Jakarta, IDN Times - PSSI memberhentikan Michael Sianipar dari jabatan Ketua Umum Asosiasi Futsal Indonesia (AFI) atau Federasi Futsal Indonesia (FFI) dan menunjuk anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Vivin Cahyani, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua pada Jumat (13/11/2026). Michael menolak keputusan tersebut dan menyatakan siap mengajukan protes.
Michael menilai PSSI tidak memiliki dasar untuk memberhentikan ketua umum asosiasi anggota melalui keputusan sepihak. Menurutnya, pergantian ketua umum AFI hanya bisa dilakukan melalui mekanisme kongres sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.
"AFI memiliki AD/ART, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, yang juga dilindungi oleh Statuta PSSI. Dan di dalam AD/ART kami yang sah, terkait dengan pergantian ketua umum itu hanya bisa dilakukan melalui mekanisme kongres," kata Michael kepada IDN Times, Jumat (13/11/2026).
Michael mengeklaim keputusan PSSI mengubah status kepengurusan AFI justru bertentangan dengan aturan yang berlaku di federasi pimpinan Erick Thohir tersebut. Michael juga menilai asosiasi anggota memiliki kewenangan untuk mengatur urusan internal berdasarkan AD/ART masing-masing.
Michael mempertanyakan dasar aturan yang digunakan PSSI untuk mengintervensi kepengurusan asosiasi anggota. Dia mengatakan tidak menemukan ketentuan yang memberikan kewenangan kepada Ketua Umum PSSI untuk memberhentikan kepengurusan asosiasi anggota yang sah.
"Justru pertanyaan kami dasar untuk intervensi ke dalam ini di pasal yang mana? Karena tidak ada pasal yang mengatur bahwa Ketua Umum PSSI bisa memberhentikan kepengurusan asosiasi anggota yang sah," ujar Michael.
Langkah agresif PSSI ini disebut Michael sebagai tindakan ilegal. Dia menegaskan tidak mengakui kepengurusan Plt yang ditunjuk PSSI dan akan melayangkan surat protes sebagai bentuk keberatan atas keputusan tersebut.
"Kami menyayangkan dan kami melihat bahwa itu adalah tindakan ilegal. Kami tidak mengakui kepengurusan PLT yang ditunjuk dengan mekanisme seperti itu. Dan kami akan mengajukan surat protes sebagai kepengurusan FFI yang sah di mata hukum dan juga di Kementerian Hukum," kata Michael.