Bendera Rusia Dilarang Berkibar di Olimpiade 2024 Paris
Jakarta, IDN Times - Presiden Prancis, Emmanuel Macron, menergaskan bendera Rusia tidak boleh hadir sepanjang penyelenggaraan Olimpiade 2024 Paris mendatang. Keputusan ini diambil lantaran Macron beranggapan Rusia saat ini sedang melancarkan aksi kejahatan perang.
"Jelas, bendera Rusia tidak boleh ada di Olimpiade Paris, saya pikir ada konsesus. Tidak ada tempat bagi Rusia sebagai negara yang melakukan kejahatan perang dan mendeportasi anak-anak," ujar Macron mengutip RFI.
1. Atlet Rusia berlaga dengan bendera netral, bisa?
Saat ditanya soal peluang atlet Rusia ikut tampil di Olimpiade 2024 Paris dengan bendera netral, Macron menyerahkan keputusan tersebut kepada Komite Olimpiade Internasional (IOC).
"Itu jadi pertanyaan utamanya dan di dunia Olimpiade sejujurnya harus dijelaskan dan harus dipastikan. Ini juga harus bisa dimengerti oleh Ukraina," ujar Macron.
2. IOC kasih rekomendasi, tapi...
IOC sempat memberi rekomendasi untuk atlet Rusia dan Belarus berlaga di bawah bendera netral selama berpartisipasi dalam Olimpiade 2024 Paris mendatang.
Mereka yang diizinkan untuk tampil di panggung olahraga juga sebut harus memenuhi persyaratan tertentu. Termasuk, membuktikan diri tidak terlibat aktif mendukung perang di Ukraina.
3. Banyak negara menolak
Pada Februari 2023 lalu, Politico sempat menuliskan lebih dari 30 negara yang menolak partisipasi atlet Rusia dan Belarus dalam Olimpiade 2024 Paris.
Adapun negara-negara yang menolak adalah Jerman, Inggris, Amerika Serikat, Austria, Belgia, Kanada, Kroasia, Cyprus, Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Yunani, Iceland, Irlandia, Italia, Jepang, Korea Selatan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Polandia, Portugal, Romania, Slovakia, Spanyol, dan Swedia.
Dalam pernyataannya, ke-34 negara tersebut tak merasa terlalu yakin soal keputusan mengizinkan atlet Rusia dan Belarus tampil dengan bendera netral.
"Keterhubungan dan afiliasi antara atlet Rusia dan militer Rusia menjadi salah satu pertimbangan," tulis negara-negara tersebut dalam pernyataan mengutip Politico.
