutan hukum yang dapat menghambat upaya tersebut selama bertahun-tahun. Apa pun dapat dibatalkan oleh presiden yang akan menjabat nantinya. Pengecualiannya jika seorang presiden cukup proaktif untuk mengatasi perubahan iklim tersebut.

Memang tidak ada yang tidak mungkin jika manusia ingin melakukan perubahan, termasuk menyelamatkan Bumi tempat kita tinggal ini. Memang tidak mudah dan butuh banyak dukungan dari banyak pihak. Namun, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi bisa menciptakan kebijakan melalui undang-undang untuk memperbaiki segala kekacauan ini. Semoga masalah perubahan iklim ini segera dapat diatasi bersama, ya!