Ketua KOI Luruskan Soal Sanksi WADA yang Diterima Indonesia
Jakarta, IDN Times - Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Raja Sapta Oktohari, meluruskan tentang sanksi dari Badan Anti-Doping Dunia (WADA) yang diterima Indonesia. Menurutnya, sanksi yang diberikan kepada Indonesia itu berbeda dibandingkan negara-negara lain.
"Kami ingin meluruskan bahwa sanksi yang diberikan WADA kepada Indonesia beda dari sanksi kepada Rusia atau negara lain. Sayangnya, sanksi ini diartikan berbeda-beda oleh federasi (cabang olahraga) internasional," ujar Okto dalam sesi jumpa pers, Jumat (10/12/2021).
1. Interpretasi federasi internasional soal sanksi WADA masih keliru
Okto memberi contoh, ada salah satu cabor yang kontingennya berangkat ke sebuah event internasional. Sejatinya, Indonesia masih diperbolehkan memakai atribut Merah Putih. Namun, karena misinterpretasi, Indonesia dilarang menggunakan atribut Merah Putih.
"Contoh, Indonesia boleh memakai atribut Merah Putih. Kami dapat kabar salah satu cabor yang kontingennya berangkat tapi federasi internasional dan penyelenggara acara bilang Indonesia dilarang memakai atribut Merah Putih. Itu salah," ujar Okto.
2. Pernyataan Okto diperkuat LADI
Pernyataan dari Okto ini diperkuat juga oleh ucapan dari Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI). Menurut Wakil Ketua Umum LADI, dr. Rheza Maulana, Indonesia masih boleh mengenakan atribut Merah Putih di event internasional. WADA hanya melarang bendera Indonesia berkibar saja.
"Terakhir bendera itu tidak dapat dikibarkan di event regional, kontinental, atau kejuaraan olahraga level dunia. Jadi sebenarnya kalau mengenakan seragam Merah Putih dan ID Card itu masih diperbolehkan," ujar Rheza.
3. WADA apresiasi upaya Indonesia
Lebih lanjut, Okto mengungkapkan WADA memberi apresiasi atas Indonesia untuk menyelesaikan masalah sanksi ini. Dalam waktu dekat, dia menyebut WADA akan segera meninjau ulang sanksi yang diberikan kepada Indonesia ini.
"Insha Allah, mereka segera meninjau ulang sanksi kepada Indonesia. WADA sangat kagum akan kerja keras LADI, Kemenpora, dan Indonesia. Semua yang diperkirakan selesai dalam waktu lama, bisa selesai dalam waktu singkat," ujar Okto.
