Jakarta, IDN Times - Persija Jakarta merespons pernyataan Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) terkait dengan tunggakan pembayaran terhadap pemain Super League. Macan Kemayoran memastikan seluruh kewajiban sudah diselesaikan.
Persija sebelumnya masuk dalam tujuh klub yang masih punya tunggakan terhadap 114 pemain. Total tunggakannya mencapai Rp5 miliar. Seluruhnya berasal dari kasta Super League hingga Liga 4.
Persija menegaskan, pemenuhan hak pemain menjadi salah satu prioritas utama dalam pengelolaan klub. Macan Kemayoran memastikan kewajiban sudah mereka tuntaskan di hari yang sama dengan dirilisnya pernyataan APPI.
“Berkaitan dengan rilis Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) tertanggal 6 November 2026, Persija memastikan bahwa seluruh kewajiban yang tercatat dalam laporan tersebut telah diselesaikan pada hari yang sama (6/11/2026). Dengan demikian, tidak ada lagi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam laporan tersebut yang belum dituntaskan oleh Persija,” tulis Persija dalam keterangan tertulis, Sabtu (7/11/2026).
Simpang siur mengenai tunggakan pembayaran, Persija juga memberikan penjelasan. Menurut Persija, tunggakan yang dimaksudkan dalam laporan bukan gaji pemain.
“Persija juga perlu memberikan penjelasan bahwa kewajiban yang dimaksud dalam laporan tersebut bukan merupakan tunggakan gaji pemain, melainkan bonus penampilan salah satu pemain. Persija menghargai perhatian APPI terhadap pemenuhan hak-hak pesepakbola profesional dan akan terus berupaya menjaga komitmen serta tanggung jawab klub dalam setiap aspek pengelolaannya,” tulis Persija.
APPI memberikan teguran keras terhadap sederet klub yang disebut melakukan tunggakan pembayaran. Tak hanya itu, APPI juga menyoroti soal pemenuhan hak pemain yang menjadi semakin kompleks karena status klub yang tidak jelas.
“Persoalan pemenuhan hak pemain semakin kompleks ketika klub yang memiliki tunggakan tidak lagi memiliki status operasional yang jelas dan tidak lagi mengikuti kompetisi, seperti Persiwa Wamena, Kalteng Putra, Persewar Waropen, dan Persikabo 1973. APPI menegaskan bahwa ketidakjelasan status maupun berhentinya operasional klub dan tidak lagi mengikuti kompetisi, tidak seharusnya menghapus kewajiban pemenuhan hak-hak pemain yang timbul. Para pemain tetap berhak memperoleh kepastian atas hak yang telah mereka perjuangkan melalui profesinya,” tulis APPI mengutip laman resmi mereka.