Langkah Menpora Erick agar FIBA Tetap Berlangsung di Indonesia

24 Okt 2025, 19:49 WIB

Margith Juita Damanik

WhatsApp Image 2025-10-24 at 15.19.28 (1).jpeg

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Erick Thohir di gedung Kemenpora, Jakarta (IDN Times/Tino Satrio)

Intinya sih...

Perbasi harus segera berkomunikasi dengan FIBA untuk membicarakan kelanjutan empat ajang basket internasional yang direncanakan di Indonesia.
Minta KOI melakukan negosiasi dengan IOC karena pernyataan EB IOC bersifat rekomendasi, bukan kewajiban.
Hukuman dari IOC disebabkan oleh keputusan pemerintah Indonesia menarik visa atlet Israel, termasuk penutupan peluang menjadi tuan rumah Olimpiade di masa mendatang.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Erick Thohir buka suara soal kelanjutan nasib sederet acara FIBA yang rencananya akan berlangsung di Indonesia namun terancam batal. Ini menyusul keputusan Komite Olimpiade Internasional (IOC) yang memberikan hukuman untuk Indonesia setelah pemerintah menarik visa atlet Israel jelang Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 yang berlangsung di Indonesia Arena, Jakarta pekan ini.

Erick mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dan Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi). Erick menegaskan, pernyataan IOC sifatnya merupakan rekomendasi.

1. Perbasi harus bicara dengan FIBA

ilustrasi basket (unsplash.com/Abhay siby Mathew)

Indonesia sejatinya sudah dipercaya FIBA untuk menjadi tuan rumah empat ajang basket internasional. Keempat perhelatan tersebut, antara lain FIBA U16 Women’s Asia Cup 2027 dan FIBA U17 Women’s World Cup 2028, serta FIBA U18 Asia Cup 2028 dan FIBA U19 World Cup 2029.

Dalam keterangan resminya, salah satu keputusan Dewan Eksekutif (EB) IOC adalah untuk mengimbau federasi internasional agar tak menggelar turnamen level dunia di Indonesia.

"Untuk merekomendasikan kepada semua Federasi Internasional untuk tidak menyelenggarakan acara atau pertemuan olahraga internasional di Indonesia sampai pemerintah Indonesia memberikan jaminan yang memadai kepada Federasi Internasional bahwa pemerintah Indonesia akan mengizinkan akses ke negara bagi semua peserta, terlepas dari kebangsaan, untuk hadir," tulis IOC EB.

Menanggapi hal tersebut, Erick bergerak cepat meminta Perbasi segera berkomunikasi dengan FIBA.

“Saya sudah meminta Perbasi untuk membuka pembicaraan kepada FIBA seperti apa,” ujar Erick.

2. Minta KOI negosiasi juga

Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Raja Sapta Oktohari (Dok.NOC Indonesia/Naif Muhammad Al As)

Erick menegaskan, pernyataan EB IOC bersifat rekomendasi, bukan kewajiban. Ini membuat Erick mengerahkan KOI untuk segera melakukan negosiasi dengan IOC.

“IOC merekomendasi, bukan menyetop,” kata Erick.

“Itu kenapa ketum KOI saya minta juga untuk mulai melakukan negosiasi. Sama, Perbasi saya sudah kontak ketumnya juga sudah mulai bicar, bicara persiapan ini. Jadi agenda besarnya itu kita tetap jaga,” sambung dia.

3. Hukuman dari IOC karena keputusan pemerintah Indonesia

Logo Olimpiade. (unsplash.com/Bryan Turner)

Melansir laman resminya, IOC telah melakukan diksusi jarak jauh setelah keputusan pemerintah Indonesia tersebut termasuk menutup peluang menjadi tuan rumah Olimpiade di masa mendatang.

"Untuk mengakhiri segala bentuk dialog dengan NOC Indonesia tentang menjadi tuan rumah edisi mendatang Olimpiade, Olimpiade Pemuda, acara atau konferensi Olimpiade sampai saat pemerintah Indonesia memberikan IOC dengan jaminan yang memadai bahwa Pemerintah Indonesia akan memungkinkan akses ke negara bagi semua peserta, terlepas dari kebangsaan, untuk hadir," tulis IOC EB.

IOC EB mengundang KOI untuk menghadap ke markas IOC di Swiss guna membicarakan permasalahan yang terjadi soal penarikan visa atlet Israel. Keputusan IOC nantinya akan bergantung dari hasil pertemuan tersebut.