Kerusuhan Fans Berulang, Sepak Bola Indonesia Butuh Efek Jera Nyata

Dengan masih maraknya pelanggaran yang dilakukan suporter, hal itu jadi perhatian Ketua Panpel Persija Jakarta, Ferry Indrasjarief. Dia menilai hukuman tegas memang perlu diberikan, tetapi ada persoalan mendasar yang tak tersentuh

"Sebenarnya kalau ada pelanggaran yang berpotensi menular ke pertandingan lain, hukuman itu memang harus cepat diputuskan dan disosialisasikan supaya suporter lain juga berpikir, ‘Kalau mereka kena, kita juga bisa kena’,” ujar Ferry dalam keterangan resmi.

Ferry menilai regulasi selama ini terlalu fokus kepada kepentingan kompetisi dan sponsor, sementara aspirasi suporter sering diabaikan. Kata Ferry, banyak ketidakpuasan suporter yang menumpuk, sepertii soal larangan away dan pembatasan flare.

“Kalau memang flare dilarang selama 2x45 menit, ya harus jelas aturannya. Misalnya setelah pertandingan selesai diperbolehkan atau bagaimana,” ujar Ferry.

Di sisi lain, Ferry mengakui hukuman terhadap klub sangat memberatkan secara finansial dan bisa berdampak terhadap keberlangsungan industri sepak bola. Ia bahkan mengusulkan agar dana hasil denda supporter digunakan kembali untuk program edukasi suporter.

“Saya pernah usul ke federasi, menurut saya lebih baik dana denda itu dipakai untuk program edukasi suporter. Misalnya jambore suporter, sosialisasi aturan VAR, diskusi regulasi pertandingan, dan sebagainya,” kata Ferry.

Senada dengan Ferry, pengamat sepak bola Haris Pardede atau Bung Harpa menilai hukuman yang ada sekarang memang belum efektif menghentikan kerusuhan suporter. Persoalan suporter di Indonesia sudah menjadi lingkaran setan yang saling berkaitan.

“Kalau menjawab apakah efektif atau belum, rasanya sih belum ya. Kenapa? Karena ini terus berulang. Kalau efektif, harusnya kejadian-kejadian seperti ini minimal berkurang,” ujar Bung Harpa.

Bung Harpa menilai masalah utama bukan hanya hukuman, tetapi juga lemahnya crowd control dan kualitas edukasi suporter. Dia juga menyoroti adanya kelompok-kelompok suporter tertentu yang terus melakukan pelanggaran berulang.

“Ketika kelompok seperti ini tidak ditangani serius, akhirnya jadi seperti kanker yang terus hidup dan merusak. Dampaknya klub harus bayar denda miliaran rupiah,” katanya.

Karena itu Bung Harpa mendorong adanya langkah yang lebih keras, termasuk melibatkan aparat hukum. Menurutnya, hukuman seharusnya tidak hanya dibebankan kepada klub, tetapi juga kepada pelaku langsung.

“Menurut saya dua-duanya harus kena. Klub tetap harus bertanggung jawab karena crowd controlnya, tapi pelaku individunya juga harus dihukum lebih berat, bahkan bisa sampai pidana,” ujar Bung Harpa.

Dia juga menilai edukasi yang selama ini dilakukan masih terlalu simbolis dan belum menyentuh kelompok suporter yang bermasalah. Langkah paling penting justru datang dari internal suporter sendiri.

“Masalahnya orang-orang yang datang ke acara edukasi biasanya justru suporter yang tertib. Sementara yang bikin kerusuhan sering kali tidak ikut kegiatan seperti itu,” katanya.

Kini, ketika kerusuhan terus terjadi dan klub terus menjadi pihak yang paling dirugikan, sepak bola Indonesia kembali dihadapkan pada pertanyaan besar apakah sistem hukuman saat ini benar-benar sudah tepat, atau justru perlu perubahan menyeluruh?